Adi Warsidi

Masjid Raya Aceh, Saksi Perang dan Damai

2011-09-15T09:03:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Perang silih berganti datang ke Aceh, Masjid Raya Baiturahman adalah saksinya. Di situ Jenderal Kohler pernah mati, pada 1873. Dua ratusan tahun kemudian, doa bersama melantun menyambut damai Aceh, pada 2005.

Senin 22 Agustus 2011. Ratusan jamaah mulai berdatangan jelang waktu Isya ke Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Lantunan ayat suci alquran merdu lewat pengeras suara. Lampu-lampu masjid menerangi setiap sudut dalam dan luar halaman.

Sesaat lagi shalat isya dan taraweh dimulai. “Saban malam Ramadan, masjid ini penuh,” kata Ramlan, warga sekitar yang selalu shalat di sana.

“Shalat di sini terasa lain, sejuk dan seakan ada hawa lain yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita tenang di masjid ini,” sambungnya.

Rumah ibadah itu mewah. Arsitekturnya kelas kakap. Di dalam, lampu-lampu gantung yang sudah tua menjadi penerang dan berkesan mewah tapi klasik. Tiang penyangga besar juga dilapisi kuningan. Hiasan kaligrafi dan bersihnya lantai membuat banyak orang betah ibadah di sana.

Karenanya, masjid ramai dikunjungi dan tak pernah sepi saat siang. Bahkan di bulan Ramadan, banyak yang menghabiskan waktu di sana, mengaji dan tiduran sambil menunggu berbuka.

Masjid itu ada di pusat kota Banda Aceh. Luas seluruh pertapakan Masjid Raya Baiturrahman adalah 3,30 hektar dengan lima pintu gerbang. Masjid bisa menampung 10.000-13.000 jemaah di dalamnya. Tapi jika memakai halaman, jamaah bisa muat sampai 25.000 orang.

Di Banda Aceh, Baiturrahman adalah tempat wisata religi yang kesohor. Wisatawan mancanegara yang pernah ke Banda Aceh, tak pernah luput berkunjung ke sana. Pendatang dari lokal dan nasional juga. Bahkan ada semboyan yang berkembang di sana. ‘Belum sah ke Banda Aceh, kalau belum berfoto di Masjid Raya.’

***
Sejarah perang tercatat panjang di Masjid Raya. Masuk dari dari pintu gerbang sebelah kanan, pengunjung akan sambut oleh sebuah prasasti. Di sana tertulis, bahwa di tempat itulah Jenderal Kohler tewas tertembak pada April 1873 saat memimpin pasukan Belanda untuk penyerangan ke Aceh.

Pemerhati sejarah Islam sekaligus penceramah Masjid Baiturrahman, Tgk Ameer Hamzah kepada TEMPO bercerita, bahwa dalam penyerangan oleh Belanda itulah, masjid kemudian dibakar. Pejuang Aceh meninggalkan masjid dan keraton, membangun kekuatan di dekat hutan.

Asal muasal masjid, pertama kali dibangun oleh oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Kontruksinya tak seperti sekarang, tapi hanya beralas tanah keras, bertiang kayu dan beratap daun rumbia. “Pundak-berundaknya ada tujuh buah, tidak seperti masjid-masjid tua di Jawa, yang pundaknya hanya tiga,” kata Tgk Ameer.

Agresi militer tentara Belanda, terjadi perang besar di sana. Para pejuang mati-matian mempertahankan masjid, tapi tak kuasa. Masjid hangus terbakar saat perang dan pejuang mundur meninggalkan area. Kota Banda Aceh kemudian dikuasai Belanda.

Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman itu terbakar, pada Maret 1877, Gubernur Jenderal Van Lansberge menyatakan akan membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman yang telah terbakar itu. Pernyataan ini diumumkan setelah diadakan permusyawaratan dengan kepala-kepala Negeri sekitar Banda Aceh. Dimana disimpulakan bahwa pengaruh Masjid sangat besar kesannya bagi rakyat Aceh yang 100 persen beragama Islam.

Janji tersebut dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu. Dan tepat pada hari Kamis 9 Oktober 1879 , diletakan batu pertamanya yang diwakili oleh Tengku Qadhi Malikul Adil. Arsiteknya Belanda dengan pekerja etnis Cina. Masjid Raya Baiturrahman ini siap dibangun kembali pada tahun 1883 dengan satu kubah saja.

Tgk Ameer mengatakan, usai masjid selesai, masyarakat Aceh tak mau shalat di sana. Alasannya karena dibangun penjajah. Hal ini berlangsung sampai sepuluh tahun kemudian. Kondisi Masjid ditumbuhi semak belukar di sebelah selatannya. Belanda kemudian sempat menjadikan masjid itu sebagai bar, sambil terus merayu orang Aceh agar mau mempergunakan masjid itu. “Kalau masjid sempat jadi bar, jarang orang ketahui, saya dengar kisah ini dari (alm) Pak Ali Hasjmy,” kata Tgk Ameer.

Prof Ali Hasjmy yang dimaksud adalah mantan gubernur Aceh era tahun 60-an yang juga ahli sejarah Islam.

Belanda kemudian berhasil membujuk masyarakat Aceh melalui Tgk Keumala dan Tgk Krueng Kalee. Tahun 1893, masjid itu dipakai oleh masyarakat shalat kembali.

Indonesia merdeka, Masjid itu jadi saksi. Masyarakat berduyun ke sana berdoa menyambut merdeka. Saat berakhirnya konflik DI/TII, setelah Tgk Daud Beureueh turun gunung setelah perdamaian, masjid itu juga jadi saksi perdamaian itu.

Perluasan masjid raya setelah merdeka terus berlangsung. Tahun 1935, Masjid Raya Baiturrahman ini diperluas bahagian kanan dan kirinya dengan tambahan dua kubah. Dan pada tahun 1975 terjadinya perluasan kembali. Perluasan ini bertambah dua kubah lagi dan dua buah menara sebelah utara dan selatan. Dengan perluasan kedua ini Masjid Raya Baiturrahman mempunyai lima kubah dan selesai dekerjakan dalam tahun 1967.

Pada tahun 1991, masa Gubernur Ibrahim Hasan terjadi perluasan kembali yang meliputi halaman depan dan belakang serta masjidnya. Masjid kemudian menjadi 7 kubah seperti saat ini.

Masjid itu menjadi saksi perang dan damai Aceh. Gerakan menuntut referendum pada 1999, juga menjadikan masjid sebagai titik utama pertemuan bagi masyarakat yang datang dari daerah.

Tsunami melanda Aceh, 26 Desember 2004, Masjid Raya Baiturrahman selamat tanpa kerusakan yang berarti dan banyak warga kota yang selamat di sini. Hanya menara depan yang miring dan kini telah diperbaiki kembali.

Sampai kemudian damai kembali hadir di Aceh, setelah Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat hentikan perang. Saat teken MoU damai di Helsinki, Filandia, 15 Agustus 2005 silam, di Masjid Raya Baiturrahman ribuan masyarakat menggelar acara sambut damai dalam doa dan zikir-zikir.

Di masjid kenangan Sultan dan Belanda itulah, doa-doa damai bersenandung. Setelah perang-perang. ***

Perawat Naskah Kuno Aceh

2011-09-15T08:58:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Di ruang tamu rumahnya, Tarmizi Abdul Hamid, 46 tahun dan seorang rekannya, Herman sedang mempelajari beberapa naskah lama yang tergeletak di meja. Tarmizi adalah perawat naskah kuno Aceh yang berjuang sendiri menyelamatkan warisan leluhur.

Tarmizi punya hobby aneh, mengoleksi naskah-naskah lama masa kerajaan Aceh silam. Ratusan juta uang dihabiskan untuk tujuan itu. Dia sendiri bekerja sebagai pegawai di Badan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) Banda Aceh.

Saat Tempo berkunjung ke rumahnya, Jumat 5 Agustus lalu, Tarmizi mengisi waktu untuk mempelajari naskah lama, dibantu Herman yang master bidang naskah kuno. “Dia (Herman) membantu saya mengidentifikasi naskah-naskah lama yang ada di sini,” ujarnya.

Di rumahnya, Tarmizi punya 480 naskah kuno yang semuanya dikoleksi sendiri. “Naskah itu saya kumpulkan pelan-pelan dari seluruh daerah d Aceh. Saya berburunya sendiri,” ujarnya.

Bahasan kitab-kitab itu beragam; ilmu pengetahuan, soal tasawuf (sufi), agama, astronomi, psikologi, sejarah, tauhid, hukum fiqh Islam, termasuk ilmu perbintangan, ilmu falaq. Juga ilmu pengobatan dan hikayat-hikayat.

Manuskrip itu beraksara Arab-Jawi, umumnya memakai bahasa melayu, sedikit saja yang ditulis dalam bahasa Aceh. Oleh karenanya, Tarmizi punya impian mengalihaksarakan naskah itu ke bahasa Indonesia, agar bisa dibaca semua kalangan saat ini.

Niat itu pula, Tarmizi mengajak rekannya seperti Herman dan lainnya, untuk identifikasi dan alih aksara naskah lama. Baru dua kitab saja yang telah rampung dialih-aksarakan, yaitu Nazam Aceh (Syair Perempuan Tasawuf Aceh) karangan Pocut di Beutong dan Hujjah Baliqha Ala Jama Mukhashamah karya Jalaluddin bin Syekh Jamaluddin Ibnu Al Qadhi.

Sedangkan Mirat Al Thullab, Tarjuman Multafiq (keduanya karangan Syeh Abdurrauf As Singkili); Durar Li Syarhi Al Aqaid karangan Syeikh Nuruddin Al Raniry; dan Tajjul Muluk, masih dalam proses alih-aksara.

Naskah Mirat Al Thullab adalah kebanggaan Tarmizi, itu adalah kitab yang berisi masalah hukum syariat Islam masa lalu yang ditulis dalam bahasa Melayu Jandi. Kitab itu dibuat pada kisaran tahun 1641 – 1675, masa Aceh diperintah oleh Ratu Safiatuddin.

“Kitab ini bukti kalau syariat Islam di Aceh sudah diterapkan sejak dulu kala. Harusnya kitab ini bisa dipelajari oleh semua orang, untuk perbandingan pelaksaan syariat Islam sekarang,” ujarnya.

Tarmizi mengaku tertarik mengoleksi naskah kuno Aceh pada awal 1995. Saat itu dia mendapat tugas ke Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia dari kantornya. Di sana, mengisi waktu luang, Tarmizi mengunjungi museum.

Di Museum negeri tetangga itulah dia menyaksikan banyak sekali naskah kuno yang berasal dari Aceh. Dia penasaran, kenapa di Aceh sulit ditemui usaha untuk menyelamatkan naskah atau masyarakat sendiri menjual manuskrip lama itu ke luar negeri.

Sekembalinya ke Aceh, mulailah dia berburu naskah kuno. Impiannya hanya mengumpulkan naskah agar bisa tetap berada di Aceh, tak dibawa ke luar. “Ini demi pendidikan bagi generasi ke depan,” ujarnya.

Manuskrip pertama yang dia peroleh yaitu Sir al Salikin, karangan Syeikh Abdul Samad Palembani. Kitab ini diperoleh dari seorang warga di Kecamatan Jeunieb, Bireuen, pada pertengahan 1995. Ia juga berburu hingga ke Riau.

Usahanya memburu naskah seorang diri. Tak ada bantuan dari pemerintah daerah dan Tarmizi tak mengharapkannya. Alasannya, kalau pemerintah peduli, pasti sudah duluan naskah-naskah itu terkumpul. Naskah itu banyak tersebar di tengah masyarakat Aceh.

Pelbagai macam cara digunakan untuk memperoleh literatur kuno yang sarat dengan ilmu pengetahuan itu. Kadangkala, ia menukar naskah dengan Alquran cetakan masa kini. Di lain waktu, ia melakukan barter: naskah ditukar dengan beras atau padi. “Kalau diminta beli dalam harga tinggi, saya juga tak punya dana.”

Tapi tak sedikit uang yang dikeluarkan Tarmizi, dia tak tahu persis berapa jumlahnya. Beberapa petak sawah ludes. Tapi keluarnya mendukung usahanya. “Istri dan anak saya selalu member semangat, mereka mendukung. Kadang gaji istri saya juga disumbangkan untuk mencari naskah,” ujarnya.

Karena Aceh dulu pusat peradaban islam di Nusantara, Tarmizi memperkirakan banyak sekali naskah yang ada di masyarakat yang harus segera diselamatkan, kalau tidak bisa saja naskah itu dijual ke luar Aceh. Tarmizi tak kuasa dengan sekadar abakadabra, butuh dana yang besar.

“Saya berharap ada donatur yang kuat untuk membeli naskah-naskah itu. Kalau ada uang, naskah yang diluar pun bisa dibawa pulang,” ujarnya. “Saya hanya ingin museum naskah ada di Aceh,” sambungnya.

Merawat naskah itu, Tarmizi juga kewalahan. Awal tsunami sebuah lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, datang ke tempat Tarmizi. Dia mendapat bantuan untuk restorasi naskah yang rusak dan dimakan rayab. Kertas restorasi itu harganya mahal, sampai 23 juta per meternya.

Saat itulah, dia mendapat wejangan dari Prof Arai, ahli kertas Jepang yang mengatakan kertas-kertas naskah kuno tersebut sesuai dengan kondisi suhu di Aceh dan dapat disimpan berabad-abad. “Artinya tidak terlalu butuh sebuah ruangan yang dijaga suhunya,” kata Tarmizi.

Tarmizi hanya menyimpan naskah-naskah itu di rumahnya, di lemari dan di kamar. Kadang terongok di ruang tamu saat dia dan kawannya sedang mempelajari naskah-naskah. Tarmizi hanya merawat manuskrip itu dengan cara menaburinya dengan kapur barus, lada hitam, lada putih, dan cengkeh. Biar jauh dari rayap.

Perpustakaan Nasional pernah meminta Tarmizi menjual manuskrip itu. Namun ia menolak. Jika dijual, naskah-naskah itu akan diangkut ke Jakarta. Ia juga mendapat tawaran Museum Aceh untuk menyimpan naskah itu di sana. Tapi tak jelas bagaimana mekanisme perawatan dan penyimpanan di museum, termasuk bagaimana kalau naskah itu hilang dan terbakar. Hal-hal teknis itulah yang kemudian membuat Tarmizi mengabaikan tawaran museum.

Dia berharap, pemerintah dapat membantunya melestarikan manuskrip dengan mendukung apa yang dilakukannya sekarang, yaitu proses untuk digitalisasi dan mengkaji kembali naskah untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. “Yang penting, bagaimana ilmu dalam naskah-naskah itu mampu dibaca dan dipelajari semua orang.”

“Saya akan terus berusaha mengumpulkan naskah-naskah untuk bisa diwariskan dan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Bukan bangga soal kejayaan lama, tapi untuk ilmu pengetahuan,” kata Tarmizi pada akhirnya. *** KORAN TEMPO | 17 Agustus 2011

Pesan Keadilan dari Perang (Renungan 6 Tahun Perdamaian)

2011-09-15T08:53:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Ketika perang berhenti, enam tahun silam, berseri wajah rakyat Aceh tak terkira. Tak ada yang berduka, lalu menumpahkan sukacita seperti kebiasaan budaya yang lama dilakoni sejak zaman raja-raja. Doa-doa disenandungkan di masjid, meunasah dan rumah-rumah.

Tepat pukul 3 sore, 15 Agustus 2005, para juru runding di Helsinki, Finlandia sana meneken naskah sepakat hentikan perang, Di Masjid Raya Banda Aceh misalnya, gaung itu bersahutan dengan lantunan ayat-ayat Tuhan dari mulut ribuan warga yang berkumpul menyaksikan momen, bahwa perang telah berhenti, bahwa Aceh telah bebas dari konflik panjang.

Enam tahun silam, damai itu datang setelah –katakanlah- adanya intervensi Tuhan yang mengirim bah lewat laut dan menggada Aceh, mematikan ratusan ribu korban. Terpikir oleh para pemimpin dari yang bertikai, bahwa cukup sudah korban yang timbul di Aceh. Bencana perang dan tsunami telah merengut banyak nyawa, dan kemudian lewat kesadaran penuh, damai lahir dengan janji marwah dan beradab bagi keadilan rakyat Aceh.

Ketika perjanjian Helsinki dimulai bersamaan dengan perdamaian yang sungguh-sungguh, maka Aceh sedang memulai sebuah proyek sejarah besar. Saat itu tak seorang pun mampu menduga apakah ini hanya sebuah pause konflik sesaat ataukah menjadi sebuah tonggak besar awal dari sebuah dis¬kontinutas konflik dan kekerasan. Maklum, Aceh telah lama bergelut dalam perang yang berlangsung lama, dengan jeda-jeda.

Bahwa konflik telah ada sejak Belanda mencetus Perang dengan Aceh April 1873, lalu setelah merdeka bersama Indonesia, gerakan kemerdekaan Aceh masih berdengung, sampai kemudian damai enam tahun silam dengan semangat keadilan, karena itulah yang mencetuskan perang.

Mencapai keadilan itulah yang masih berlangsung sampai kini, tentang janji kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh, tentang rekonsiliasi, tentang pembagian hak dengan pusat, tentang membuat senyum para janda dan anak yatim korban konflik dan tentang memperjuangkan demokrasi sesuai dengan semangat indatu-indatu yang pernah mempertahankan negeri dari penjajah Belanda dan Portugis dulunya.

Mencapai keadilan memang tak semudah membalik telapak tangan. Enam tahun masih terasa singkat dengan kenyataan belum semua warga Aceh merasakan kesejahteraan, angka kemiskinan masih tinggi, tak sebanding dengan alam yang kaya raya, lalu masih ada yang bersuara, ‘bahwa kami yang dulunya ikut berjuang, masih lapar. Bahwa kami janda dan anak yatim masih belum diperhatikan.’

Saban ulang tahun perdamaian, renungan tentang semangat perdamaian haruslah diingat oleh semua rakyat dan pemimpin di seluruh penjuru delapan mata angin di Aceh, bahwa masih ada ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Bahwa teken damai, bukanlah sebuah tujuan dari menuntut keadilan.

Butuh lebih kerja keras untuk menggolkan kesejahteraan bagi rakyat. Bahwa banyak rakyat yang miskin dan jalan-jalan ke pelosok Aceh yang belum terakses baik, bahwa rakyat masih ada yang hidup tak berlistrik. Belum lagi soal keadilan bagi para korban konflik.

Soal uang, Aceh berlimpah sejak damai itu. Pusat dengan segala komitmennya dalam otonomi seluas-luasnya bagi Aceh, telah mengucurkan dana besar. Dalam kurun lima tahun terakhir saja, lebih dari Rp12 trilyun dana otonomi khusus dan bagi hasil sudah disalurkan ke Aceh.

Dana itupula yang dijanjikan berlangsung terus sampai 2025 mendatang. Hitung-hitung, Aceh akan mengantongi Rp 100 triliun lebih sepanjang itu. Bila cakap mengelola, mustahil tak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Tapi kalau pemimpin tak berpikir, maka dana dengan embel otonomi itu hanya akan dinikmati oleh segelintir. Kasihan rakyat yang masih belum cukup, padahal damai telah dicetus. Tak ada alasan lagi untuk tak mampu membangkitkan ekonomi rakyat, padahal tak ada lagi suara bedil menyalak saban magrib.

Adalah miris ketika melihat angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merekap angka miskin di Aceh. Hasil data 2010, dari 4,3 juta penduduk Aceh, sebanyak 20,9 persennya masih hidup miskin.

Kemiskinan adalah pemicu perang. Tak tak adil kalau saya menulis prediksi perang selanjutnya, padahal kita belum semuanya tertawa menikmati damai. Solusi mengubah perilaku adalah yang bermoral untuk mengacu kepada keadilan bersama. Tentang konsep pemerintah yang bersih tanpa korupsi, tentang berpikir untuk rakyat dan bukan golongannya adalah jalan terbaik untuk membuang perang dalam pikiran kita.

Akibatnya, peacebuilding menjadi maha penting untuk upaya melupakan perang yang menjadi keahlian turun-temurun di Aceh. Rizal Sukma dari CSIS Jakarta, dalam sebuah tulisannya menyitir hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti dunia, mengemukakan bahwa kemungkinan terjadinya konflik yang sempat dihentikan melalui kesepakatan damai, jauh lebih besar ketimbang terjadinya sebuah konflik baru dalam masyarakat yang belum pernah mengalami konflik bersenjata. Angkanya hampir 50 persen dengan studi di Negara-negara yang pernah didera konflik. Pengulangannya kemungkinan terbesar dalam 10 tahun.

Merujuk pada data yang dikumpulkan Uppsala Conflict Termination Datase (UCTD) misalnya, pada periode 1989 – 2004 menunjukkan bahwa dari 118 konflik bersenjata yang terjadi antara tahun 1998 – 2004, sebanyak 52 konflik atau 44 persennya terulang kembali.

Ini menjadi pengingat kepada seluruh kita, bahwa belumlah waktu berpuas diri. Semua harus berpikir bagaimana menghadirkan kemakmuran bagi rakyat, bahwa damai masih perlu diisi.

Enam tahun kini damai Aceh, semua pasti sepakat bahwa MoU Helsinki cukuplah menjadi tonggak akhir dari resolusi konflik Aceh. Hasil penelitian yang melibatkan saya bersama SICD pada 2010 lalu, dengan melakukan survey terhadap Partai yang duduk di DPRA, sebagai representasi rakyat, bahwa seluruhnya komitmen pada menjaga perdamaian ini abadi, menolak munculnya kembali kekerasan di Aceh.

Tapi Johan Galtung dalam bukunya Positive and Negative Peace, menyebut bahwa perdamaian punya dua sisi pemahaman; negatif dan posistif. Perdamaian negatif disebuat sebagai ketiadaan konflik kekerasan, sementara perdamaian positif adalah bagaimana terpenuhinya keadilan, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat secara sama terlepas dari latar belakang sosial, budaya dan politiknya.

Jika yang disebut perdamaian dalam pemahaman negatif dan positif seperti yang disebut Galtung telah hadir di Aceh, maka damailah Aceh untuk selamanya. Pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi acuan, karena suaranya adalah suara tuhan. []

Perang Aceh: Calon Independen VS Partai Lokal

2011-06-12T06:32:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Lima tahun lalu, Aceh mendobrak yang mustahil di Indonesia. Damai setelah perang, istimewa diberikan kepada rakyat; Partai Lokal dan Calon Independen sebagai amanah dari Kesepakatan Damai (MoU) Helsinki.

Calon Independen dan Partai Lokal kala itu menjadi syarat penghenti perang sesungguhnya, di luar kewenangan lain yang diberi republik, agar senjata dihancurkan. Keduanya diatur kemudian dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, sebuah undang-undang yang juga khusus untuk Aceh setelah tak lagi meminta merdeka.

Partai Lokal dibuka kran, tak lagi berbatas dan bisa berjuang dengan Partai Nasional untuk meraih simpati di Aceh. Tapi independen cukup sekali, karena para pemikir Indonesia punya anggapan, bahwa para pejuang independen kemudian dapat membentuk sendiri partai lokalnya, untuk menciptakan pemimpin dan eksekutif di Aceh.

Tak banyak yang menyangka, kala Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006, calon independen kemudian memimpin Aceh yang didukung oleh 38 persen lebih pemilih. Warga ingin yang baru kala itu, tak lagi memilih yang didukung partai-partai.

Selang setahun setelahnya, aturan teknis Peraturan Pemerintah untuk Partai Politik Lokal di Aceh kemudian lahir. Lalu ruang kosong itu kemudian dicoba isi oleh para politisi, aktivis, bahkan ulama pun mencetuskan partai. Sepertinya tempat kosong itu telah dipesan lama sekali, untuk sebuah himpunan politik tanpa konflik yang telah pergi jauh. Demokrasi baru itu sebagaimana sesuatu transformatif dibayangkan akan sanggup mengendapkan perilal lalu dan kemudian membentuk manusia baru; mungkin harapan kita yang seia-sekata.

Muncullah partai lokal seperti cendawan musim hujan. Pertama ada 12 partai yang kemudian hanya tinggal setengahnya yang berhak ikut pemilu legislatif 2009. Pemilu digelar, lagi-lagi Partai Lokal menang, tapi hanya satu yang menunjukan kekuatan luar biasa. Partai Aceh yang dirintis para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dulunya mengangkat senjata berperang melawan republik, menang mutlak, sekitar 43 persen suara, dari 2 juta lebih pemilik suara di Aceh.

Lima partai lokal lainnya, meradang. Bahkan tak sangup mencapai electoral treshold untuk bertahan di periode selanjutnya. Jika ingin terlibat lagi dalam pemilu 2014, harus mendaftarkan kembali dengan nama dan lambang yang lain.

Aturan istimewa untuk Aceh kemudian membuat wilayah lain meradang, mereka maju menantang Indonesia dan meminta hal yang diberikan ke Aceh juga dihadiahkan buat mereka. Sebanyak 32 provinsi lain berjuang bersama meminta partai lokal dan calon independen dalam memilih guburnur maupun bupati/walikota. Hanya calon independen yang disetujui Jakarta, Partai Lokal tidak.

***
Setelah independen dibuka pintu untuk seluruh penjuru angin nusantara, Aceh yang hanya kebagian sekali, ikut menggugat lagi. Beberapa pihak atas nama rakyat mengajukan judicial review ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), meminta satu pasal yang mengatur Independen sekali sahaja di Aceh dicabut.

Gugatan disetujui, Mahkamah Konstitusi selaku pemegang mandat tinggi hukum di Nusantara, kemudian memutuskan bahwa independen tetap terbuka untuk Aceh, seperti wilayah lain. Pasal 256 Undang Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur tentang itu dicoret.

Oleh banyak pihak, politisi partai umumnya, menyambut keputusan ini dengan dua versi. Banyak yang mendukung dan ada pula yang tidak, kendati malu-malu menyatakan sikapnya. Putusan MK kemudian membutuhkan aturan pelaksana, qanun Aceh, semacam Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Indonesia lainnya.

Kisruh dimulai, awal perang (politik) dicetus oleh dua hal yang dulunya menjadi mahar penghenti perang; calon independen dan partai lokal, sebut saja begitu. Partai atau mungkin hanya partai Aceh, yang mempunyai kursi terbanyak di parlemen enggan, kalau calon independen dibuka lagi. Para calon pemimpin yang tak punya partai, tapi ingin memimpin terus mengeksiskan diri tanpa peduli, karena MK telah bicara. Satu menantang yang lain menentang.

Jelang Pilkada akhir 2011 mendatang, Partai Aceh telah menunjuk calonnya, Dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Lalu Gubernur Aceh sekarang, Irwandi Yusuf sudah menyatakan diri maju lewat jalur independen. Calon lain yang juga ingin seperti Muhammad Nazar, Darni M Daud, Mawardi Nurdin, belum berani mengumumkan diri, apakah maju dengan bergandeng partai atau calon perseorangan.

Qanun tentang Pilkada belum ada, katanya lagi dibahas yang termasuk Bab Independen di dalamnya. Ada kekhawatiran, bahwa calon independen nantinya akan menciutkan dukungan terhadap calon partai lokal, dua sisi dulu bersatu, kini berpisah.

Partai memang selalu dilema di Indonesia, mungkin juga yang berlabel lokal di Aceh. Hingga Independen kemudian diperjuangkan. Sama halnya dengan analisis The Indonesian Institute di Indonesia. Lembaga itu, dua bulan lalu merilis temuannya, bahwa masih ada kekecewaan masyarakat sebesar 75 persen terhadap partai politik. Lalu kecewa itulah yang menuntut adanya Calon Independen, sebagai jawaban dari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik.

Penelitian yang sama khusus untuk Aceh belum ada, mungkin dapat segera dicoba lembaga penelitian. Untuk melihat, apakah hal juga berlaku sama di Bumi Serambi. Temuan saya di banyak tempat, masyarakat masih menilai partai lokal yang punya wakil di parlemen juga belum mampu membuat mereka sejahtera.

Alasannya beragam, misalnya anggota dewan masih sibuk dengan dana sewa rumah, saat rakyat masih ada yang tinggal di gubuk reot. Dewan masih sibuk bicara study banding ke luar negeri, saat rakyat tak sanggup lagi membeli bensin. Dewan masih sibuk memperjuangkan dana aspirasi, saat rakyat sibuk menulis proposal berlembar-lembar minta modal yang tak kunjung turun.

Karena itu, mungkin rakyat kembali lagi mulai menulis dosa-dosa partai lokal seperti pernah ditulis untuk partai nasional dulunya, yang panjangnya melebihi janggut Nabi Khaidir (meminjam kata Azhari, kawan saya yang seniman).

Rakyat mungkin juga kecewa kepada calon independen yang sekarang memimpin Aceh, karena juga ada penilaian bahwa pemerintahan belum menunjukan perubahan pada kesejahteraan rakyat. Lalu kenapa rakyat harus memberi suaranya? Atau terpaksa mencoblos pada hari H dan/atau hanya coba berlibur ke bilik suara sambil bersilaturrahmi layaknya hari raya, untuk sebuah harapan baru yang mungkin ada.

Kerap para pemimpin dalam mewujudkan cita-cita kolektif atas nama kemakmuran rakyat, bersikap arrangement focused, bukan kepada realization focused. Semua mengatur ulang mimpinya agar sempurna dan lupa kepada bagaimana merealisasikannya.

Pada dasarnya selama dua elemen masih tak saling mendukung, partai melalui legislatif serta gubernur dan bupati/walikota dengan pangkat eksekutif, maka sampai kiamat pun rakyat akan menuntut dan tak makmur. Mungkin sahaja, rakyat mengumpulkan tenaga sampai kemudian mendobrak lagi hal tak lazim, dan saya tak berani menulis apa gerangan selanjutnya. []

atjehpost.com, 11 Juni 2011

Wartawan ‘L’ dan Penguasa Aceh

2011-06-04T20:10:00.000-07:00

Oleh : Adi Warsidi

‘Basis pemerintah kita terletak pada opini masyarakat, kewajiban yang paling utama adalah tetap mempertahankan hak rakyat ini, dan andaikata saya disuruh memilih pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah, saya akan memilih yang terakhir’. (Thomas Jefferson).

Ada pernyataan mengejutkan sekaligus mengelikan dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf saat menerima audensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Februari lalu. Sebuah komentar disampaikan gubernur bahwa 95 persen wartawan tidak menyukainya. Info tersebut diakui dibisikkan oleh seorang wartawan senior di Aceh.

Komentar itu kemudian disambut media dan ramai-ramai memberitakannya. Sebuah lakon yang wajar, sebab pernyataan gubernur mengena dan menghantam langsung ke para wartawan. Perenungannya dimulai, benarkah yang disampaikan Irwandi?

Hemat saya, suka atau tidak suka Irwandi adalah penilaian. Sementara suka atau tidak suka wartawan adalah pilihan yang kabur. Gubernur mungkin saja menilai bahwa banyak wartawan yang menuliskan kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya, poin itu kemudian menjadi tidak suka. Padahal dulu, sebelum menjadi pejabat, Irwandi menilai wartawan begitu dekat.

Soal kedekatan ini juga punya pengaruh dalam penilaian. Gubernur adalah pemimpin 4 juta lebih masyarakat Aceh yang bukan hanya mengurus wartawan. Sulit ditemui dengan prosedur yang berlapis kadang membuat kuli berita enggan berkomunikasi dengan Irwandi, kecuali terpaksa untuk kepentingan pemberitaan. Ini kemudian membuat sebuah objek untuk penilaian, bahwa wartawan semakin jauh dengannya. Masih objektif.

Lalu masih ada koreksi dalam ucapan Irwandi. Bahwa dia mendengar dari seorang wartawan senior yang kemudian berembus kabar bernama inisial ‘L’. Kalaulah wartawan itu ada, bisa saja itu adalah semacam simpati yang disebarkan untuk menarik perhatian gubernur. Untuk mendekatkan pribadi ‘L’ dengan pemimpin dengan beragam tujuan, mendapatkan keuntungan finansial misalnya atau sedikitnya untuk kemudahan berkomunikasi bila ada kepentingan pemberitaan.

Kalaulah bisikan ‘L’ itu ada, saya yakin Irwandi tak mudah percaya.

Tapi, kalau bisikan itu tidak ada, berarti Irwandi sedang memainkan peran komunikasi media untuk menarik perhatian wartawan. Dia bukan orang awam yang tak paham berkomunikasi dengan media. Ilmu itu sudah dipraktekan nya sejak lama, jauh sebelum berkuasa.

Ketika ‘L’ disebut-disebut menjadi inisial wartawan pembisik, hampir semua wartawan bahkan para aktivis dan pejabat mencoba membuka tabir, siapa ‘L’ sebenarnya. Lidik dimulai, dan tak ada satupun wartawan di Aceh yang bernama awal huruf ‘L’.

Kemudian ini jadi canda. Dalam obrol di warung-warung banyak nama wartawan senior kemudian yang dibubuhkan dengan ‘L’ di depan. Jadilah nama Lukhtaruddin Lakob, Lurdin Lasan dan Luhammad Lamzah dan bahkan Lali Laban.

Irwandi telah mampu menarik wartawan dengan isu yang dihembuskan. Sebuah komunikasi media mungkin saja sedang dibangun, mengingat Pemilukada di depan mata. Apapun, wartawan adalah mereka yang menuliskan dan membangun opini para pejabat untuk meraih simpati rakyat.

***
Membangun komunikasi media, saya teringat kisah Thomas Jeferson saat masih duduk di Dewan Kongres Amerika Serikat tahun 1787. Dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang terkenal dan banyak dikutip media hingga sekarang. Bunyinya; ‘Basis pemerintah kita terletak pada opini masyarakat, kewajiban yang paling utama adalah tetap mempertahankan hak rakyat ini, dan andaikata saya disuruh memilih pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah, saya akan memilih yang terakhir’.

Dia terkenal sebagai pembela kebebasan pers, beropini, berpendapat kala itu. Pandangannya terhadap media, menggambarkan bahwa hak rakyat berpendapat aadalah segala-galanya, dan ini terpresentasikan melalui kebebasan pers. Tapi kemudian, kekuasaan merubah persepsi Jeferson terhadap pers, saat pemilu AS pada 1800 mendudukkan Jeferson sebagai presiden.

Dia kemudian menjadi Presiden ketiga AS yang dikenal juga sebagai salah seorang penyusun The Declaration of Independence. Sikapnya terhadap pers berubah. Partainya memang mampu mengontrol pemerintahan, namun dalam perhitungan Jeferson, tiga per lima para editor masih mendukung lawan-lawan politiknya. Yang terjadi berikutnya adalah adanya klaim dari para pengikut Jeferson yang memulai pembatasan-pembatasan politik dengan menamakan sebagian wartawan dengan oposisi.

Itu sebuah fenomena yang terjadi jauh di AS dan sudah dua abad lalu. Tapi seperti itulah representasi hubungan antara penguasa dan pers yang hampir selalu punya batasan-batasan yang mirip permusuhan. Di banyak negara dan daerah, termasuk Indonesia dan Aceh khususnya, banyak mereka yang sebelumnya mesra dengan media dan pers, tetapi kemudian langsung berseberangan ketika menjadi penguasa.

Di Indonesia hal itu tercatat panjang. Dari masa Soekarno yang mencoba mengendalikan pers, kemudian Soeharto yang sempat membredel beberapa media karena dianggap tak berpihak pada politik berkuasa. Padalah sebelum presiden, Soeharto sangat dekat dengan pers. Abdurrahman Wahid juga sangat dekat dengan pers sebelumnya, tapi kemudian ketika menjadi presiden dia suka mengatakan media memelintir perkataannya.

Lebih gamblang lagi terlihat saat Megawati berkuasa. Pers nasional dan media umumnya memilih resiko mendukung Mega melalui berita mereka, karena dianggap PDI-nya mendapat tekanan dari pemerintah Orde Baru. Namun setelah menjadi presiden, Mega sempat mengkritik pers; ‘Pemberitaan pers tidak berimbang, berputar-putar dan menambah ruwet masalah’.

Secara umum sampai kapanpun, ketidak-harmonisan pers dengan pemegang kekuasaan akan terus terjadi, begitulah relnya. Karena yang dilakukan media adalah kontrol yang disampaikan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kalau tak ingin dikritik tak usah menjadi politisi. Tapi tak dipungkiri, ada juga hubungan yang harmonis, bila keputusan yang diambil kekuasaan berpihak rakyat.

Ada sebuah sisi lain yang perlu dilihat, bahwa media adalah sebagai alat untuk berkomunikasi politik para politisi. Kerap para politisi memakai ruang media massa untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya kepada rakyat, begitu sebaliknya. Media menyediakan ruang, karena disitulah tugasnya.

Sebagai media komunikasi, keberadan pers merupakan hak azasi bagi individu atau insan pers untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Sebagai media publikasi, pers mengemban kewajiban azasi untuk menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan fakta yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia.

Pada dasarnya media mempunyai implikasi yang luas dalam mempengaruhi perilaku politik. Pada satu sisi media dapat menjadi perpanjangan tangan penguasa ketika regulasi tentang pemberitaan berada dalam cengkeraman negara yang bersikap sebagai polisi. Di sisi lain, media dituntut untuk menjadi sumber informasi, sarana sosialisasi, pendidikan dan sosialisasi politik bagi masyarakat.

Dalam konteks politik, zaman ini persaingan kekuasaan antar politisi kadang menguntungkan media dan masyarakat tapi juga kerap merugikannya pada sisi lain. Tak dipungkiri banyak politisi yang dibesarkan media dan surat kabar akan membesarkan sesuai dengan keinginannya. Media massa juga punya kepentingan untuk mendukung siapa saja. Walaupun itu kerap dilakukan dengan sebunyi-sebunyi di Indonesia.

Politisasi informasi akibat pengaruh kekuasaan dan bisnis media menyeabkan media kerap tak mampu menjalankan misinya sebagai pengawas. Kendati ada juga idealisme yang dimiliki media dalam menyampaikan informasi kepada rakyat.

Dalam berbagai perhelatan demokrasi meraih kekuasaan, kampanye kerap dilakukan dengan memakai media. Misalnya membeli tempat untuk iklan, mengelar acara hingga muncul berita, artikel, mengirimkan press release dan sebagainya. Sebut saja Aceh saat pilkada dan pemilu legislatif di Aceh beberapa waktu lalu.

Media kadang menjadi kawan baik bagi politisi atau pejabat sebelum berkuasa. Dan bisa dianggap menjadi lawan saat kuasa dipegang. Karena apa yang dituliskan adalah suara rakyat yang didapat dari hasil liputan.

Kalaulah berita adalah suara rakyat dan kalau benar ada sebanyak 95 persen wartawan tak suka gubernur, berarti secara teori ada 95 persen masyarakat yang tak menyukai Irwandi. Kalau ini tak benar, maka berarti salah. Dan apa yang disampaikan ‘L’ adalah fitnah. Kalau ‘L’ tak ada, berarti gubernur sedang memainkan komunikasi di media untuk mendukung politiknya.

Iseng saya coba membalikkan kata. ‘Ada 95 persen pejabat tak suka wartawan’. Benarkah atau mungkin salah. Yang jelas, kisah Thomas Jefferson bisa dijadikan renungan. Suka tak suka adalah penilaian dan pilihan. []

Maret 2011, Atjehpost

Perempuan Aceh dan Mengapa Kartini?

2011-05-15T00:46:00.000-07:00

Adi Warsidi

Selalu saja saban peringatan Hari Kartini, 21 April, saya sering diajukan tanya oleh rekan di Aceh, kenapa Kartini punya hari yang dikenang sepanjang abad. Sementara ratu-ratu dan pahlawan perempuan Aceh yang terkenal seantero dunai, lupa dikenang bahkan oleh kerabatnya sendiri.

Sama seperti tadi pagi, seorang kawan pun bertanya. Singkat saya menjawab, “Oh ya, saya lupa ini hari Kartini.”

Pertanyaan itu mengiang terus di benak, hingga saat melewati beberapa ruas jalan di Banda Aceh, siswa berseragam SMU, perempuan semuanya, dikawal para Polisi Wanita (Polwan) keliling kota dengan sepeda motor. Saya langsung ingat, ini Hari Kartini.

Saat mengisi minyak di SPBU, dua perempuan dalam pakaian adat Aceh menyapa para pelanggan. Pemandangan tak biasa, membuat saya bertanya. “Kami diutus ke sini oleh pertamina, bagian dari peringatan Hari Kartini.”

Kenapa Kartini? Alasan itulah kemudian saya menulis ini. Bahwa perempuan asal Jepara itu, telah menjadi ikon kebangkitan perempuan Indonesia. Perempuan yang dianggap telah berhasil mengangkat citra wanita Indonesia melalui pendidikan, melawan adat istiadat di masyarakat Jawa yang tidak memihak kaumnya.

Ada iri dalam benak perempuan dan warga Aceh umumnya, kenapa tidak salah satu perempuan Aceh yang menjadi ikon perubahan perempuan di Indonesia, kebangkitan perempuan Indonesia dan lainnya. Padahal perempuan Aceh lebih lama muncul dari Kartini yang lahir pada 21 April 1879.

Misalnya, jauh sebelum Kartini lahir, Aceh telah dipimpim oleh empat ratu berturut-turut, dari tahun 1641 - 1699, setelah Iskandar Muda meninggal. Ada Tajul Alam Safiatuddin Syah, Nur Alam Nakiatuddin Syah, Inayat Syah Zakiatuddin Syah dan Kumala Syah.

Tak hanya di Aceh, dalam sejarah Nusantara sebelum ratu Aceh memimpin Negara, banyak ratu yang memimpin kerajaan dulunya di Jawa sana. Ada Ratu Sima misalnya, memimpin Kerajaan Kaling pada tahun 618. Kemudian ada Pramodawardhani pada 842 yang diangkat menjadi Ratu Dinasti Syailendra.

Lalu ada Tribuana Tungga Dewi yang memimpin Majapahit era 1328-1350. Saat itu Majapahit sedang bergejolak setelah Raja Hayam Wuruk mangkat. Di masa itulah, Gajah Mada terkenal sebagai patih kerajaan. Banyak lagi dan banyak lagi.

Lalu kenapa Kartini?
Dia hidup pada saat yang tepat untuk dianggap pendobrak, saat Jawa dikuasai Belanda dengan segala stuktur pemerintahan dikuasai oleh para lelaki pribumi, dari wedana sampai para demang. Pada saat penindasan terhadap perempuan dan hak-hak perempuan diabaikan.

Kartini dengan semangat ratu-ratu nusantara, Kartini yang ningrat banyak membaca dan lihai menulis. Karenanya kemudian dia menulis dan mengirim surat ke Eropa sana, menggugah para perempuannya, yang lebih maju dari Jawa dan nusantara umumnya.

Surat-suratnya sebagian masih tersimpan rapi dan menjadi dasar penilaian para kaum bahwa Karrtini telah berhasil membangkitkan semangat perempuan Jawa yang tertindas. Mendobrak tradisi wanita di bawah pria. Membalikan teori Aristoteles yang menyebut, perempuan adalah pria yang tak lengkap. Filsuf Yunani Kuno itu menilai, secara fisik dan psikologis, perempuan lemah, emosional, dan tak mandiri.

Kartini yang beruntung karena sempat mengecap pendidikan tatkala sebagian besar kaumnya hanya dianggap pelengkap kebutuhan lelaki. Sastrawan Pramoedya Ananta Toer “Panggil Aku Kartini Sadja” (Djakarta, 1962) banyak mengutip perkataan Kartini sesuai suratnya.

Beginilah salah satu tulisan Kartini; ‘Duh, sekarang aku mengerti, mengapa orang begitu menentang keterpelajaran orang Jawa. Kalau orang Jawa terpelajar, dia tidak akan jadi pengamin saja, takkan menerima segala macam perintah atasannya lagi. (Surat kepada Estelle Zeehandelaar, 12 Januari 1900)’

Begitulah Kartini, yang tidak memiliki kekuatan maskulin kemudian mendobrak adat lewat tulisannya. Ingat, perempuan Jawa saat itu sedang dalam tekanan.

Pramoedya pula yang mengingatkan kita semua bawa tanpa menulis seseorang akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis membel kaumnya adalah kunci Kartini kala itu, sampai kemudian dikenang dan diperingati saban hari kelahirannya.

Saat Kartini sedang menulis, di Aceh, Cut Nyak Dhien maju ke medan perang melawan kolonial Belanda. Cut Nyak Dhien tak menulis dan tak perlu menulis soal tekanan terhadap kaumnya. Karena tak ada adat-istiadat yang merendahkan kaum perempuan di Aceh. Semua semua setara, bahkan dalam perang.

Kala Kartini menulis tentang hak-hak perempuan di Jawa yang diabaikan. Di Aceh, para telah lama memimpin, para pejuang perempuan telah lama ikut perang. Tak ada perilaku merendahkan perempuan di Aceh, yang membuat perempuannya harus bangkit dan beremansipasi.

Perempuan Aceh sejak lama tak perlu berjuang untuk bangkit, karena tak pernah duduk. Selalu berdiri sejajar dengan kaum lelaki. Bersama berjuang, membangun dan memimpin negeri. Tak ada perbedaan, apapun.

Ingat, Kartini adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Sementara di Aceh, perempuan tak perlu simbol itu, karena perempuan di sini sejak lama tak pernah tidur, artinya tak perlu bangkit. Itu juga yang membuat saya, yang tinggal di Aceh, lupa bahwa ini Hari Kartini. Semoga ini dapat menjawab, sebuah pertanyaan dari kawan saya… kenapa Kartini? []

21 April 2011 |www.atjehpost.com

Wartawan Aceh, Ayo Melawan

2011-05-15T00:29:00.000-07:00

Adi Warsidi

“Informasi yang ditutup-tutupi justru membuka peluang pelanggaran.” (Muharram M Nur, 2003)

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, (Alm) Muharram M Nur mengeluarkan komentar itu saat pengekangan terhadap pers dalam mengakses informasi publik banyak terjadi kala itu. Konflik masih mendera Aceh, di mana pekerja media bergelut dengan tekanan kiri-kanan.

Damai lima tahun lebih yang lalu, belum banyak membawa perubahan terhadap kebebasan pers di Aceh, kendati intensitas ancaman dan intimidasi berkurang. Pelaku masih pada status yang sama, para penguasa atau orang-orang yang merasa berkuasa.

Modus operandi memang beubah. Misalnya dulu wartawan dilarang keras meliput kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perang melawan republik. Pemerintah menilai, peliputan terhadap gerakan akan membuat mereka besar dan kemudian menarik simpati negara luar untuk melihat, bersimpati dan bahkan membantu atau merencanakan sebuah inisiasi perdamaian.

Wartawan tak berhenti, mengambil risiko memberitakan mereka. Ada yang kemudian menjadi korban semisal meninggalnya Ersa Siregar, Wartawan RCTI dalam sebuah kontak senjata di Peureulak, 29 Desember 2003. Dia sebelumnya diculik oleh gerakan bersama kameramennya, Ferry Santoro, yang kemudian dibebaskan pada 16 Mei 2004.

Disadari atau tidak, wartawan ikut membesarkan gerakan sampai kemudian damai yang disambut sukacita. Wartawan tak beubah status, tetap. Tapi kombatan menjelma lebih hebat. Tokoh-tokohnya disegani oleh masyarakat dan sebagian menjadi pemimpin dan sebagian lagi menabalkan dirinya sebagai orang kaya dan penguasa.

Sekarang, batasan tak lagi pada mendukung gerakan atau NKRI. Ancaman dimunculkan tak lagi oleh GAM atau aparat keamanan, tetapi lebih oleh mereka yang merasa tak nyaman karena bersalah pada amanat rakyat. Bisa koruptor, kontraktor nakal atau bahkan siapa saja yang telah berbuat salah.

Miris, sebuah kejadian baru-baru ini di Pidie. Seorang wartawan dipukul oleh oknum anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Padang Tiji, Pidie. Sebuah komite yang dibentuk oleh mantan gerilyawan yang dulu dibesarkan media.

Saya tak menuding KPA sebagai sebuah intitusi, tapi perilaku tak bermoral yang diperankan satu anggotanya, sedikit mencoreng gerakan yang dulunya didukung sebagian besar rakyat. Memukul pekerja pers adalah tindakan intimidasi dan kriminal yang tak patut, apapun alasannya.

Puluhan wartawan di Aceh kemudian melancarkan kecaman terhadap oknum KPA itu. Ke polisi kasus dilapor, sambil berdoa hukuman setimpal bagi pemukul yang tak beradab. “Ini adalah aksi tak beradab, mereka yang dulu ikut kita besarkan dan kemudian merasa berkuasa, kemudian menindas kita, sungguh biadab,” kata seorang wartawan di Aceh dalam orasinya, saat aksi Mayday, 1 Mei lalu.

Lakon premaninisme masih saja berlaku di ranah serambi. Wartawan yang harusnya tak punya lawan, dibenci para pendosa saat menulis suara rakyat. Mereka yang ketakutan pada ketidak-becusan memimpin, mereka yang terindikasi korupsi, mereka yang menyalah-gunakan wewenang dan yang tak becus dalam mengerjakan proyek misalnya, akan selalu was-was terhadap insan pers.

Hukum harus ditegakan. Pada akhirnya polisi yang penegak hukum haruslah bekerja pada format yang menjadi wewenangnya. Itu yang kemudian diharapkan wartawan di Aceh dalam membela rekannya, agar si pemukul segera ditindak dan diberi hukuman setimpal. Agar polisi juga tak memukul lagi wartawan untuk kedua kalinya.

Saya masih teringat pada kata (Alm) Muharram kepada saya, awal 2004 silam. “Mereka (pemerintah) punya kewenangan besar untuk melakukan apa saja, kita nggak bisa gugat, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena UU dapat memungkinkan mereka untuk melakukan apa saja.”

Komentar disampaikan sebagai tanggapan terhadap penekanan pers di masa Darurat Militer Aceh. saat itu, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) membatasi gerak wartawan dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 2003. Bunyinya, melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Jika ini dilakukan saat itu, maka bisa saja PDMD mempunyai dalih untuk mengatakan wartawan dan media sebagai pihak yang membesarkan GAM.

Saat ini tak ada lagi pengekangan yang terang-terangan dan darurat pun tak berlaku lagi. Saya ingin menyampaikan kepada rekan untuk bersatu padu memberikan keadilan kepada kawan sendiri yang ditindas dan kemudian keluar dari segala macam penekanan.

Kebebasan itu kadang harus kita perjuangkan sendiri, bukan dengan meminta. Lawan penindasan, karena kita punya hukum. Kalau kita diam atau bertengkar pendapat dengan sesame, mereka akan memukul lagi, terus dan tak berhenti. []

Mei 2011 | www.atjehpost.com

Desa Penjaga Rumoh Aceh

2011-01-09T21:52:00.000-08:00

Oleh : Adi Warsidi

Rumah adat Aceh kian sulit ditemui pada kampung-kampung di Bumi Serambi. Keberadaannya kian terusik. Tapi satu desa di Aceh Besar, punya kearifan lokal, menjaga adat Rumoh Aceh.

Rumah panggung itu kokoh. Ukiran kayunya menarik dengan atap daun rumbia. Tiang-tiang sebesar batang kelapa menjadi penyangga, menyisakan ruang setinggi dua meter di bawahnya, yang telah dimodifikasi multiguna.

Memang tak ada lagi jingki (alat penumbuk padi), sebagai bagian tak terpisahkan dari Rumoh Aceh yang kerap menghiasi bagian bawahnya, tempo dulu. Gantinya, ada dua set kursi untuk tamu dipajang di bawah dengan lantai yang telah disemen, tak lagi tanah. Rapi tertata, tanpa cela.

Halamannya luas, berhias bunga-bunga. Kontras dengan rumah yang bercat coklat. Itulah rumah almarhum Cek Mat Rahmani, tokoh desa setempat yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk beberapa negara di timur tengah, era 1970-an. Desa itu bernama Lubuk Sukun, terletak di pinggiran Krueng Aceh dalam Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Kini rumah itu dijaga dan dirawat baik oleh anak dan cucunya. Naik ke rumah panggung itu, rapi tertata perabotan. Ada serambi depan, tengah dan belakang. Pada bagian depan, foto-foto almarhum terpajang, ada juga dalam baju tentara. “Pangkat terakhirnya Letnan Kolonel sebelum menjadi duta besar,” sebut Kepala Desa setempat, Fauzi Yunus kepada saya, awal Maret lalu. Kami didampingi seorang cucu Cek Mat, keliling rumah.

Pada bagian belakang Rumoh Aceh itu, ada rumah tambahan yang berlantai rendah, seperti lazimnya rumah kini. Menempel pada bangunan utama, berfungsi sebagai dapur dan beberapa kamar tidur.

Fauzi bercerita. Cek Mat Rahmani adalah pelopor menjaga kearifan lokal di sana. Rumoh-rumoh Aceh banyak yang masih tegak di Kemukiman Lubuk yang terdiri dari lima desa; Lubuk Sukun, Lubuk Gapoy, Dham Pulo, Dham Ceukuk dan Pasi Lubuk.

Cek Mat Rahmani sendiri seperjuangan dengan Daud Beureueh, ulama besar dan mantan gubernur Aceh yang pernah memimpin pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Cek Mat juga pernah memimpin desa itu pada kurun 1941 – 1943, masa pendudukan Jepang.

Amanah menjaga tradisi Rumoh Aceh kental di Lubuk. Awalnya, kata Fauzi, model rumah panggung adalah sebuah pilihan, maklum wilayah itu rawan banjir. Nama daerah itu awalnya Lubok, yang artinya wilayah yang rendah. Kemudian nama itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, jadilah Lubuk.

Kerap banjir, karena lokasinya bersisian dengan Krueng Aceh yang saban tahun mengirimkan bencana. ‘Kalau banjir, air mengenani sampai satu meter. Dengan rumah Aceh, semuanya aman,” ujar Fauzi.

Tapi itu cerita dulu, sebelum proyek Krueng Aceh dikerjakan pada tahun 1990, dalam masa gubernur Aceh, Ibrahim Hasan. Proyek itu melebarkan sungai dan membagi alur, satu bermuara ke Lampulo, Banda Aceh dan satunya lagi ke Alue Naga. Manfaatnya untuk meminimalkan banjir, bahkan di Kota Banda Aceh. “Setelah itu, wilayah Lubuk aman, tidak air meluap dari sungai.”

Perlahan, warga mulai berani membangun rumah rendah. Tapi umumnya tak merusak rumah lama, hanya menambah di bagian belakang atau samping. Mereka komitmen menjaga tradisi dulu, merawat Rumoh Aceh.

Semangat menjaga kearifan lokal, kata Fauzi, juga karena dorongan para tokoh besar yang berasal dari sana. Cek Mat Rahmani misalnya, semasa tinggal di Jakarta dan luar negeri, kerap meluangkan waktu menjenguk tanah lahirnya. Selalu dia berpesan, jaga rumah dan budaya.

Amanah juga disampaikan oleh A. Muzakkir Walad, Gubernur Aceh pada kurun 1967 – 1978. Pejabat itu juga berasal dari desa Lubuk Sukun. Sampai sekarang rumahnya yang khas Aceh masih dirawat anak cucunya.

Keuchik desa itu dan warga di sana masih ingat pesan Muzakkir Walad, semasa hidupnya, yang kemudian turun-temurun diceritakan ke generasi selanjutnya. “Himbauannya begini, kalau bisa dipelihara Rumoh Aceh di tempat kita,” kata Fauzi menirukan.

Bahkan, semasa menjadi gubernur Muzakkir Walad selalu saban Minggu pulang ke desa itu, memberi semangat kepada warga menjaga rumah dan kebersihan desa. Hasilnya, Desa Lubuk Sukun pernah berjuluk kampung teladan se-Provinsi Aceh pada tahun 1971 dan 1974.

Semangat menjaga rumah, juga diakui oleh Nurmala, 59 tahun, warga setempat. Menurutnya, hingga kini dia masih merawat Rumoh Aceh peninggalan orang tuanya. “Awalnya memang karena kebutuhan, karena daerah kami sering banjir, tapi kemudian sudah sayang kalau dirusak dan kami memeliharanya.”

Nurmala mengatakan, menjaga Rumoh Aceh juga menjaga budaya sekaligus warisan orang tua. Karena itu pula, saat dia membangun rumah permanen untuk keluarganya, Rumoh Aceh peninggalan ayahnya tak dirusak. Rumah rendah gaya sekarang, dibangunnya di sisi rumah panggung itu.

Ada juga warga yang membangun baru Rumoh Aceh, seperti yang dilakukan oleh tokoh desa setempat, Syamaun, 58 tahun. Dia membangun kembali Rumoh Aceh dengan membeli perangkat rumah itu dari tempat lain. Jadilah rumah baru layaknya rumah masa lalu. Bagian belakang ditambah dengan rumah rendah.

Syamaun mengatakan, warga di desanya punya kekerabatan sosial yang tetap terjaga. Banyak orang hebat dari sana. Ibaratnya, yang belum ada adalah presiden yang berasal dari sana, lainnya sudah, dari pengawai negeri biasa sampai gubernur dan duta besar. “Mereka tetap memperhatikan desa, kendati tidak tinggal di desa,” ujarnya.

Tak Rumoh Aceh saja, kearifan lokal yang berlaku di sana. Desa itu masih kental dengan kegiatan adatnya yang lain, semisal pengajian, dalail khairat, khanduri blang, khanduri babah jurong, khanduri maulid, musyawarah desa sampai kepada gotong-royong saban minggu. “Ibaratnya, di sini kami besar dalam gotong-royong,” ujar Syamaun bertamsil.

Karenanya, desa selalu bersih terjaga. Bahkan tak ada kotoron ternak yang terlihat di jalan. Ada aturan yang tak terlulis soal ini. Bila ditemukan kotoron lembu, kata Syamuan, maka binatang peliharaan itu akan ditangkap warga dan dipajang di balai desa. Sampai kemudian, pemiliknya mengambil dengan perjanjian akan menjaga, tak lagi melepasnya sembarangan.

Dari data desa, total luas Lubuk Sukun 98 hektar. Sebesar 12,8 hektar di antaranya dipakai sebagai pemukiman warga. Lebihnya adalah area pinggir Krueng Aceh, lahan pertanian, perkebunan dan tanah kosong.

Jumlah penduduk di sana sekitar 778 jiwa dengan 194 kepala keluarga. Setengah dari angkatan kerja di sana berprofesi sebagai pegawai negeri, selebihnya pedagang dan petani.

Wilayah Lubuk masih khas dengan nuansa ke-Acehan, menjenguknya adalah melihat Aceh dalam bingkai silam. Syamaun ingin kondisi tersebut tetap terjaga sepanjang zaman. Dia berharap pemerintah Aceh memperhatikan keberadaan tersebut. Katanya, akan sangat bagus jika ada program menjadikan Kemukiman Lubuk sebagai cagar budaya. “Kalau ada wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh dan ingin melihat rumoh-rumoh Aceh, Lubuk bisa menjadi referensi,” ujarnya.

Menurutnya tanpa perhatian serius dari masyarakat Aceh umumnya, suatu saat nanti para generasi akan semakin lupa bagaimana sebenarnya Rumah Adat Aceh. Sehingga dikhawatirkan Aceh akan kehilangan budayanya, rumahnya yang telah diwariskan para indatu sejak lama.

Saat ini, warga Lubuk Sukun masih menjadi penjaga tradisi Rumoh Aceh bersama kearifan lokal lainnya. Masih ada ruang luas di bawah rumah tempat anak-anak bermain, masih ada serambi depan, tengah dan belakang. Paling penting, masih ada warisan budaya dan cerita nyata bagi anak cucu. ***

Wartawan - wartawan (Renungan Perdamaian)

2011-01-07T20:35:00.000-08:00

Oleh : Adi Warsidi

Selalu saja saat ulang tahun perdamaian, saya teringat Kak Nur, seorang warga Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Ada satu pertanyaannya yang masih mengiang di pikiran saya, tentang sebuah keraguan, pemahaman warga dan tentang sebuah kebebasan kerja para kuli tinta yang tercatat dulunya hingga kini.

Suatu pagi, 13 Desembar 2004 silam. Saya baru saja kembali dari Tapak Tuan, Aceh Selatan, untuk meliput pengungsi konflik di Lhok Bengkuang. Menumpang mobil L-300 tujuan Banda Aceh, mobil singgah sebentar ke Samadua, mengambil penumpang di Desa Meunasah Dalam.

Penumpang itu Kak Nur yang naik bersama seorang anaknya. Ada yang ganjil di rumahnya, pada dinding sisi pintu ada tulisan merah sebuah nama, lalu di atasnya bertulis “GAM“. Hanya tulisan, bukan tanda silang seperti yang kerap dijumpai di Aceh Besar atau Aceh Utara kala itu. Sebagai penanda rumah yang salah seorang anggota keluarganya gerilyawan.

Mungkin itu pula yang menyebabkan Kak Nur selalu bisu dan menundukkan wajahnya di dalam mobil, merasa malu dengan seisi mobil yang sempat memelototi tulisan merah. Dia duduk di depan saya. Sampai di Blang Pidie, mobil berhenti di warung nasi, memberi kesempatan kepada penumpang rehat.

Kak Nur tidak turun di warung itu. Sepertinya dia membawa bekal. Bersama anaknya, dia menyantap makan siang di dalam mobil tak ber-AC itu. Saya coba jurus wartawan, ramah-tamah mengorek keterangan. Saat bertanya tentang tanda merah di rumahnya, Kak Nur dengan penuh kecurigaan balik bertanya. ”Adik anggota, ya?”

Anggota merujuk pada sebutan untuk personel militer atau polisi. ”Wartawan, Kak, dari Banda Aceh,” ujar saya. Kak Nur masih menatap curiga. Sejurus kemudia dia berujar, ”Wartawan TNI atau wartawan GAM?”

Lemas saya mendapat tanya seperti itu, sulit dijawab. Pilihannya hanya dua. Lalu saya coba jelaskan sebatas kemampuan saya dan apa tugas wartawan. Dia masih terlihat membantah, dia yakini bahwa wartawan TNI/Polri dan wartawan GAM itu ada. Saya tak ingin berdebat, karena ragu untuk tidak setuju dengannya.

Tak lama kemudian, Kak Nur bercerita tentang kisahnya. Dari situ saya tahu, betapa dia tak mudah lagi percaya sama orang-orang asing yang belum dikenalnya. Bertapa dia selalu curiga pada sekitar, bertapa mentalnya ditempa setiap saat dengan tanya-tanya dan mungkin interogasi dan diawasi oleh dua pihak bertikai.

Curiga tak hanya Kak Nur, tapi juga para penguasa kala itu. Kecurigaan membuat ruang gerak dibatasi, sampai maklumat dikeluarkan. Misalnya masa Darurat Militer, gerak wartawan dibatasi dengan Maklumat Penguasa Darurat Militer (PDMD) No 5 Tahun 2003. Bunyinya, melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Jika ini dilakukan saat itu, maka bisa saja PDMD mempunyai dalih untuk mengatakan wartawan dan media sebagai pihak yang membesarkan GAM.

Membatasi ruang gerak, juga dilakukan dengan mengidentifikasi wartawan melalui kartu pers Merah Putih, keluaran media center PDMD. Pengekangan kembali dilanjutkan pada masa dararut sipil, dengan Maklumat Penguasa Darurat Sipil daerah (PDSD) No. 4 tahun 2004, yang mengatur tatacara jurnalis dalam meliput konflik di Aceh.

Bahkan PDSD juga pernah mengeluarkan himbauan untuk media di Aceh, agar menyiarkan iklan keberhasilan PDSD di medianya, pada 1 september 2004. Menurut PDSD, hal itu mempunyai dasar yang kuat, UU No 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya dan Keppres No 43 Tahun 2004, tentang penerapan status darurat sipil. Puncaknya, ketika PDSD juga mengeluarkan Maklumat khusus, melarang wartawan untuk meliput semua kegiatan GAM menjelang Milad GAM, 4 Desember 2004 lalu.

Saya ingat apa kata (Alm) Muharram M. Nur, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Banda Aceh, kala itu. “Mereka punya kewenangan besar untuk melakukan apa saja, kita nggak bisa gugat, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena UU dapat memungkinkan mereka untuk melakukan apa saja.”

Tercatat, beberapa kasus penekanan terhadap pers juga dilakukan oleh GAM. Beberapa mobil sirkulasi milik media ini ikut dibakar, sebagai tuntutan GAM terhadap pemberitaan yang dianggap tak seimbang. Masih ada kasus penculikan Ersa Siregar serta Ferry Santoro di Aceh Timur. Kasus ini menjadi puncak terburuk perlakuan terhadap insan pers di Aceh, dalam masa konflik. Ersa kemudian meninggal dalam sebuah kontak senjata, 29 Desember 2003, di Peureulak, Aceh Timur. Sementara Ferry dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004.

Masa konflik, ruang wartawan memang sulit, hampir tak punya pilihan bebas meliput sepuas-sepuasnya. Kendati semu, label wartawan yang kerap tersebut tak banyak, hanya wartawan TNI/Polri atau wartawan GAM. Jarang terdengar wartawan bodrex, wartawan peresmian atau wartawan pejabat.

Usai tsunami melanda Aceh, kendati belum damai, wartawan sedikit mendapat ruang bahkan pujian. Melalui liputan, para wartawan telah mampu menggalang munculnya solidaritas masyarakat dunia. Bayangkan bila pers tak hadir di Aceh saat itu, penguasa darurat sipil di Aceh ataupun aparat militer tak memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat dunia dengan dasyat seperti itu. “Barangkali ini adalah pelajaran mahal yang jangan diulang, menghalangi pers bekerja secara independen dan bekerja mengandalkan nurani,” tulis Stanley, Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam sebuah artikelnya.

Damai membuka lagi sedikit gerak bebas wartawan dalam melakukan aktivitasnya. Sesaat pers bebas mondar mandir, menuliskan apa saja yang terekam, tanpa ragu lagi menyebut nama GAM dan petingginya. Bahkan, beberapa petinggi GAM di lapangan, mengundang wartawan ke markasnya.

Jaminan kebebasan disampaikan ketua Tim Misi Pemantau Keamanan (AMM) yang membuka akses lebih jauh terhadap keberadaan para jurnalis. “Kita akan membuka informasi kepada semua kawan-kawan pers,” Pieter Feith, Ketua Tim AMM dalam konferensi pers pertamanya di Media Center Infokom NAD, Banda Aceh, 15 Agustus 2005. Puncaknya, ketika amnesty untuk GAM diumumkan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 31 Agustus lalu. Semua pihak, TNI/Polri dan GAM memberikan sinyal itu.

Seakan setelah damai, aktivitas pers tidak ada gangguan lagi. Tapi bebas bukan berarti tiada cela, masih ada kecurigaan yang membayangi kerja jurnalis. Masih ada intelijen aparat keamanan yang menyamar sebagai wartawan. Masih ada curiga di kalangan pejabat pemerintahan, lalu masih ada kekang, yang mungkin lebih ringan dalam menjalankan tugas dibandingkan masa konflik. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, masih ada puluhan kasus ancaman bunuh sampai pemukulan dari masa damai hingga sekarang.

Terakhir yang mungkin masih teringat jelas adalah kasus pemukulan wartawan oleh oknum TNI di Simeulu, 21 Mei lalu. Kasus ini mendapat penanganan serius dari organisasi wartawan dan juga pihak TNI. Ada dua hal menarik dalam kasus ini, pertama masih belum bebasnya wartawan dalam menjalanankan tugasnya di Aceh.

Kedua, saya teringat sebuah pertemuan wartawan di Haba Cafe beberapa Minggu setelah kasus itu. Pertemuan itu rencananya akan membahas rencana aksi yang akan dilakukan oleh wartawan di Banda Aceh, untuk menuntut keadilan terhadap rekannya. Tapi acara bubar sebelum gagasan disampaikan. Penyebabnya ada tiga wartawan yang dianggap intel oleh kawan-kawan, menyusup dalam pertemuan.

Satu lagi saat wartawan di Aceh meliput sakitnya (alm) ‘Wali Nanggroe’ Tgk Hasan Tiro di RSUZA. Ramai wartawan yang menunggu di sana, berbagi ruang dengan para mantan kombatan. Beberapa wartawan mendengar satu hal yang sangat melecehkan profesi, seorang yang diduga mantan kombatan berujar (kira-kira begini), “wartawan dari masa perang sampai sekarang, selalu mencari uang atas tubuh orang-orang GAM.” Banyak kawan tak mau panjangkan masalah, memilih pergi menjauh, Wali sedang sakit.

Setelah lima tahun damai, saya kembali teringat tanya Kak Nur, ”Wartawan TNI atau wartawan GAM?” Mungkin kalau Kak Nur membaca, saya sudah siratkan jawaban saya. [ ]

Serambi Indonesia 19-08-10

Perawat Seudati Aceh

2010-08-01T19:23:00.000-07:00

Tangannya menghentak tegas, kakinya melangkah mundur dan maju. Dengan sedikit berjingkrat, dua telapak tangan menepuk bagian bawah dada. ‘Puk...’ bunyi terdengar serentak dari beberapa anak-anak sanggar yang sedang berlatih.

Abdullah Abdul Rahman, pelatih itu lalu memberikan aba-aba. Ibu jari beradu jari tengahnya. Bunyi ‘tik’ terdengar jelas, diikuti serentak oleh delapan muridnya. Berirama dengan lantunan yang keluar dari mulutnya, syair-syair nasehat. Jika ada yang tak serentak, Abdullah akan membimbing lagi para muridnya.

“Besok, saya akan membawa anak-anak ini untuk mengikuti pagelaran seni Expo 2010 di Shanghai Cina,” ujarnya saat ditemui di Kota Langsa.

Begitulah lakon Abdullah atau lebih dikenal sebagai Syeh Lah Geunta saat melatih Tari Seudati, sebuah tarian khas Aceh yang telah dikenal sejak masa raja-raja. Seudati khas karena gerakan yang bersumber dari pola dan variasi loncatan, gerak tangan dan keutep jaroe (petik jari), pukulan dada dengan iringan pantun atau syair. Jumlah penari biasanya delapan orang. juga ditambah dua orang pelantun syair. Seudati juga bisa dimainkan oleh perempuan (seudati inong). Hanya saja, tepukan dada diganti dengan menepuk pinggul.

Di Aceh, Syeh Lah Geunta adalah maestro seudati, yang didapat dari Kementrian Budaya dan Parawisata pada 2007 lalu. Umurnya sudah 64 tahun, tapi fisiknya masih terlihat segar. Namanya dikenal hampir di semua wilayah Aceh. Banyak murid yang lahir dari didikannya. ”Saya tidak menghitung berapa anak didik, tapi cukup banyak karena ada di seluruh aceh,” ujar pria kelahiran Bireuen itu.

Tari Seudati sudah menjadi bagian hidupnya. Syeh Lah sadar benar bahwa Seudati adalah sebuah identitas Aceh yang unik dan menakjubkan. Apalagi Seudati tidak terlepas dari budaya Islam. Seudati berasal dari kata Syahadaten dan Syahati yang artinya suatu pengakuan.

Aktivitasnya melatih seudati telah dilakukan ke seluruh penjuru Aceh, sebagai cara menurunkan ilmunya untuk generasi muda agar Tari Seudati tak sampai punah. Rumahnya di Idi Rayeuk pun dipakai sebagai tempat latihan. Sejumlah sanggar tari menjadi langganannya, seperti Komunitas Seudati Geunta Aceh, kemudian beberapa sanggar di kabupaten Aceh Utara dan Bireuen, Langsa dan penjuru Aceh lainnya.

Syeh Lah Geunta mulai belajar seudati sejak tahun 1960 setelah menonton penampilan Nurdin Daud, seorang penari sudati terbaik Aceh kala itu. ”Gerakannya indah sekali, keras tegas dan kemudian lembut gemulai,” ujarnya mengenang.

Saat itu, Syeh Lah kecil masih duduk di bangku kelas empat Sekolah Rakyat (SR). Dia berlatih terus seudati bersama rekan-rekannya, sampai kemudian manggung dan menjadi terkenal.

Karena sudati pula, Syeh Lah kerap di undang ke luar Aceh dan bahkan ke luar negeri. Misalnya tampil pentas di Medan, Jakarta dan Jogjakarta. Kemudian juga sempat pentas di Tokyo (Jepang), Amerika, Kuala Lumpur, Singapura, Spanyol. Saat laporan ini ditulis, dia sedang membawa rombongan tari ke Shanghai, Cina.

Kendati maestro di bidangnya, kehidupan Syeh Lah sangat sederhana. Bersama istrinya Syafiah dan beberapa anak, dia tinggal di sebuah rumah kayu di Desa Seunebok Rambong, Idi Rayeuk, Aceh Timur. Dia mempunyai enam anak dan 10 cucu. Anaknya sudah besar dan hidup mandiri, hanya satu yang masih dalam tanggungannya. Salah satu anaknya adalah Asnawi Abdullah, penari dan koreografer yang juga asisten dosen di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Syeh lah menggantungkan hidup dari seudati dan honor mengajar di sanggar. Lainnya, penghasilan didapat dari hasil sawah sekitar satu hektar di desanya.”Dari sana saya dapatkan penghasilan, dan setelah saya di nobatkan jadi Maestro, ada bantuan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia,” ujarnya.

Dalam menjalankan misi kaderisasinya, Syeh Lah tidak memiliki anggaran atau biaya khusus, dia menggunakan biaya sendiri dan biaya sanggar bila diundang untuk pementasan. Untuk pengembangan Tari Seudati, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah. “Yang ada hanya sedikit bantuan untuk sanggar,” tambahnya.

Syeh Lah mengakui, melahirkan pemain Seudati handal tidaklah mudah, karena dalam bermain Sedati harus memiliki roh dan menjiwai. Dibutuhkan proses penjiwaian dan ketekunan dalam berlatih. “Untuk mencari generasi yang bertaraf sangatlah sulit, tapi kita tetap berusaha, jangan untuk punah, pudar pun jangan, maka semua kita harus peduli.”

***
“Syeh Lah wajar bergelar maestro untuk Tari Seudati,” ujar Ayi Sarjev, pengamat seni dan budaya tradisional Aceh.

Pengakuannya, Syeh Lah telah memberikan totalitas hidupnya kepada tari tradisional itu. Kendati ada, tapi tak sebanyak yang seperti dia. Kata Sarjev, kelihaiannya juga tak diragukan lagi dalam menari seudati. “Badanya sangat melentur, kadang keras dan tegas. Gerakan-gerakannya sangat menarik dalam memimpin seudati,” ujarnya.

Dia mengakui, Tari Seudati saat ini kurang populer di Aceh. Bahkan dikalahkan oleh Tari Saman. Padahal dulunya, Seudati adalah roh masyarakat Aceh dalam berbagai even maupun pentas seni tari.

Menonton seudati kadang membutuhkan waktu berjam-jam. Berbeda dengan tari saman yang bisa selesai dalam 15 menit. Selain itu, Tari Seudati sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Menurut Ayi Sarjev, Seudati juga kurang didukung oleh fasilitas infrastruktur semacam gedung untuk pementasan. Harusnya seiring perkembangan zaman, pemerintah di Aceh harus menyiapkan gedung akuistik untuk menariknya sebuah pementasan tari. “Kalau di Aceh menonton seudati tidak asyik, karena tidak ada gedung akuistik. Lebih asyik nonton di Jakarta seperti di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Gedung Kesenian Jakarta,” ujarnya.

Alasannya adalah, Tari Seudati adalah tarian yang menampilkan musik Aceh dengan membunyikan organ tubuh. Sangat bagus bila ditampilkan pada sebuah gedung kesenian yang dirancang khusus.

Bukan hanya seudati yang kurang berkambang, tapi juga banyak seni tari yang lain. Bahkan ada yang menjurus ke kepunahan. Misalnya, Geureudam Pasee, Rapai Pasee, Tari Ale Tunjang dan Musik Rhimpeng (perkusi Aceh). Kata Sarjev, tari tradisional ini tergeser perlahan oleh kelompok musik kontemporer. Masyarakat juga sepertinya tidak terlalu perduli.

Dulunya, tari-tarian trasisional berkembang karena menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat di desa-desa. Arus informasi dan tontonan hiburan yang banyak disaksikan masyarakat melalui televisi, membuat tari tradisional yang menghibur kurang diminati masyarakat.

“Perlu kerjasama semua pihak untuk mengembangkan kembali seni tari. Itu adalah identitas dan kekayaaan suatu daerah. Janganlah sampai punah,” ujarnya.

Kepala Dinas Parawisata dan Budaya Aceh, Marwan Sufi mengatakan tari seudati masih tetap eksis dan hidup di Aceh. Hanya saja kurang berkembang secara kaderisasi, tidak seperti dulu. “Itulah yang menjadi tugas kami sekarang, untuk menjaga warisan budaya tidak punah,” ujarnya.

Pengakuannya, seudati selalu mendapat tempat dalam lomba-lomba, festival seni dan budaya dan even kesenian lainnya, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta di Aceh. Kabupaten/kota di Aceh juga terus diarahkan untuk merawat seni tradisional dengan melakukan kaderisasi sebagai upaya menjaga budaya dan menarik wisatawan di kemudian hari.

Marwan mengatakan, tidak ada tarian yang punah di Aceh. Tetapi yang kurang berkembang banyak, misalnya seperti Seni Ratoh Talo di Aceh Besar.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan verifikasi seluruh seni tradisional di Aceh. Setelah itu akan dipatenkan seperti yang telah dilakukan terhadap Tari Saman. “Tari itu telah diusulkan ke UNESCO oleh pihak kementrian terkait untuk dipatenkan,” sebutnya.

Kemungkinan besar dalam waktu dekat, Dinas Parawisata dan Budaya Aceh akan mengusulkan Tari Seudati ke pihak kementrian agar dapat dipatenkan oleh UNESCO. “Juga banyak tari-tari lain.”

Marwan menyebutkan pihaknya sangat peduli dengan kelestarian seni dan budaya tradisional Aceh. Tidak ada kendala yang berarti selama ini, mengingat perdamaian di Aceh pun sudah tercapai sejak lima tahun lalu. Even-even seni terus diadakan untuk merangsang kepedulian masyarakat dalam menjaga tradisi. ***

Adi Warsidi | Imran MA
Majalah TEMPO, 2 Agustus 2010

Menulis Sabang; Antara Bandar dan Wisata

2010-07-16T06:54:00.000-07:00

Adi Warsidi

Menulis Sabang, saya teringat pada sejarah yang membentang di atasnya. Tentang keindahan, kejayaan dan pelabuhan alam. Kisah Sabang di Pulau Weh seakan tiada pernah luntur terusik zaman. Suka-duka mengisi lembar riwayatnya kini.

Dalam kisah dulu, Pulau Weh telah nama tertoreh. Ma-Huan pada awal abad ke-15, menulis setelah menjelajah dengan kapal induk dinasti Ming, bersama nakhoda Cheng Ho. Dia meriwayatkan ada sebuah kerajaan di ujung Sumatera yang disebut Nan-Po-li. Kerajaan itu terletak di samping laut, dan penduduknya terdiri dari hanya seribu keluarga. Semuanya Muslim, dan mereka sangat jujur dan tulus.

Di bagian timur teritori itu, terletak sebuah negeri bersama Li-tai, dan di bagian barat dan utara terletak lautan luas; jika anda pergi ke selatan, terdapat pegunungan; dan di bagian selatan pegunungan tersebut terletak lagi lautan. Ma Huan juga menyebutkan nama Pulau Wei atau Pulau Weh.

Digambarkan, pulau itu terletak sekitar sembilan mil laut di lepas pantai Timur Laut Aceh. Di sana terdapat pelabuhan alami yang bagus. Dalam sumber-sumber sejarah dan dalam terjemahan bahasa Cina pulau itu juga disebut sebagai ’pulau Hat’, daerah yang banyak menghasilkan kayu gaharu.

Ma Huan menggambarkan kapal-kapal yang datang dari samudera di dekatnya banyak sianggah di sana dengan melihat pegunungan sebagai penunjuk arah. Kapal singgah untuk mengambil air tawar atau sekadar berisirahat menunggu ombak tak tinggi dan laut bersahabat. Masyarakatnya ramah, mereka mengumpulkan rumput-ruput laut dan pohon-pohon untuk kemudian menjualnya sebagai komoditas yang berharga. Juga karang-karang mati yang indah sebagai cendera mata.

Pulau Weh dengan Kota Sabang-nya menjadi terkenal terus dari cerita mulut ke mulut para pelaut. Pulau itu kemudian dikenal luas dengan pelabuhan alamnya dan air tawarnya yang mudah didapat. Kerajaan Aceh menjadikan tempat itu bebas, setiap kapal yang singgah tiada dipungut biaya.

Masa kerajaan Aceh, Sabang maju. Membuktikan bahwa ketika Iskandar Muda misalnya berkuasa, Aceh telah dapat ditumbahkan menjadi wilayah yang maju dengan Sumber Daya Manusia yang baik pula. Kedua sisi Selat Malaka tumbuh menjadi kawasan-kawasan perdagangan yang ramai lewat pelabuhan-pelabuhan laut yang yang punya peran penting memuluskan lada dan rempah-rempah terbawa sampai ke Eropa dan Amerika sana.

Pengelolaan laut menjadi prioritas. Pelabuhan Johor, Perak, Pahang, dan Kedah di semenanjung Malaysia dan Sabang serta Banda Aceh, Deli, dan Bintan adalah kawasan perdagangan bebas masa Iskandar Muda. Ia menempatkan para panglimanya untuk memerintah kawasan-kawasan strategis itu.

Sabang oleh pemerintah Belanda, sejak tahun 1881 mendirikan Kolen Station. Pada tahun 1887, lembaga Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas yang modern di Sabang pun dimulai pada 1895, dikenal dengan istilah Vrij Haven dan dikelola oleh Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij.

Perang Dunia II ikut mempengaruhi kondisi Sabang. Pada tahun 1942, Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibombardir pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian pelabuhan terpaksa ditutup.

Masa kemerdekaan, kondisi sabang naik turun. Sabang pernah menjadi pusat Pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Gagasan kemudian diwujudkan dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang kemudian dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Kota Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Tahun 2000, Sabang dirancang kembali sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Terbit Inpres Nomor 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Terasa hanya sesaat denyut pelabuhannya tercipta dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke Kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2003 aktifitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Sabang kemudian tak pernah berdenyut lagi. Sepi saja sampai kini. Undang Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir setelah setahun Aceh bebas dari konflik, juga belum bisa menjamin pelabuhan itu maju pesat. Tak ada geliat yang berarti di sana kini, hanya ada beberapa hal yang ada di sana kini, mobil impor, gula Sabang.

Pemerintah pusat yang kemudian membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) juga belum menampakkan kemajuan yang berarti. Mungkin baru pondasi kemajuan yang sedang dibangun, untuk menyongsong seperti kemajuan silam. Publik sedang menunggu kiprah lembaga itu, mendambakan kembali yang pernah hadir di sana.

***
Menulis Sabang, saya teringat pada seorang sahabat yang dari luar negeri yang pertama kali berkunjung ke sana, akhir 2008 lalu. Katanya kira-kira begini; tak perlu pelabuhan bebas untuk memajukan daerah ini, cukup kelola saja parawisata.

Saya tak mengaminkan perkataannya. Mungkin saja pendapatnya benar, kalau lah melihat Sabang yang indah dengan taman lautnya, dengan species lautnya, dengan pegunungannya, dengan hutan manggrovenya, dengan pasir putihnya dan dengan ramah tamah penduduknya.

Setiap jengkal Pulau Weh adalah keindahan yang harusnya mampu mendatangkan kemajuan lewat parawisatanya. Tapi kemudian saya terbayang konflik yang pernah berlaku lama di Aceh. Keamanan dulunya menjadi faktor utama, bagi wisatawan untuk ke pulau itu. Tapi setelah damai 15 Agustus 2005 silam tercapai, sepertinya tiada alasan untuk tinggal diam, untuk tidak berusaha memajukan Sabang.

Saya tak meragukan kemampuan warga Sabang dalam soal ramah-tamah dalam menerima pendatang. Tapi kemudian perlu sebuah dukungan dan stimulan sebagai perangsang warga dalam mendukung upaya menghidupkan parawisata.

Perlahan denyut ekonomi telah dibangkitkan sendiri oleh warga yang tidak tinggal diam. Sektor wirausaha pelan berkembang, minimal sudah ada baju yang tercetak dengan kemegahan Sabang, yang dapat dibeli sebagai cinderamata. Tapi kemudian saya sempat bertanya, darimana baju itu dan sablon dibuat. Penjual berkata; kalau baju-baju itu disablon di Bandung sana.

Penting kemudian untuk menumbuhkan ketertarikan warga terdapat wirausaha dalam mendukung parawisata. Penting dipikirkan oleh siapa saja pemegang kebijakan, bagaimana agar minimal cindera mata dapat dibawa pulang oleh mereka yang ke sana. Seperti menjenguk Pulau Bali, ada kerajinan tangan khas di sana dari tas, sepatu, sandal, baju sampai gantungan kunci.

Kecil memang, tapi barang inilah kemudian yang membawa pesan sampai jauh. Bayangkan, jika seorang wisatawan pulang ke negerinya membawa barang yang bertuliskan ‘Sabang’. Maka itu adalah promosi gratis, mereka yang pernah berkunjung akan bercerita tentang keindahannya.

Menulis Sabang, saya teringat Pak Mahyuddin alias Pak Doden, pria paruh baya yang tinggal di kawasan Iboih. Semangatnya pada memajukan parawisata patut diacungi jempol. Dia mengelola dan menjaga kawasan Pantai Iboih untuk menyedot wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati kehidupan bawah laut.

Semangat itu telah lama, bahkan sebelum damai Aceh. Tapi gaungnya baru terpantau usai bencana tsunami melanda akhir 2004 silam. Usai ombak gergasi menghantam itu, karang-karang laut tercabut dari tanah. Kerusakan tumbuhan yang menjadi pesona alam bawah laut parah sudah.

Melihatnya Doden bersama kawan-kawannya tak tinggal diam. Lewat pengalamannya, dia kemudian menanam kembali karang-karang, jengkal demi jengkal. Beberapa lembaga ikut membantu. Hasilnya terlihat kini, perlahan alam bawah laut normal kembali. Dan yang lebih penting, banyak yang datang kemudian bercerita, bahwa kawasan Iboih menarik untuk dikunjungi siapa saja.

Kiprah Pak Doden menembus batas wilayah. Namanya terukir tak hanya di media-media lokal dan nasional, bahkan internasional. Saat saya menjengguknya awal September 2009 lalu, dia menunjukkan kopian media yang memuat usahanya membangun parawisata Pulau Sabang.

Dia juga ikut serta membangun dan mengajak warga untuk peduli terhadap pembangunan Pulau Sabang, terutama kawasan lingkungannya yang indah. Doden punya harapan yang disampaikan, bahwa ingin melihat Pulau Sabang maju dan dikenal dengan wisatanya. Hingga kemudian mendatangkan para turis dan investor yang kemudian mampu mensejahterakan seluruh masyarakat. Tak hanya Sabang, bahkan juga Aceh secara umum.

Menulis Sabang, tak boleh hanya dengan lisan dan berharap aturan yang timpang. Perlu usaha nyata untuk menempatkannya dalam kisah-kisah dunia. Parawisata sangat mungkin dan menjanjikan dalam menumbuhkan kembali kejayaan. Penting melakukan berbagai usaha, membangun infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada parawisata. Mengingat kejayaan pelabuhan bebas memang perlu, tapi janganlah melupakan potensi lain, memajukan wisata yang bisa diraih dengan mudah. Karena setiap jengkal tanahnya adalah keindahan.

Menulis Sabang, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah kisah sejak kerajaan Aceh dulunya, daerah ini telah dikenal dengan baik dan maju dengan pelabuhannya. Kalaupun kemudian langkah untuk mengembalikan kejayaan pelabuhan ditingkatkan dan berhasil, janganlah puas. Karena masih ada pariwisata yang menjanjikan untuk pembangunan ekonomi. Tinggal kepada kita semua dan para pengambil kebijakan, ingin memajukan Sabang atau sebaliknya.

Andai saja Ma-Huan masih hidup dan melihat Pulau Sabang atau sebagai Pulau Wei yang dikenalnya, mungkin dia akan menulis, tentang pelabuhan yang tak ramai lagi, tapi masih ada mimpi yang ingin digapai dari warganya. Dan satu lagi, bahwa ada keindahan yang terselubung dari alamnya, untuk dikembangkan. Kembali kepada kita, bagaimana mau melukis Sabang selanjutnya. ***

Hutan Ketambe Si Perawan Tua

2010-07-16T05:50:00.001-07:00

ADI WARSIDI

Pesawat yang kami tumpangi terbang rendah. Di bawahnya hijau, pohon tumbuh di atas bukit-bukit yang membentang rapi. Sesekali gundul tampak jelas, kemudian hilang dengan mayoritas hutan yang masih perawan. Alur sungai tampak jelas meliuk-liuk seperti ular raksasa.

Pesawat yang kami tumpangi lebih rendah, sekitar 4.000 kaki di atas tanah. Di bawahnya Aceh Tengah yang indah. Sebuah danau besar tampak jelas, pilot pesawat kecil yang membawa 11 penumpang bicara, “itu danau laut tawar.”

Penumpang adalah para delegasi dari berbagai negara yang baru saja mengikuti forum Governors' Climate and Forest Taskforce Meeting (GCF) di Banda Aceh, akhir Mei 2010 lalu. Usai berbagai agenda di Banda Aceh, mereka diajak ke Aceh Tenggara, mengunjungi hutan yang masih dalam kawasan Ekosistem Leuser. Tiga pesawat, dua Cessna dan satu Cassa membawa sekitar 35 orang.

Dua jam terbang di atas hutan dan permukiman, pesawat mendarat mulus di bandara Alas Leuser, Aceh Tenggara. Para delegasi dan ikut serta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf disambut kalungan bunga dan tarian tamu kehormatan. “Selamat datang di Aceh Tenggara,” kata Bupati Aceh Tenggara Hasanuddin kepada setiap tamu.

Para penari remaja meliuk-liuk sambil mempersembahkan sirih, tari menyambut tamu itu dikenal dengan nama Tari Belo Meususun. Beberapa delegasi menari mengikuti irama gerak. Selanjutnya tari saman menghentak dari atas panggung yang telah disiapkan. Di antara delegasi terlihat Anthony Brunelo (Deputi Sekretaris untuk Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Negara Bagian California, AS), William Boyd (penasehat senior dan kepala proyek GCF dari Colorado Law School), Natalie Unterstell (delegasi negara bagian Amazonas, Brazil), Ernesto Roessing (Koordinator GCF untuk Brazil), Odigha Odigha dari Cross River, Nigeria dan Penasehat GCF untuk Indonesia Marina Embiricos.

Selang 30 menit kemudian, para tamu dibawa ke Kecamatan Ketambe, sekitar 35 kilometer dari bandara. Di sana para tamu dibawa ke sebuah lokasi di hutan yang mempunyai villa-villa. Para tamu dijamu makan siang dengan ikan mas khas dari sungai alas. Hutan di kiri kanan membentang, di bawahnya sungai dengan air yang jernih.

Jelang sore, delegasi menyeberang sungai dengan perahu kayu yang terikat pada kawat baja yang membentang di atasnya, menjaga tak terbawa arus. Cuaca cerah hingga membuat arus tak deras, memudahkan perahu kayu yang muat enam penumpang sekali jalan mulus ke seberang.

Bolak-balik beberapa kali, puluhan orang terangkut ke seberang. Polisi dan anggota panitia setempat ikut serta menjaga keamanan. Kawasan itu adalah pusat penelitian Hutan Ketambe, Aceh Tenggara. Di sana berdiri beberapa bangunan mirip villa yang sudah lama ada. Biasanya tempat itu khusus bagi peneliti yang sedang melakukan studi. Para delegasi bermalam di sana, di tengah hutan Leuser yang masih perawan.

Pusat penelitian Hutan Ketambe terletak sekitar 30 kilometer dari Kutacane, Ibukota Aceh Tenggara atau sekitar 600 kilometer dari Banda Aceh. Kawasan itu berada dalam Ekosistem Leuser, lokasi hutan lindung terbesar di Aceh yang mempunyai luas sekitar 2,6 juta hektare. Sekitar 384.297 hektare di antaranya terletak dalam wilayah Sumatera Utara.

Ekosistem leuser masuk dalam kawasan hutan yang akan dijual karbonnya dalam project Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Selain kawasan itu, untuk project yang sama, juga ada kawasan Ekosistem Ulu Masen yang luasnya mencapai 750.000 hektar.

Kepala Sekretariat Aceh Green, Yakob Ishadamy yang menjadi pemandu para delegasi mengatakan mereka diajak untuk melihat kondisi hutan yang masih alami. “Untuk berkeliling melihat hutan dan ekosistem Leuser di Aceh yang menjadi salah satu kebanggaan daerah ini,” ujarnya.

***
Esok hari, Hutan Ketambe tenang, tiada suara chainsaw mengaung. Suara burung dan binatang hutan lainnya terdengar nyaring. Monyet-monyet dan orang hutan kerap muncul menyapa tamu yang berkunjung ke sana. Orang hutan adalah kebanggaan kawasan hutan yang dijaga warga sejak dahulu kala. Kawasan itu berada dalam pengawasan Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), lembaga yang dibentuk gubernur untuk bertanggung-jawab langsung terhadap Kawasan Leuser.

Sarapan pagi delegasi disuguhkan roti dan nasi. Mengambil sendiri nasi atau roti di bangunan yang disiapkan sebagai dapur umum, lalu duduk pada meja-meja yang telah disediakan panitia. Ruangan terbuka dikelilingi hutan menambah nikmat suasana. Kawanan monyet merapat sangat dekat seperti peminta-minta. Ada juga yang mencoba memberikan makanan sisa kepada monyet.

“Jangan diberikan, nanti mereka (monyet) manja dan berharap makanan terus. Memberikan makanan kepada mereka dilarang di sini,” ujar Rahma memberi intruksi. Dia adalah mahasiswa dari Banda Aceh yang sudah enam bulan melakukan penelitian di kawasan itu.

Menurut Rahma, perilaku monyet yang sangat bersahabat dengan manusia itu sudah menjadi pemandangan biasa. Bahkan, kalau para monyet hutan sering masuk dapur umum para peneliti untuk mencuri makanan-makanan yang ada.

Usai sarapan, sebagian delegasi masuk hutan, di antaranya Monica Julissa dari Provinsi Acre, Brazil. Sebagian lagi mencoba nyali rafting mengarungi sungai alas. Saya memilih masuk hutan dipandu oleh Muhammad Isa, Manager Penelitian BPKEL. Seorang mahasiswa luar negeri yang sudah setahun lebih di Ketambe menyelesaikan desertasinya, juga ikut serta memandu para tamu.

Segala sesuatunya dipersiapkan. Kami disarankan untuk memakai sarung kaki khusus sebatas lutut untuk penangkal pacet, binatang penghisap darah yang menempel di daun dan rumput-rumput. Semua kami memakainya.

Kami bergerak pelan mengikuti Isa yang memandu di depan. Dia sudah sangat akrab dengan kondisi hutan itu. Pohon-pohon besar terlihat menjulang, menutupi sinar matahari masuk. Suara burung, monyet dan sesekali orang hutan bersahutan. Mata kami kerap memandang mencari sumber suara.

Keringat kami bercucuran bukan karena panas mentari, tapi kelelahan berjalan pada jalur tikus yang sering dilalui para peneliti maupun pelancong hutan sebelumnya. “Banyak jalur di sini dan ada tanda masing-masing. Kalau tak paham dan belum pernah masuk, pasti tersesat,” ujar Isa.

Pada jarak sekitar 300-an meter atau di simpang jalur setapak, ada tanda yang disematkan pada pohon-pohon. Tanda itu berupa nomor yang ditulis pada lempeng aluminium dan diikatkan pita orange, agar mudah terlihat.

Sesaat kami berhenti, terkesima melihat sebatang pohon besar yang menjulang tinggi. Ukurannya hampir sebesar rumah type 36. Di sampingnya ada tangga yang dibuat untuk menaikinya. “Tangga itu sudah lama, dulu dibuat untuk memantau hutan dari atasnya,” jelas Isa.

Kami memeriksa badan. Beberapa pacet ditemukan menempel di baju. Kami saling membersihkannya. Lalu berjalan lagi, mendaki dan menurun. Melelahkan.

Isa membawa kami memutar. Berjalan sekitar 2 jam dengan menempuh jarak 4 kilometer, kami kembali ke camp awal, lalu membersihkan diri di sungai alas yang jernih.

***
Kawasan Ketambe punya sejarah lama sebagai lokasi yang dijaga lingkungannya oleh warga. Tak heran, hutan di sana masih perawan dan menjadi salah satu pusat penelitian tentang hutan. “Seluruh masyarakat dilibatkan di sini, untuk menjaga hutan. Banyak sarjana dan doktor yang lahir dari hasil penelitiannya di Ketambe,” sebut Rudi H Putra, Manager Konservasi BPKEL Aceh.

Menurutnya, kawasan tersebut telah dijaga warga semenjak masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an. Kawan itu menjadi area konservasi yang melibatkan proaktif warga, bahkan jauh sebelum keterlibatan pemerintah. Menjaganya dengan hukum adat. Warga dilarang masuk merusak lingkungan, memotong kayu dan bahkan melarang menyetrum ikan di Sungai Alas. “Itu berlangsung sampai sekarang, dan sangat membantu program pemerintah menjaga lingkungan.”

BPKEL yang bertanggung jawab terhadap lingkungan kawasan tersebut, juga melibatkan warga sekitar dalam menjaga hutan. Beberapa anak muda kawasan itu diambil untuk menjadi personel Pengamanan Hutan (Pamhut).

Orang Utan menjadi andalan Ekosistem Leuser. Menurut Rudi, kawasan itu masih didiami sekitar 6.000 Orang Utan, yang tersebar di seluruh wilayah ekosistem dengan luas sekitar 2,6 juta hektare, dalam wilah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Menurutnya, komunitas Orang Utan terus menurun. Hewan yang dilindungi tersebut banyak yang diburu untuk dijual sebagai hewan piaraan.

Di sekitar Pusat Penelitian Hutan Ketambe, Orang Utan terdeteksi sekitar 50 ekor. Mereka semuanya telah mempunyai nama yang dibubuhkan oleh para staf BPKEL maupun peneliti. “Mereka satu sama lain punya perbedaan seperti manusia, semua yang ada di sekitar sini telah kita beri nama,” ujarnya.

Kata Rudi, Orang Utan mempunyai wilayah sendiri-sendiri seperti layaknya perkampungan manusia. Jarang mereka berpindah selama wilayahnya masih aman. Kerap mereka terlihat saat pagi maupun sore ketika sedang mencari makan.

Rudi berharap, semua pihak dapat menjaga kelestarian hewan langka itu. “Karena hewan itu salah satu kebanggaan kawasan ekosistem leuser, banyak peneliti yang datang dari berbagai negara untuk melihat keberadaan mereka,” ujarnya.

Hutan Ketambe masih perawan, penunggunya Orang Utan. Menjelajahnya adalah menikmati nuansa alam yang belum terjamah tangan-tangan perusak. Bebas suara raungan chaisaw dan gumuruh pohon tumbang. ***

Sisa Hidup Paduka yang Mulia

2010-05-29T22:58:00.000-07:00

Hasan Tiro menghabiskan hari di Aceh. Mengajak semua orang berpikir membangun Aceh.

RUMAH dua lantai bercat kuning gading di daerah Lamteumen, Banda Aceh, itu kini dipenuhi penjaga. Sepuluh polisi pamong praja berjejer di depan pagar. Di dalam pekarangan, tiga orang duduk di rumah jaga. ”Paduka yang Mulia Wali belum bisa ditemui,” kata seorang penjaga kepada Tempo, Rabu dua pekan lalu.
”Paduka yang Mulia Wali” itu adalah Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Presiden National Liberation Front of Acheh Sumatra (NLFAS), organisasi yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Ia memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976.
Kini, Hasan melewatkan hari di rumah yang disewa khusus selama ia berada di Indonesia itu. Ia ditemani dua ajudan pribadi, pengawal pribadi, dan anggota pengamanan rumah—total 30 orang. Anggota pengamanan merupakan bekas tentara Gerakan Aceh Merdeka. Beberapa di antaranya pernah mengikuti latihan militer di Libya, pada 1986.
Hasan datang ke Aceh sejak Oktober lalu dengan pesawat carteran dari Malaysia. Ia kemudian terbang ke Kuala Lumpur pada pertengahan Desember, untuk pemeriksaan kesehatan dan perawatan gigi. ”Beliau ingin tinggal terus di Aceh selama sisa hidupnya,” kata Musanna Tiro, ajudan pribadi.
Hasan, 84 tahun, lahir di Kampung Tiro, Aceh Pidie, dari keluarga bangsawan. Pada awal 1948, ia menjadi anggota staf Wakil Perdana Menteri II Syafruddin Prawiranegara. Hasan Tiro pernah menjadi duta Aceh untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Ia juga pernah menjadi pengusaha di bidang minyak, emas, timah, dan permukiman.
Kekecewaannya terhadap pemerintah membuat Hasan angkat senjata di hutan Aceh, pada 1976. Beberapa tahun di gunung, ia hengkang ke Malaysia karena diburu tentara. Dari Malaysia ia kemudian mendapat suaka politik—disusul kewarganegaraan—di Swedia, pada akhir 1979.
Situasi berubah ketika Indonesia dan kelompok GAM menyetujui perundingan damai, pada 2005. Bekas Perdana Menteri GAM Malik Mahmud serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menandatangani kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia.
Dalam kesepakatan damai itu, GAM diberi kompensasi ekonomi dan politik sebagai syarat tak lagi melakukan per-lawanan. GAM diperbolehkan mendirikan partai lokal. Hasan pun kembali ke tanah kelahirannya, tiga tahun setelah perjanjian itu.
Pada kunjungan pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sedang menggodok Qanun Wali Nanggroe Aceh Darussalam. Hasan disebut-sebut akan menjadi wali itu. Hingga kunjungan kedua, 17 Oktober lalu, Qanun belum rampung juga karena ada perdebatan wewenang lembaga tersebut. Ada yang menganggap wali hanya lembaga adat. Ada juga yang menganggap wali lembaga politik di atas gubernur dan Dewan.
Juru bicara Komite Peralihan Aceh, Ibrahim Syamsuddin, mengatakan Hasan pulang ke Aceh bukan untuk kepentingan penyusunan qanun. ”Dia pulang untuk silaturahmi dengan masyarakat Aceh,” kata Ibrahim, pada kunjungan pertama Hasan Tiro. ”Bukan untuk kepentingan siapa-siapa.”
l l l
SEBELUM azan subuh, ia sudah beranjak dari tempat tidurnya. Seraya menunggu waktu salat, Hasan Tiro berjalan-jalan di dalam rumah. Ia baru muncul di halaman sekitar setengah enam. Kadang ia tampak di balkon lantai dua, berolahraga ringan. ”Sarapan pagi roti antara pukul tujuh dan delapan,” kata Darmansyah, bekas tentara GAM wilayah Aceh Rayeuk yang mengawal Hasan.
Setelah sarapan, Hasan membaca koran. Sesekali ia berbincang dengan ajudan dan pengawalnya. Ia lalu bersiram dan siap menerima tamu, seperti pejabat daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ulama, dan masyarakat umum. Jadwal terima tamunya pukul 10.00-13.00 dan 16.00-18.00.
Paduka yang Mulia selalu memakai jas kalau menerima tamu. Begitu juga kalau bepergian. ”Tamunya lebih banyak sore,” kata Darmansyah. ”Sehari bisa tiga puluh orang.”
Hasan kembali membuka buku setelah salat magrib. Kadang ia menelepon anaknya, Karim Tiro, yang bermukim di Amerika. Ia baru masuk ke kamarnya setelah salat isa. Semua jadwal disusun Musanna Tiro, saudara sepupunya.
Darmansyah bercerita, Hasan kerap bercakap-cakap dengan pengawal dan ajudannya dalam bahasa Aceh yang jelas. Tema pembicaraan sering kali serius, misalnya mengenai sejarah Aceh dan kondisi sekarang. Hasan juga tak bosan berbicara tentang pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki.
Anwar, pengawal pribadi Hasan, mengatakan ingatan Wali masih kuat. Bekas tentara GAM yang berlatih di Libya ini masih diingat Hasan, meski sudah puluhan tahun tak bertemu. Hasan melantik Anwar ketika lulus pendidikan militer dulu.
Anwar menambahkan, Hasan kerap mengajak semua orang berpikir membangun Aceh. Ajakan itu selalu muncul ketika bertemu dengan tamu, atau sekadar mengobrol dengan pengawalnya. ”Pue payah phok ulee lom, ta pasoe ilme,” kata Anwar, menirukan Hasan. Artinya, ”Apa perlu dibelah kepala, lalu dimasukkan ilmu?”
Hasan kadang bercanda di waktu istirahatnya. Dia menanyakan keberadaan tentaranya dulu. Anwar dan pengawal lainnya lalu menunjuk semua yang di rumah. Mereka adalah bekas tentara GAM yang siap menjaga keamanan. ”Wali lalu tersenyum,” kata Anwar.
Awal Desember lalu, Hasan berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Pidie, sekitar 110 kilometer dari Banda Aceh arah ke timur. Sekembali dari sana, Hasan kelelahan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin selama lima hari. Ia lalu terbang ke Kuala Lumpur untuk pemeriksaan kesehatan.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan Hasan selalu memeriksakan kesehatannya jika merasa letih dan merasakan kadar gula darahnya tak stabil. Hasan memang sering mengeluhkan kadar gulanya yang rendah.
Musanna, pengawal yang lain, mengatakan kondisi Hasan pada umumnya baik, tapi ia memerlukan istirahat. Apakah sang Wali sudah menyiapkan wasiat di usianya yang ke-84 ini? ”Saya tak bisa terang-terangan,” kata Musanna. ”Nanti banyak yang tidak suka.”
Yandi M.R. (Jakarta), Adi Warsidi (Aceh)

Rumah Baru Nek Ainsyah

2008-11-24T05:47:00.000-08:00

Kurang dari empat tahun yang melelahkan di tenda dan rumah darurat, terbayar sudah. Nek Aisyah kini menikmati rumah baru di komplek yang nyaman.

Umurnya setengah abad lebih, 55 tahun. Ramah dia menyambut tamu-tamu yang datang melihat rumahnya, pada sebuah komplek perumahan di Desa Mukhan, Lamno, Aceh Jaya.

Hari itu, 6 November 2008, komplek tersebut kedatangan banyak tamu. Donatur yang membantu rumah bagi korban tsunami di sana datang untuk peresmian. Komplek lengkap sarana dan prasaranannya dibangun oleh Pemerintah Saudi Arabia melalui The Saudi Charity Campaign (SCC). Duta Besar negara itu, Mr Abdulrahman Alkhayyat, hadir langsung.

Nek Ainsyah tak ikut prosesi acara yang dipusatkan pada masjid komplek. Dia hanya memandang dari jarak sekitar 40 meter di teras rumahnya. “Saya senang mendapat rumah bantuan ini,” ujarnya kepada Independen.

Dia berkisah. Saat tsunami melanda pada akhir Desember 2004 silam, dia bersama anak perempuannya sedang berada di pasar Lamno. Air tak menyentuh pusat pasar, Ainsyah selamat. Tapi suami dan satu anak lelakinya menjadi korban tsunami. Desa Rukhan tinggal puing-puing.

Ainsyah mengungsi dari satu tenda ke tenda lain. Kemudian pada akhir 2006, dia kembali ke desa bersama warga lainnya. Tak lama kemudian, sebuah shelter alias rumah darurat menjadi tempatnya bermalam bersama keluarga.

Pemerintah Arab Saudi membangun rumah di sana, akhir 2007 silam. “Kami mulai tinggal di sini sejak ramadhan lalu (September 2008),” ujar Nek Ainsyah.

Menurutnya, rumah bantuan terebut bahkan lebih bagus dari rumahnya dulu. Rumah permanen bertype 45 itu, terdiri dari tiga kamar plus kamar mandi dan dapur. “Rumah saya dulu hanya semi permanen dan sangat sederhana.”

Rumah bantuan itu unik. Dibangun tak berpisah-pisah, tapi disatukan dalam sebuah komplek. Jadilah di sana perumahan dengan kapasitas 167 unit rumah. “Rumah-rumah yang dibangun Arab Saudi bukanlah rumah-rumah yang terpisah, tetapi rumah yang dibangun dalam satu komplek dilengkapi dengan sarana dan prasarananya,” sebut Direktur SCC Aceh, Najmi Al-Nahdi.

Dia menyebutkan, total rumah yang dibangun Arab Saudi untuk korban tsunami Aceh sekitar 1.500 unit dengan biaya sekitar U$ 9,9 juta. Semua rumah bantuan rencana akan diselesaikan sampai akhir tahun ini. *** [adi warsidi]

Kisah Usang Rompak Tanggung

2008-11-24T05:38:00.000-08:00

Rep; Adi Warsidi dan Jamaluddin

Seratusan kapal nelayan mangkal di Lampulo, Banda Aceh, Jumat pagi pada penghujung Oktober lalu. Beberapa nelayan mempersiapkan keperluan, jaring, pancing sampai persediaan air bersih selama melaut.

Sudah tradisi para nelayan Aceh, Jumat adalah hari cuti. Aturan itu masuk dalam amaran Panglima Laot, sebagai organisasi tertinggi yang mengatur nelayan. Mereka patuh pada larangan yang telah telah ada semenjak Aceh dipimpin sultan-sultan. Tiada heran, segala aktivitas di laut berhenti dan semua merapat ke dermaga.

Tak terkecuali Syukur, 36 tahun, nelayan berpengalaman yang kerap melanglang buana di samudera. Saat ACEHKINI menyapa ke sana, dia sedang santai dengan dua kawannya, dalam sebuah kapal ukuran sedang, sepanjang 10 meter.

Bercelana jeans tanpa baju, dia dan rekannya akan mempersiapkan keperluan melaut, keesokan harinya. “Besok, Sabtu kami akan ke laut lagi,” ujarnya.

Pengakuannya, ikan hiu adalah target utama nelayan. Siripnya bernilai jual tinggi. Menangkap satu hiu akan mendapatkan delapan hingga sepuluh kilogram siripnya. Satu kilogramnya dihargai sekitar Rp500 ribu. “Bayangkan jika dalam sekali berlayar bisa mendapatkan 50 ekor hiu,” kata Syukur.

Karena itu juga, sejumlah nelayan Aceh lebih memilih memburu hiu ketimbang ikan-ikan lain. Persoalannya, di perairan Indonesia, jumlah hiu sangat sedikit. Sebagian nekat memburu sampai ke perairan negara tetangga, seperti Myanmar, India dan Thailand

Ada dua jenis hiu yang sering didapatkan nelayan di wilayah negara lain; Hiu Beton dan Hiu Nawan. Hiu Beton warnanya agak putih dan harga siripnya mahal, sementara Hiu Nawan warnanya agak hitam dan siripnya sedikit lebih murah. “Bila dibandingkan dengan perairan Indonesia, di perairan Myanmar lebih banyak hiunya, kadang sekali pulang bisa mendapatkan uang dari dua puluh lima juta sampai empat puluh juta. Makanya kami nekat ke sana,” kata Syukur.

Hal ini juga yang membuat Syukur pernah terjerat, ditangkap oleh polisi laut Negeri Bollywood. Kendati tak ditahan, dia takut dan trauma. Jera membuatnya berhati-hati bila melaut, menjaga agar tak melanggar batas negara. Pengakuannya, usai tsunami Desember 2004 lalu, dia hanya memburu hiu dan ikan-ikan lain di perairan Indonesia. “Dipenjara di negara sendiri aja nggak tahan, apalagi di negara orang.”

Syukur telah mulai memburu hiu sejak 1997. Trauma itu datang lima tahun lalu. Pada hari naas itu, dia bersama empat kawannya berangkat siang hari dari Lampulo. Esok siangnya, mereka sudah mengintip hiu di perairan India.

Belum sempat menebar pancing, dari kejauhan mereka melihat titik putih terapung. “Kami pikir busa yang dibawa air, ternyata makin lama keliatannya makin besar, rupanya kapal patroli India,” sebutnya mengumbar senyum.

Spontan, mereka balik arah. Kapal dipacu maksimal, namun kalah dengan laju kapal patroli. Mereka ditangkap dan diangkut ke kapal polisi India. “Tangan kami diikat ke belakang, tapi kami tidak dipukul.”

Mereka ditahan di dalam kapal. Menjelang dini hari, mereka dibangunkan oleh pasukan patroli India. Di dekat kapal itu, sebuah kapal lain nangkring. Gelap masih membuat pandangan mereka kabur untuk tahu identitas kapal yang baru tiba.

“Kami disuruh ke kapal yang berhenti itu, mulanya saya menolak dan minta dilepaskan saja, karena kita curiga pasti masuk penjara,” kisah Syukur.

Dia lalu coba bertanya dengan bahasa Inggrisnya yang patah-patah bercampur isyarat. “Indo, Andaman?” Lalu mereka menjawab, “no... no.... no, indo go.”

Syukur ketakutan, berpikir mereka akan dibawa ke India. Awak patroli terus mendesak agar mereka meninggalkan kapal, mereka lalu berpindah tempat. Syukur terkejut dan merasa beruntung, kapal yang menunggu itu berbendera Indonesia.

“Rupanya kapal Angkatan Laut dari Sabang, kami lalu dibawa ke Sabang. Di sana saya dan kawan-kawan ditahan satu bulan untuk proses penyelidikan.”

Syukur mengakui, sebelum tsunami menghancurkan kapalnya, dalam satu bulan sebanyak tiga kali mencari hiu. Lokasinya sering di perairan India, Myanmar dan Thailand.

Pernah juga suatu hari pada medio 2004 dia hampir tertangkap lagi. “Tanpa sadar kami sudah memasuki 100 mil ke perairan India.”

Tapi kemudian, dia berhasil mengelabui patroli dengan mengganti bendera kapal yang sudah disiapkan sejak semula. Dia lolos. “Sekarang hal itu sudah tidak mungkin lagi. Patroli laut negara lain sudah mengunakan kapal udara untuk mengawasi perairan mereka.”

“Kalau sudah ada kapal udara kita harus segera lari, karena tak lama kemudian pasti kapal patroli dari laut akan keliatan,” kenangnya. Memburu hiu memang menggiurkan, tapi trauma tertangkap lagi membuatnya berhenti mencari hiu di luar Indonesia.

***
Adli Abdullah, Sekretaris Panglima Laot Aceh, mengacungkan tangannya di depan forum Global Conference on Securing Rights of Small Scale Fisheries, yang diadakan di Bangkok, medio Oktober lalu. Dia hadir sebagai Anggota Badan Kehormatan International Collective Support of Fishworkers (ICSF) yang berpusat di Brussel, Belgia.

Menggebu dia bicara tentang nasib nelayan kecil di Aceh yang kadung dianggap rompak, saat tertangkap di perairan negara tetangga. “Bagaimana supaya diusahakan adanya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di bagian negara manapun,” ujarnya di hadapan 323 peserta yang mewakili negara negara maju dan berkembang, organisasi nelayan dari seluruh dunia, serta Badan Badan Internasional lainnya yang menangani bidang perikanan.

Pertemuan tiga hari itu diprakarsai oleh UN FAO, South East Asia Fisheries Development (Seafdec) dan World Fish Center, Konferensi membahas pengakuan dan perlindungan terhadap hak nelayan kecil di seluruh dunia. “Perlindungan nelayan selama ini belum ada di Aceh,” kata Adli.

Menurutnya, soalan nelayan Aceh sering tidak muncul dalam pembicaraan tentang nelayan kecil di forum internasional. Pemerintah Indonesia sendiri lebih fokus kepada nelayan di wilayah timur,” ujarnya. Adli lebih banyak bicara Aceh di sana yang kerap bernasib sial di perairan India, Myanmar dan Thailand.

Hasilnya, konferensi merekomendasikan nelayan kecil dari belahan dunia manapun harus diberikan pengecualian, ada keringanan. Tak boleh disamakan dengan tahanan perang. “Setiap negara yang sering menghadapi permasalahan penangkapan nelayan kecil mengikuti ketentuan pasal 73 hukum laut Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) tahun 1981. Mereka dilindungi dan tidak mendapat hukuman seperti narapidana lainnya,” ujar Adli kepada ACEHKINI.

Menurut Adli, mengutip data dari World Fishers Forum People (WFFP) dan International Collective Support of Fishworkers (ICSF), sekarang terdapat 10 titik yang sering terjadi penahanan nelayan kecil pelintas batas oleh negara di dunia.

Nelayan yang sering tersandung masalah adalah nelayan asal Aceh di lautan India, nelayan Indonesia timur di Australia dan Papua Nugini, nelayan di Eriteria dan Yaman, nelayan di Senegal dan Mauritania, nelayan di Kenya dan Gabon serta Somalia, nelayan di India, Pakistan, Srilangka dan Bangladesh. Kemudian nelayan di Thailand, Malaysia dan Vietnam dan titik terakhir adalah nelayan di Cambodia, Chili dan Brazil.

Pada kesempatan sama, sebut Adli, Presiden World Fishers Forum People, Saseegh Jaffer menyerukan agar digagas perjanjian bilateral dan multilateral untuk melindungi nelayan nelayan kecil pelintas batas di dunia. “Nelayan kecil harus mendapat perlindungan dan lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, karena mereka melaut bukan untuk memperkaya diri tetapi mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga.”

Keputusan konferensi lainnya adalah, UN FAO mengagendakan lebih lanjut pertemuan para menteri perikanan dan maritim pada Maret 2009 di Roma, Italia. Itu khusus membahas tentang nelayan kecil yang melintasi batas negara.

Soal perjanjian bilateral tentang nelayan antar negara, Adli Abdullah menyebut, pihaknya terus memperjuangkan nasib nelayan Aceh. Sekterariat Panglima Laot juga telah meminta Pemerintah Aceh menginisiasi perjanjian bilateral antara Indonesia dengan India.

Perjanjian ini untuk melindungi nelayan kecil yang kerap terdampar di Kepulauan Andaman dan Nicobar yang berbatas langsung dengan Aceh. “Jika perjanjian ini terwujud, maka nelayan Aceh yang terdampar di Kepulauan Andaman dan Nicobar tidak dihukum lagi,” sebutnya.

Ide itu berawal dari Andi Ghalib, Duta Besar Indonesia untuk India yang pernah meminta kepada Adli, agar mengusahakan pemerintah daerah dapat mendorong pusat mengadakan perjanjian dengan India. “Pemerintah Aceh harus proaktif mendorong pemerintah pusat untuk membangun hubungan bilateral ini,” kata Andi Ghalib suatu ketika kepada Adli.

Menurutnya, hal itu sangat dimungkinkan, karena tidak ada sejarah konflik selama ini antara Aceh atau Indonesia dengan India. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kelautan di India juga sudah memberikan sinyal membantu mendorong pemerintah mereka, untuk hubungan tersebut. “Kita punya banyak jaringan lembaga nelayan di India, kawan-kawan di sana sudah siap membantu. Tidak ada problem,” kata Adli.

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar menyebut, memberi perhatian kepada nelayan dan usulan Panglima Laot itu telah diperjuangkan sejak akhir tahun lalu. Dalam kesempatan pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan gubernur se-Indonesia, kata Nazar, selalu disampaikan persoalan nelayan Aceh. “Kita minta bantuan pusat agar melobi pemerintah negara tetangga terkait masalah nelayan. Karena hubungan luar negeri adalah otoritas pusat,” ujarnya.

Harapannya, nelayan Aceh tertangkap di luar wilayah Indonesia tidak lagi dipenjara. Tapi bisa dipulangkan secepatnya ke Aceh. “Karena nelayan tidak sengaja terjebak batas negara, kadang dibawa angin dan arus. Kita terus upayakan lobi-lobi untuk hubungan bilateral terkait nelayan ini,” ujar Nazar.

***
Di India, Andi Ghalib juga terus mencari jalan. Dia banyak membantu nelayan Aceh yang terperangkap di sana. Salah satunya, ikut menfasilitasi ketika sepuluh nelayan Aceh dibebaskan India pada akhir Agustus 2008. “Kami juga diberi uang saku untuk beli baju, celana dan sepatu oleh Pak Andi. Jika tidak ada, maka dengan celana pendeklah kami pulang," sebut Fadhila Murpi, nelayan Aceh yang bebas kala itu.

“Ketika akan terbang ke Malaysia, Andi M Ghalib sengaja terbang dari New Delhi ke Chennal untuk menjamu kami di sebuah restoran.”

Mulyadi, 24 tahun, warga Kampong Jawa, salah seorang nelayan Aceh yang bebas bersama Fadila mengisahkan awal penangkapannya, 20 Agustus 2006 silam, saat memutuskan melaut mencari hiu.

Esok harinya, awak Boat Hakiki itu terus berputar-putar mengintip ikan, menebar jaring. Pulau Sabang, paling barat Indonesia sekilas tampak, lalu semakin jauh saja. Mulyadi, pawang (nakhoda) boat tak menyangka, itu adalah awal buruk baginya dan awak kapal. Mereka tak tau lagi arah sebenarnya, dengan hanya bermodal kompas.

Sekitar pukul 17.30 Wib, tiba-tiba sebuah kapal patroli milik polisi Port Blair, India, mendekat. Mulyadi dan anak buahnya; Suryadi, Adiyus, Supriadi dan Mul memacu boat untuk menjauh. Mereka kalah cepat dan tertangkap. Lalu tertuduhlah mereka sebagai rompak ikan di wilayah India, nelayan itu telah berada di sekitar Kepulauan Andaman.

Pasukan bersenjata mengiring mereka ke pulau, di dalam boat ada 18 ekor hiu. Mulyadi dan rekannya tak berkutik. “Saat ditangkap, kami tidak dipukuli, kami diperiksa dan mereka meminta pasport dan surat izin. Tapi kami tidak punya perlengkapan itu, sehingga kami ditangkap,” Mulyadi bercerita.

Tiga hari diperiksa di kantor Imigrasi Andaman, mereka dinyatakan bersalah. Ikan dan boat jadi barang bukti dan disita India. Enam bulan proses pengadilan, mereka kemudian divonis. Mulyadi sebagai komandan boat mendapat jatah dua tahun. “Empat kawan saya hanya dihukum satu tahun,” ujar Mulyadi yang bebas tepat 21 Agustus 2008.

Pengakuan Mulyadi, sampai saat ini belum memulai aktivitas sebagai nelayan kembali. “Saya masih trauma kalau mengingat bagaimana kami kehilangan arah di lautan. Ini harus menjadi pengalaman bagi kawan-kawan nelayan di Aceh dan Indonesia.”

Dia dan kawan-kawan, terus berharap sebuah perjanjian bilateral antar negara. Agar yang terjebak laut tak menjadi terpidana, dihukum penjara. ***

Majalah ACEHKINI, November 2008

Mencari Pembubuh Nama

2008-10-30T06:27:00.000-07:00

Puluhan tahun aku mencari, pembubuh namaku. Tapi tak bertemu. Bagi siapun pembaca, aku meminta, kalau bertemu, salam dari ku.

Aku mendengar cerita ini berulangkali dari kedua orang tuaku, Guru ‘kecil’ pada sebuah desa di pedalaman Peusangan, Kabupaten Bireuen. Ayahku dan ibu selalu mengatakan, bahwa ada seseorang yang namanya persis seperti namaku; Adi Warsidi.

Syahdan, 31 tahun yang lalu, seorang mahasiswa (tak tahu dari universitas mana) melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kampungku. Dia berdua dengan seorang mahasiswa lainnya, belajar sambil membangun desa bersama warga.

Menjelang berakhir tugas, setelah 3 bulan di desa, aku lahir; 18 Mei 1977. Aku tak bernama hampir sebulan. Dua mahasiswa itu berkunjung ke tempat orang tuaku.

Entah siapa yang memulai ide, tetua desa berharap ada kenangan yang tinggal dari para mahasiswa tersebut sebelum meninggalkan desa. Mahasiswa itu lalu membubuhkan namnaya pada namaku, sama persis, Adi Warsidi.

Ini cerita ibu yang kupelihara sampai sekarang. Aku perkirakan, pemberi namaku itu saat ini berumur sekitar 55 tahun. Impianku bertemu dengannya.

Pernah suatu hari, saat aku SMA, guru kimia ku, Mustafa yang kerap disapa Pendekar alias pendek dan kekar, menyebut namaku pernah ditemuinya pada nama seorang dosen ilmu kimia saat mengikuti sebuah pelatihan tentang ilmu kimia di Pulau Jawa.

Kepada siapapun yang membaca, aku berharap, kabarkan ke saya di mana keberadaan pemberi namaku. Namanya persis sama; Adi Warsidi. [*]

Mendesain Wali Nanggroe

2008-10-19T07:45:00.000-07:00

By; Adi Warsidi

Kesibukan tampak jelas mendera para wakil rakyat Aceh, khususnya Pansus XI yang mendapat kebagian tugas; menyusun Qanun Wali Nanggroe. Tgk Muhammad Hasan Ditiro, mantan pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah berada di Aceh, dia kembali, 11 Oktober 2008.

Mereka pun telah berembuk dengan pemerintahan Aceh, surat dilayangkan ke Komite Peralihan Aceh (KPA), meminta jadwal agar kesempatan bertemu Hasan Tiro terwujud. Semuanya demi menyempurnakan draft qanun yang akan disusun.

Pertemuan dengan orang tertinggi di tubuh GAM itu pernah dirancang sebulan lalu. Akhir September silam, Pansus XI yang diketuai Mukhlis Mukhtar baru saja kembali dari tiga negara, Swedia, Belanda dan Malaysia. Tujuannya, selain ingin bertemu Hasan Tiro, juga mencari literatur bagaimana seharusnya lembaga Wali Nanggroe di Aceh.

“Kami gagal bertemu Tgk Hasan Tiro saat itu, sekarang kami usahakan untuk dapat bertemu di Aceh,” kata Mukhlis Mukhtar pekan lalu.

Pertemuan dengan Hasan Tiro dianggap penting untuk berdikusi tentang bagaimana seharusnya lembaga yang menjadi amanah dari MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Belum lagi dasar keinginan dari petinggi GAM sendiri saat perundingan perdamaian putaran ketiga, 2005 lalu. “Dalam perundingan tersebut, secara lisan disepakati bahwa yang akan menduduki Wali Nanggroe pertama kali adalah Hasan Tiro,” kata Mukhlis.

Jelang kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, Mukhlis mengaku belum mendapatkan jadwal pertemuan dengan tim pansus untuk membahas hal tersebut. “Kita telah meminta bantu kepada Pemda dan KPA sebagai panitia kedatangan Hasan Tiro. Jawaban pasti belum ada,” ujarnya.

Diakuinya, draft normatif qanun Wali Nanggroe hampir final. Tapi karena ingin pemyempurnaan yang lebih baik, DPRA tidak boleh lembaga lain untuk menyerap aspirasinya. Berbagai pertemuan telah digelar dan draft sendiri telah disempurnakan tujuh kali.

Persoalan utamnya adalah pada kewenangan lembaga tersebut. Di dalam UUPA pasal 96 disebutkan bahwa kewenangan lembaga wali nanggroe adalah sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Juga disebutkan, lembaga tersebut bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

GAM menganggap kewenangan itu terlalu kecil, sehingga harus banting tulang mencari referensi dan mencari jalan keluarnya. “Ada keinginan bahwa Wali Nanggroe harus lebih tinggi dari gubernur dan parlemen. “Kalau begitu bukan hanya melangar hukum, tapi juga MoU damai itu sendiri,” kata Mukhlis.

“Kita ingin cari jalan keluar, tapi sampai saat ini akses tertutup ke pemimpin tertinggi GAM (Hasan Tiro) itu,” sambungnya.

Sejauh ini, mereka terus berusaha merampungkan qanun Wali Nanggroe yang aspiratif. “Kami akan coba desain lembaga itu agar kuat, minimal setingkat gubernur.”

Qanun tersebut menjadi prioritas 2008 ini. Persoalan lain juga muncul, lembaga Wali Nanggroe tak ditemukan dalam literatur. Menariknya, istilah wali nanggroe hanya ditemukan di halaman 1271 kamus Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek (Kamus Aceh-Belanda) Jilid II. R.A Hoesein Djajadiningrat, penulis kamus keluaran tahun 1934, mengartikan wali nanggroe: bestuurder Van een land van een gebied (penguasa sebuah negeri). “Juga dicontohkan sama dengan istilah landvoogd atau gubernur jenderal,” jelas Mukhlis Mukhtar. Namun, namanya juga kamus. Tentu di sana tetap tidak ada paparan riwayat, kewenangan, struktur dan kedudukan wali nangroe yang dicari-cari tim Pansus.

Para legislator Aceh juga melaporkan bahwa mereka telah mewawancarai Prof. Dr. Teuku Iskandar di Leiden. Ahli sejarah dan kebudayaan Aceh ini mengaku pernah mendengar istilah wali nanggroe, tapi bagaimana kedudukan, fungsi dan wewenangnya tidak pernah dia temukan dalam literatur-literatur Belanda.

Istilah wali nanggroe hanya pernah ditemukan saat Belanda membentuk negara-negara federal (negara boneka) pada era revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Pimpinannya disebut ‘wali negara’, seperti wali negara Sumatera Timur, dr Tengku Mansur.

Malek Mahmud Al-Haytar, petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengatakan orang yang pantas menduduki jabatan Wali Nanggroe adalah Hasan Muhammad Tiro. “Untuk wewenang Wali Nanggroe kami masih tunggu hasil qanun. Orang yang pantas untuk Wali Nanggroe adalah Hasan Muhammad Tiro,” kata Malek, beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Menurutnya, muncul kembali lembaga Wali Nanggroe itu setelah adanya kesepakatan damai (MoU) RI-GAM. Tentunya dia juga merujuk kepada hasil perundingan pada putaran ketiga di Helsinki.

Belakangan beredar kabar, Hasan Tiro tak menginginkan menjadi Wali Nanggroe. Sayed Fuad Zakaria, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebutkan seandainya Hasan Tiro tidak bersedia menjadi Wali Nanggroe, maka ada mekanisme untuk pemilihan Wali Nanggroe. “Dalam draft yang sudah mencapai tujuh kali perbaikan ini disebutkan, untuk memilih Wali Nanggroe ada semacam dewan yang terdiri dari unsur pemuda, DPRA dan DPRK. Mereka yang akan memilih Wali Nanggroe. Pastinya tunggu saja qanun selesai,” kata Sayed Fuad.

Tapi, dalam beberapa pertemuan dengan pejabat di Aceh dan Jakarta, Pansus pernah duduk mencari alternatif kalau seandainya Hasan Tiro tak mau menjadi Wali Nanggroe pertama. Hasilnya, tak ada sosok yang berwibawa dan sulit mencari orangnya. “Tak ada calon,” kata Mukhlis Muktar.

***
“Tgk Hasan Ditiro pulang ke Aceh bukan untuk kepentingan penyusunan qanun itu. Dia pulang ke Aceh untuk siraturrahmi dengan masyarakat Aceh. Dia pulang bukan untuk kepantingan siapa-siapa,” ujar Juru Bicara KPA, Ibrahim Syamsuddin alias KBS.

Dalam pandangannya, mencari format Wali Nanggroe janganlah terburu-buru. Harus benar-benar matang dan GAM menginginkan lembaga tersebut nantinya punya kewenangan yang luas. “Seperti yang dipertuan agung di Melaka, Malaysia,” sebutnya.

“Kalau kewenangannya hanya sekadar mengurusi adat istiadat, bagusnya tidak usah dibuat aja qanun Wali Nanggroe,” sambungnya.

Soal Wali Nanggroe pertama akan diberikan kepada Hasan Tiro sesuai dengan perundingan damai dulunya, Ibrahim menyebutkan benar adanya. Apakah Hasan Tiro mau menjadi Wali Nanggroe? “No comment,” kata Ibrahim.

Menurutnya, Hasan Tiro bukanlah orang yang menginginkan jabatan tersebut. Dan Hasan Tiro juga belum memastikan akan tinggal di Aceh nantinya atau tidak. Kendati gubernur Aceh Irwandi Yusuf sendiri berharap agar pemimpin tertinggi GAM itu bisa menetap di Aceh.

Tentang siapa yang akan menjadi Wali Nanggroe, kalau Hasan Tiro tak mau menjadi yang pertama, Ibrahim belum mau berkomentar jauh. “Kita lihat saja bagaimana qanunnya dulu.”

Ibrahim menyebutkan, kewenangan lembaga Wali Nanggroe harusnya bisa setingkat di atas gubernur. Dan qanunnya harus di atas dari qanun yang lain. Pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut. Kalau kewenangannya kecil dan hanya seperti yang tercantum di UUPA, maka pihaknya akan menolak qanun tersebut. Ibrahim sendiri duduk sebagai tim asistensi penyusunan qanun Wali Nanggroe.

Dia menyebutkan, UUPA sendiri juga masih belum selaras dengan semangat MoU Helsinki. “Bukan hanya lembaga Wali Nanggroe, tapi juga soal pembagian kewenangan pusat – daerah, kita nantinya juga akan upayakan agar UUPA direvisi ulang,” kata Ibrahim.

Sekretaris Partai Rakyat Aceh (PRA) Thamren Ananda menyebutkan bahwa Wali Nanggroe pertama kali usai qanun siap, haruslah diberikan perhormatan kepada Tgk Hasan Ditiro. “Ini untuk menjaga spririt perdamaian di Aceh.”

Tentang kepulanganya ke Aceh yang bukan untuk kepentingan itu, Thamren mengatakan apapun tujuannya, yang lebih penting adalah pulangnya Hasan Tiro dapat dijadikan sebagai momentum untuk merawat damai abadi di Aceh. Lainnya adalah dapat dipergunakan sebagai kesempatan untuk berkoordinasi bagaimana qanun Wali Nanggroe diracik DPRA.

“Kalau Hasan Tiro tak mau menjadi Wali Nanggroe, itu persoalan lain. Pentingnya, untuk pertama harus diberikan perhormatan kepada beliau,” ujar Thamren.

Soal kewenangan Wali Nanggroe, Thamren setuju bahwa yang tercantum di UUPA masih sangat lemah. Hal ini perlu ditingkatkan dan harus dilakukan pembahasan ulang alias revisi UUPA. “Tidak ada yang tidak bisa diubah, semuanya bisa,” ujarnya.

Kata Wali Nangroe memang sering didendangkan kombatan GAM saat perang dulunya. Merujuk kepada Hasan Tiro. Usai konflik pergi, dalam formatnya lembaga itu sedang didesain oleh para dewan Aceh. Akankah Hasan Tiro menjadi Wali Nanggroe? ***

Mendekap Keumala

2008-10-18T07:27:00.000-07:00

By; Adi Warsidi

Novel ini merekonstruksi kembali sosok Keulamahayati, Laksamana ternama dari Nanggroe. Daerah yang dikabarkan pernah jaya di masa raja-raja.

Judul : Perempuan Keumala
Penulis : Endang Moerdopo
Penerbit : PT Grasindo, 2008
Tebal : 350 halaman + xii

Dapatkah sebuah kematian orang tercinta membelokkan jalan kehidupan seorang perempuan? Menjadikan sebuah ketegaran untuk membela kaumnya, para janda. Kendati tak begitu drastis, perubahan itu telah ditorehkan Endang Moerdopo penulis asal Jogjakarta dalam novelnya, Perempuan Keumala.

Novelnya berkisah tentang Keumalahayati, Laksamana Perempuan pertama kerajaan Aceh, yang hidup pada abad ke-16. Menjadi pemimpin armada laut selat malaka setelah kehilangan kakanda tercinta. Sebuah fakta (mungkin) sejarah yang pernah berlaku di tanah Aceh, dicampur bersama fiksi dalam sebuah perenungan yang dalam.

Keumala, perempuan itu sempat mengenyam indah dan kemudian roboh secara psikologis, setelah perang mengambil cintanya. Dia tak larut lama hingga bangkit memimpin sambil menyingkirkan fitnah yang mendera, dari kaum yang iri dan pengejar dirham di lingkaran istana.

Endang, sang penulis sedang berkisah tentang cinta, dendang kematian, hingga nasehat serta rekontruksi sebuah bangsa digambarkan besar, tapi tak pernah sepi dirudung perang. Bahkan bangsa yang masai oleh pertikaian tak kunjung henti dalam tubuhnya sendiri.

Kisah berawal saat Keumala, tokoh utama dalam remaja. Dia hidup dalam suka dan cinta ketika mengikuti pendidikan militer di Kutaraja. Cerita mengalir indah dalam dialog-dialog panjang tentang perkawanan para sahabat. Sampai kemudian Keumala melengkapkan kebahagiaan saat berjodoh dengan Tuanku Mahmuddin, si abang kelas yang menaruh hati pada mata indahnya.

Dengan cantelan naratif yang mengalir kuat sejak lembar awal, Perempuan Keumala bergerak cepat. Membawa pembaca menelusuri eksotisme Nanggroe dalam perang laut yang dipimpin langsung Sang Sultan Aceh, Alaiddin Riayat Syah dengan Panglima Laot Selat Malaka, Tuanku Mahmuddin, suami Keumala.

Perang bersama Portugis di Laut Haru, Selat Malaka tak digambarkan detail. Tapi disitulah kisah hidup Keumala direkatkan pada jalan perang. Tuanku Mahmuddin shyahid saat membela Sultan. Keumala janda.

Sultan membebaskan Keumala dari duka, dia dinobatkan untuk mengganti suaminya sebagai Panglima Laot Selat Malaka. Iri muncul dari petinggi istana lainnya. Lalu kisah diceritakan sebagai konflik dalam kerajaan, merebut simpati sultan.

Nanggroe adalah perang yang nyaris abadi sejak lama. Keumala menjadi kepercayaan sultan dan lahirlah Armada Inong Balee yang dipimpinnya sendiri. Pasukan berasal dari para janda yang suaminya meninggal bersama Mahmuddin.

Jadilah Laksamana Keumalahayati sebagai perempuan perkasa yang memimpin perang, menghibur para janda, berlatih bersama, menghitung strategi sampai kepada mengirimkan mata-mata untuk menelusuri pedagang-pedagang curang di sepanjang Selat Malaka.

Penulis mengakhiri kisah dengan perkelahian melawan pedagang dari Belanda. Cornelis de Houtman, orang yang dalam sejarah disebut sebagai Belanda pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Dia mati setelahnya di tangan Keumala dalam sebuah pesta di Laut Krueng Raya.

Perempuan Keumala menjadi penting karena inilah novel sejarah yang menulis tentang Laksamana Perempuan pertama Aceh itu. Endang menyuguhkan fiksi yang dicampur kisah sejarah di dalamnya. Membacanya adalah membaca perempuan Aceh yang gagah perkasa.

Alur cerita pas, tapi penulis sedikit berpretensi ketika menjadikan Keumala tokoh yang berani menghadapi segala tantangan. Pengecutnya digambarkan manusiawi dan magis, dan hanya sedikit, ketika anaknya diculik. Dia diguna-gunai dengan mantra Tapak Tuan dan setelah lepas, Keumala melesat tanpa cacat.

Lainnya, Perempuan Keumala menyuguhkan sebuah dialog-dialog yang kadang panjang dan membosankan. Percakapannya kurang makna, berlebihan di deskripsi alam dengan laut dan daratannya, tokoh dengan pakaian dan lakonnya serta suasana yang dibuat-buat, kadang terbaca tak indah lagi.

Tapi apapun, Endang telah menulisnya untuk Nanggroe, sebagai bahan renungan generasi depan. Bahwa perempuan Keumala pernah ada dalam bingkai pikiran kita. Merawatnya adalah tradisi, mengingatkan perempuan kita, telah jaya sejak silam, dalam fiksi ataupun nyata. ***

[Majalah Acehkini, Oktober 2008]

Mereka yang Merindukan 'Wali'

2008-10-14T06:50:00.000-07:00

By; Adi Warsidi

Pagi-pagi sekali, Sabtu (11/10) Muklis berangkat dari tempat bermalamnya menuju bandara Sultan Iskandar Muda. Bersama rekan-rekan, Muklis yang tiba dari Bireuen sehari sebelumnya, menginap di Taman Ratu Safiatuddin, tempat massa penunggu ‘Wali’ berkumpul.

Di kalangan mantan Gerakan Aceh Merdeka dan masyarakat Aceh, Tgk Muhammad Hasan Ditiro akrab disebut ‘Wali’, merujuk kepada nama ‘Wali Nanggroe’, yang berarti pemimpin negeri.

“Saya sangat ingin melihat langsung wali dan berjabat tangan dengannya,” ujar Muklis yang simpatisan Partai Aceh. Sebuah partai lokal yang dipelopori oleh mantan anggota GAM.

Hari itu, Hasan Tiro tiba di Aceh menjelang siang. Pagi sudah ramai di bandara oleh mereka yang merindukannya. Nasib baik belum memihak Muklis, dia tak mengantongi kartu (id) khusus untuk tim penjemput. Alhasil, Muklis harus di luar bandara. “Saya tak bisa masuk, saya menunggu di luar saja. Padahal saya sangat rindu Wali,” ujarnya.

Pengamanan memang super ketat di pintu masuk Bandara Sultan Iskandar Muda. Puluhan pengawal khusus Hasan Tiro berjaga dengan pakaian serba hitam dan selempang merah putih hitam, mirip berdera GAM dulunya. Bedanya tanpa gambar bulan bintang.

Pengamanan minim polisi. Komite Peralihan Aceh (KPA) yang jadi panitia menjadi pengawal, umumnya eks Libya. Mereka yang pernah mendapat pendidikan militer di Maktabah Tanzura, Libya.

Muklis di luar pagar, saat pesawat yang membawa Hasan Tiro mendarat. Hasan Tiro dipapah saat menuruni tangga pesawat, senyum ditebarkan sambil melambai tangan. Massa mendongak dari luar pagar bandara. “Tak sempat melihat wali, pesawatnya juga boleh,” ujar Mursalin, seorang warga lainnya.

Lepas dari bandara, ratusan mobil dan sepeda motor berkonvoi mengikuti mobil yang membawa Hasan Tiro ke Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di sana, Hasan Tiro akan menyapa seluruh masyarakat Aceh.

Ribuan massa lainnya sudah menunggu di sana. Umumnya mereka mengusung bendera, Partai Aceh. “Wali tak pulang untuk kepentingan siapa-siapa, termasuk partai Aceh,” kata Juru Bicara KPA, Ibrahim Syamsuddin sebelumnya.

“Wali pulang karena rindu Aceh, ingin melihat kampung halaman. Dia pulang untuk seluruh masyarakat Aceh,” sambungnya.

Di Mesjid Raya Banda Aceh, Arman telah menunggu dari pukul 10.00 WIB. Dia tak datang ke bandara. “Saya merindukan ‘Wali’, begitu juga dengan semua masyarakat Aceh lainnya,” klaimnya.

Arman sudah dua hari sebelumnya datang ke Banda Aceh dari Aceh Timur bersama rekan-rekannya. “Kami berharap, ‘Wali’ bisa tinggal di Aceh selamanya.”

Dia memang tak sempat menjabat tangan ‘Wali’, karena massa berebut menyapa dari dekat panggung yang bertengger tiga meter dari tangga mesjid. Kendati begitu, kerinduannya sedikit terobati, dengan melihat dari dekat. “Selama ini kami hanya melihat foto-fotonya saja di media.”

Kerinduan juga dirasakan oleh Istri (Alm) Muhammad Usman Lampoh Awe, Pocut Sariwati binti Tgk Mahmud. Dia mendapat kehormatan mengalungkan bunga kepada Hasan Tiro. Suami Pocut Sari adalah Mantan Menteri Keuangan GAM dan juga sepupu Hasan Tiro. Tgk Usman meninggal pada 3 Oktober 2008 lalu, delapan hari sebelum ‘Wali’ pulang.

Pocut Sari menyebut bangga dapat mengalungkan bunga langsung kepada Hasan Tiro. “Saya dan mendiang suami saya dulu sangat merindukan dia pulang,” ujarnya.

Ribuan massa kembali ke daerah masing-masing menjelang sore hari. Rindu mereka sedikit terobati, kendati tak sempat berjabat tangan dengan yang mereka namanya ‘Wali’, Hasan Tiro. [*]

Koran Tempo, 12 Oktober 2008

Pesan Hasan Tiro

2008-10-14T06:45:00.000-07:00

By; Adi Warsidi

Mantan Pemimpin Tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Muhammad Hasan Ditiro, berpidato di depan ribuan masyarakat Aceh yang menanti kedatangannya di Mesjid Raya Banda Aceh, Sabtu (11/10) siang.

Hasan Tiro menyapa dengan salam dan menyebutkan, “lon katroh u Aceh, katroh u gampong (saya sudah sampai di Aceh, sudah sampai ke kampung halaman).”

Selanjutnya, Hasan Tiro yang sudah berumur 83 tahun itu meminta Mantan Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud untuk membacakan amanatnya. Dalam amanatnya, Hasan Tiro menyampaikan rasa bahagianya dan rahmat yang diberikan Allah karena dapat bertemu dengan masyarakat Aceh.

“Belum pernah rakyat Aceh dari masa penjajahan mendapat kebebasan seperti ini. Rakyat mendapat kebebasan setelah adanya perdamaian di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, perdamaian lahir karena jerih payah rakyat Aceh yang telah bekorban. Perdamaian lahir setelah jatuhnya ratusan ribu korban semasa konflik dan bencana tsunami Aceh. Telah ada ribuan anak yatim di Aceh. “Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi perhatian kepada mereka dan masyarakat Aceh sesuai kesepakatan Helsinki,” sebut Hasan Tiro.

Dia menyebutkan, 30 tahun konflik, Aceh hampir kehilangan segalanya. Hasan Tiro mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama membangun Aceh kembali. Membangun Aceh tentunya butuh pengorbanan, “biaya perang lebih mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal.”

“Maka dari itu, peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua,” sambung Hasan Tiro.

Mantan pemimpin tertinggi GAM yang telah 30 tahun meninggalkan Aceh dan menetap di Amerika Serikat dan Swedia, juga menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah Indonesia yang komitmen terhadap menjaga perdamaian di Aceh.

Rakyat Aceh juga diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan jangan terpancing kepada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah rakyat Aceh, dan mengacaukan damai di Aceh.

“Terimakasih kepada rakyat Aceh yang telah menanti kedatangan saya dan menerima saya di Aceh,” ujarnya.

Ribuan massa bersorak dan meneriakkan Wali Nanggroe untuk Hasan Tiro. Jalan di sekitar mesjid terbesar di Aceh itu macet total selama empat jam lebih. Umumnya massa mengusung bendera Partai Aceh (PA), partai lokal di Aceh yang didirikan oleh para mantan anggota GAM.

Muhammad Ali, seorang simpatisan PA yang datang dari Bireuen menyebutkan, dia sengaja datang ke Banda Aceh untuk melihat secara langsung Tgk Hasan Tiro. “Kami datang bersama kawan-kawan dengan biaya sendiri,” ujarnya.

Massa mulai meninggalkan mesjid raya sekitar pukul 14.00 WIB, setelah Hasan Tiro menyelesaikan jadwal pidatonya di depan masyarakat Aceh. Setelah itu, massa mulai kembali ke daerah masing-masing dengan menggunakan truk terbuka, mobil pribadi dan sepeda motor.

Usai acara di Mesjid Raya, Hasan Tiro menuju ke Pendopo Gubernur Aceh untuk beristirahat dan juga berjumpa dengan pejabat dan tokoh Aceh lainnya. Rencananya, Hasan Tiro akan berada di Aceh selama dua pekan ke depan.

Hasan Tiro tiba menginjakkan kaki di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pukul 11.25 WIB. Dia terbang dari Malaysia bersama rombongan dengan pesawat carteran dari Malaysia. Ikut bersamanya, Mantan Petinggi GAM, Malek Mahmud dan Zaini Abdullah. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Ketua KPA, Muzakkir Manaf juga terlihat bersama rombongan.

Rombongan disambut dengan pengawalan khusus dari anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dipimpin oleh Abu Razak, Wakil Ketua KPA. Ratusan masyarakat dan simpatisan Partai Aceh melihat kedatangan Hasan Tiro dari luar pagar bandara.

Istri (Alm) Muhammada Usman Lampoh Awe, Pocut Sariwati binti Tgk Mahmud mendapat kehormatan untuk mengalungkan bunga kepada Mantan Pemimpin Tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Muhammad Hasan Ditiro.

Pocut Sariwati kepada Tempo menyebutkan, dia diminta khusus oleh panitia dari KPA untuk pengalungan bunga kepada Hasan Tiro. “Seharusnya sesuai adat orang Aceh, saya belum bisa keluar rumah, karena suami saya baru meninggal. Tapi karena yang pulang adalah saudara sepupu dan kawan dekat suami saya, saya ikut menyambut,” sebutnya.

Menurutnya, dia bangga dapat mengalungkan bunga langsung kepada Hasan Tiro yang telah 30 tahun mengasingkan diri ke Swedia. “Suami saya padahal sudah bersiap-siap untuk menjemput sendiri Hasan Tiro, tapi Allah berkehendak lain,” ujarnya. Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe, Mantan Menteri Keuangan GAM meninggal pada 3 Oktober 2008 lalu di RSU Sigli, Kabupaten Pidie karena menderita Leukeumia. [*]

Koran Tempo, 12 Oktober 2008

SENYUM

2008-08-29T08:17:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Kawan, aku tersentak saat romantisme kau tawarkan. Ada keluguan dalam ketak-salahan ketika menyebut hanya senyum dan dengan senyum romatisme bisa dibangun. Itu sajakah? Dan tulisan kawan juga yang menggugah aku menuliskan senyum.

Kalau hanya senyum, siapapun mampu kapan saja bahkan dalam dusta. Aku mulai berpikir dan membuat analisa yang mungkin saja terlihat bodoh. Ketika di utara ada muka-muka tak berwajah seperti tembok, kadang di tempat ini kutuliskan juga sama. Bahkan aku sendiri seperti tembok, ketika senyum telah kuambil dan kutaruhkan di tembok belakangku.

Senyum yang semu tetap ada, dalam wajah mendung dan bukan berarti kugadaikan syukur. Karena senyum bukanlah syukur. Makanya aku lebih suka Peh Tem ketimbang Peh Besoe, karena dalam bunyi nyaring, aku terbawa iramanya dan minimal di situlah senyumku sendiri seperti orang gila.

Sementara Peh Besoe tak nyaring, apalagi besi berisi yang bisa membuat tangan bengkak dan jari-jari bernanah. Melunakkan besi butuh api yang asal muasal jin, setan dan iblis yang kerap tertawa terbahak-bahak melebihi senyum.

Aku lebih suka karet yang elastis. Atau ingin saja seperti Daud, sang Nabi yang mampu menempa besi dan membuat baju zirahnya sendiri untuk mengalahkan Goliath, raja raksasa kejam pada rakyatnya. Goliath sempat tersenyum ketika Daud menantang, lalu menangis.

Senyum tak selamanya romantis kawan. Sering kulihat tebaran senyum dengan bibir miring sebelah, sakitnya lebih menyayat daripada dibentak amarah dan dipukul besi. Aku tak suka senyum yang dibuat dengan lawak murahan, senyum yang dibuat dalam ketidak-pastian hingga terpaksa tersenyum.

Kalau hanya senyum, Hitler pun tersenyum ketika membantai kaum Yahudi, hingga memicu perang. Dan mengutip Iwan Fals; Kalau hanya senyum yang kau berikan, Westerling pun tersenyum...

Padahal Raymond Westerling adalah pembunuh, yang memimpin pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan bersama pasukan Belanda berjuluk Depot Speciale Troepen, pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Konon, pembantaian itu terjadi selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

Senyum itu tak selamanya romantis kawan, karena cinta kadangkala bukan dengan senyum, tapi ikhlas. Dan ketidak-ikhlasan muncul ketika kita tahu, kenapa ada wajah yang seperti tembok. ***

Akhir Agustus 2008

Perjuangan Parlok di Aceh

2008-08-12T08:39:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Pemilu 2009 di Aceh bakal unik, karena selain Partai Nasional, enam Partai Lokal juga bakal mengisi pertarungan kursi legislatif di tingkat daerah.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yang bertangung-jawab terhadap pemilu 2009 di Aceh, telah menetapkan enam Partai Lokal lulus verifikasi. Mereka adalah, Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan Partai Daulat Atjeh (PDA).

Jelang pemilu 2009, partai lokal tersebut juga menebar taktik di lapangan, mengklaim dirinya terbaik. Masa kampanye terbatas yang telah dimulai sejak pertengahan Juli 2008 lalu, dipakai partai lokal dan partai nasional untuk sosialisasi internal dan pembinaan kader.

Saat ini partai lokal juga sibuk menjaring calon anggota legislatif daerah yang akan mewakili mereka nantinya. “Kita mengadakan test bagi kawan-kawan untuk calon legislatif dari tanggal 6 sampai 15 Agustus mendatang,” sebut Thamren Ananda, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA), di Banda Aceh (08/08).

Thamren Ananda sesumbar partainya akan menjadi partai yang besar. Pihaknya sedang sibuk mengisi masa kampanye terbats dengan membina kader dan memasang bendera di jalan-jalan untuk sosialisasi partainya. “Kami menargetkan dapat memenangkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK), sekurang-kurangnya satu fraksi,” sebutnya.

Partai lokal ini dibangun oleh anak-anak muda mantan aktivis mahasiswa dulunya, serta masyarakat kecil lainnya. Akibatnya, pengakuan Thamren, mereka harus menggalang dana dari kader partai sendiri. Di sinilah salah satu kendala partai berlambang bintang kuning ini bergerak. “Karena kami bukan didirikan oleh pengusaha dan orang kaya,” sebutnya.

Penggalangan dana murni dari rakyat dan sudah lama berjalan. Tak hanya dana, tapi juga berupa material dan apapun yang dibantu kader. Kasarnya, seribu rupiah pun mereka kumpulkan dari sumbangan pendukung. “Ini sudah jalan dan pelan-pelan kendala logistik teratasi,” sebutnya. Thamren menolak menyebutkan berapa dana yang telah mereka kumpulkan untuk memperkuat kampanye.

Kendala lainnya, ada kelompok tertentu yang tidak terdeteksi (tidak jelas) yang menekan kader PRA di daerah-daerah. Bentuk ancamannya memang sebatas isu agar PRA jangan boleh ada di beberapa kecamatan wilayah Aceh. “Calon legislatif dari PRA juga ada yang mendapat tekanan, tidak jelas siapa yang menyebarkan isu, tapi beredar di masyarakat.”

PRA tak ambil pusing tekanan itu. Kader partai terus membina hubungan dengan siapa saja, baik masyarakat umum, kader partai lokal dan nasional lainnya. Menurutnya, jumlah struktur pengurus PRA yang telah didaftarkan ke KIP Aceh tersebar pada 18 kabupaten/kota di Aceh. Kemudian setingkat di bawahnya ada 176 kecamatan. Kata Thamren, anggota berjumlah; 54 orang di provinsi, 561 orang di kabupaten/kota dan 5.701 orang di kecamatan.

Soal afiliasi politik, banyak partai nasional yang mengajak melakukan afiliasi politik dengan PRA. Thamren menyebutkan, sejauh ini pihaknya masih pada keputusan tidak melakukan kerjasama secara lembaga dengan partai nasional. “Kita tidak akan melakukan afiliasi politik dengan partai nasional.”

Tetapi secara personal, mereka membebaskan kadernya untuk mendukung siapa saja wakil partai nasional yamng mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif di Nasional. Tapi itupun harus calon yang tidak jahat, bukan koruptor dan tidak poligami.

Salah satu program kerja yang dipunyai PRA adalah memperjuangkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh bisa dinikmati rakyat. Artinya, setiap investor yang akan membuka industri di Aceh, harus berbagi hasil dengan rakyat dan pemerintah Aceh, minimal fifty-fifty. Uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mensubsidi pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian, PRA juga punya program pembukaan lapangan kerja yang lebih besar di Aceh. “Minimal nanti, kami bisa menekan angka pengangguran,” katanya.

Di kubu lain, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) juga sedang gencar melakukan pembinaan kader mereka menjelang pemilu 2009. Kader partai ini kurang lebih sama dengan PRA, didirikan oleh anak muda yang mantan aktivis dulunya.

Kendala yang mereka hadapi salah satunya adalah mepetnya jadwal yang telah dibuat oleh KIP Aceh. “Kampanye terbatas, kami isi dengan pembinaan kader dan penjaringan caleg,” sebut Taufik Abda, Ketua Partai SIRA.

Taufik menyebut, mereka punya kekuatan pengurus 5.000 orang. Kadernya sampai ke pedesaan mencapai 25.000 orang. Pembinaan kader dilakukan melalui pendidikan politik. Mereka menamakannya Sekolah Politik SIRA. Di sana diajarkan dari analisa politik sampai kepada legislative skill.

Lainnya adalah soal dana. Mereka juga menghadapi keterbatasan dana. Pihaknya terpaksa melakukan penggalangan dana ke kader dan meminjam dana dari kader yang dianggap berkantong tebal. Sejauh ini, belum ada kalkulasi berapa dana yang dibutuhkan partai SIRA dalam menghadapi Pemilu 2009. “Kami akan mengadakan Rapat Kerja Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu –red) pada 19 Agustus nanti,” ujar Taufik.

Program kerja yang menonjol dari parta ini adalah memperkuat pemerintahan Aceh nantinya yang sesuai dengan Undang Undang no 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Artinya, pemerintah Aceh harus mempunyai kewenangan besar seperti yang diatur dalam UU tersebut. “Ini supaya benar-benar diwujudkan.”

Kemudian juga soal kemandirian ekonomi Aceh. Membalikkan kondisi Aceh yang selama ini konsumen menjadi produsen. Dan yang terpenting adalah merawat perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Terkait afiliasi politik dengan partai nasional, Partai SIRA belum menetapkan suatu keputusan apapun. Taufik mengakui sejauh ini ada beberapa Partai Nasional dan kadernya yang mengajak afiliasi. “Kami belum memutuskan apapun sampai saat ini,” sebutnya.

Kendati demikian, dia mengakui terus membangun komunikasi politik dengan para kader partai nasional, tetapi lebih secara personal.

Partai Aceh (PA) juga sedang gencar kampanye terbatas dengan menyebarkan spanduk di seluruh daerah Aceh. Partai ini dipimpin oleh para punggawa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulunya. Juru bicara Partai Aceh, Adnan Beransah menyebutkan setelah partainya dinyatakan lewat verifikasi untuk tahap propinsi, mereka akan terus berupaya mensosialisasikan PA di seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh. Partai ini didukung oleh sebagian besar mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulunya.

Adnan mengakui punya pengurus pada seluruh kabupaten/kota di Aceh, artinya ada 23 kantor di daerah. Soal target, PA memasang tertinggi. “Target maksimal partai, dapat memperoleh setengah kursi di DPRA/DPRK seluruh kabupaten/kota di Aceh.”

Dia menjelaskan, Partai Aceh merupakan milik bersama masyarakat Aceh. Semua orang berhak memiliki partai tersebut, yang merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Programnya adalah merawat perdamaian abadi. “Dengan perdamaian abadi, semuanya bisa dilakukan di Aceh,” ujarnya.

Lainnya adalah menguatkan platform Partai Aceh untuk negosiasi politik dengan pusat. PA berkeinginan untuk memperkuat kewenangan pemerintahan sendiri di Aceh yang sesuai dengan amanat MoU Helsinki dan UUPA.

Pengakuan Adnan, sejauh ini mereka tidak punya kendala apa-apa lagi. Soal dana, mereka mendapat sokongan kuat dari rakyat. Misalnya untuk cetak stiker, baju partai dan spanduk, itu umumnya dilakukan oleh personal kader PA. Sehingga pengurus partai tidak perlu memikirkan banak soal hal kecil seperti itu. Mereka juga belum punya keputusan terkait afiliasi politik dengan partai nasional.

Kampanye terbatas saat ini, mereka juga mengisi dengan pembinaan kader. Agar semua SDM yang ada mampu meningkatkan pengetahuan politik mereka. “PA sudah siap semuanya, tidak ada masalah berarti,” sebutnya.

Dari kubu partai Partai Daulat Atjeh (PDA), Ketua III Partai, Tgk Nurkhalis MY menjelaskan pihaknya belum berpikir jauh soal target kursi yang didapat nantinya. Masa kampanye terbatas mereka isi juga dengan sosialisasi ke masyarakat dan kader partai.

Partai ini disokong oleh sebagian ulama Aceh dan para santrinya serta masyarakat yang pro terhadap syariat Islam. Metode pembinaan kader pun lebih ke dakwah. Program utamanya adalah membuat ruh Islam dalam setiap tatanan kehidupan dan kebijakan politik di Aceh. Termasuk juga kebijakan pendidikan dan lainnya.

Kata Nurkhalis, partainya punya komitmen berpihak kepada rakyat, taat dan patuh pada fatwa ulama. Kebijakan secara umum? “Kami ingin melahirkan kebijakan pemerintahan yang dihasilkan oleh anggota dewan dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah,” katanya.

Kendala utama ada pada dana. “Makanya bendera kami tidak terlalu banyak di jalan-jalan,” ujar Nurkhalis.

Kendala itu diatasi dengan memberikan keleluasaan kepada calon legislatif dari PDA mencari dana sendiri. Tentunya dibawah kontrol dari petinggi partai. Saat ini pihaknya belum punya keputuan untuk berkoalisi dengan parlok lain atau partai nasional.

Sementara itu, Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) yang diketuai oleh Ghazali Abbas Adan juga mengaku siap bertarung. “Pemilu ke depan harus beradap, kami tidak menginginkan adanya politik preman, yang melakukan pemaksaan kepada para pemilih untuk mendukung salah satu parpol.”

Mereka telah melakukan berbagai sosialisasi dan memperkenalkan partainya. PAAS yang telah memiliki DPW di 19 kabupaten/kota ini, belum bisa menargetkan kuota kursi di parlemen. “Semuanya tergantung dari masyarakat nantinya dalam pemilihan yang akan dilakukan pada pesta demokrasi 2009,” kata Ghazali Abbas yang pernah menjadi salah satu calon gubernur dalam Pilkada akhir 2006.

Pertai lokal lainnya adalah Partai Bersatu Aceh (PBA). Diketuai oleh Ahmad Farhan Hamid, yang juga seorang anggota DPR-RI dan mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Farhan mengatakan, pihaknya sedang melakukan sosialisasi besar-besaran di Aceh.

Kemungkinan parlok itu berkoalisi juga dibuka lebar. Tapi sejauh ini, PBA juga belum memutuskan soal itu. Partai ini sudah memiliki DPW di 18 kabupaten/kota. “Kami belum menargetkan kursi yang akan dicapai nantinya,” jelas Farhan.

Partai-partai lokal ini terus bergerilya, mencari dukungan masyarakat dan memasang target. Tujuan pemenangan Pemilu 2009.

***
Pengurus partai nasional di Aceh juga sedang gencar melakukan kampanye politik. Pada umumnya mereka menyambut baik hadirnya partai lokal di Aceh. Katua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, Azwar Abu Bakar menyebutkan kehadiran partai lokal bukanlah lawan untuk ditakuti, tapi harus menjadi patner untuk memperjuangakan hak-hak rakyat. “Semua kita sama untuk memajukan Aceh ke depan yang lebih damai, aman dan sejahtera.”

“Kami senang dengan kehadiran partai lokal dalam kancah perpolitikan di Aceh,” tambah Azwar. Saat ini, pihaknya sedang melakukan sosialisasi terhadap kadernya serta melakukan pendekatan dengan masyarakat.

Partai Golongan Karya (Golkar) Aceh juga melakukan hal sama, mengisi masa kampanye terbatas dengan kegiatan pelatihan peningkatan wawasan kader untuk menggaet simpatisan calon pemilih pada Pemilu 2009.

"Pelatihan kader ini penting dilakukan untuk membuka wawasan kader, agar mampu berkomunikasi dengan masyarakat calon pemilih di daerahnya masing-masing secara lebih baik terhadap berbagai isu aktual, baik nasional maupun lokal," kata Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Sayed Fuad Zakaria.

Kehadiran partai lokal di Aceh menurutnya akan menambah tantangan bagi Golkar. Soal afiliasi dengan partai lokal, Golkar membuka kesempatan lebar bagi partai lokal mana saya yang menginginkannya. Hal itu juga telah dikabarkan ke pimpinan umum di Jakarta.

Secara formal, hal itu diakui Sayed Fuad belum ada keputusan final, dengan partai mana Golkar akan bergandeng di Aceh. Tetapi secara informal pihaknya terus mengadakan komunikasi politik untuk melahirkan rekomendasi yang baik nantinya. “Afiliasi politik terbuka lebar, asal sesuai dengan tujuan dan kepentingan Partai Golkar,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu.

Soal prediksi partai lokal lebih unggul di Aceh, Sayed Fuad menyebutkan bisa saja hal itu terjadi. “Animo masyarakat untuk memilih partai lokal akan besar, tapi kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin.”

***
Pemilu 2009 bakal ramai di Aceh, taktik dilancarkan oleh 34 partai nasional dan 6 partai lokal. Pengamat Politik Aceh M Jafar menyebutkan kecil kemungkinan pemilu di Aceh akan ricuh. “Dari segi jumlah peserta, semakin besar peserta kemungkinan ricuh semakin kecil,” sebut akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu.

Faktor lain yang bisa mengakibatkan kacaunya Pemilu di Aceh bisa dimungkinkan dengan (misalnya) peraturan yang tidak jelas dipahami oleh peserta. Kemudian juga kalau penyelenggara pemilu nantinya berpihak ke satu partai. “Di sini penting kesadaran peserta itu sendiri,” sebutnya.

Penilaian Jafar, partai lokal belum begitu siap dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu 2009. Terutama pembentukan struktur dan kepengurusan yang belum optimal sampai ke desa-desa. Lainnya ada indikasi partai lokal yang sulit mencari calon legislatif yang memenuhi syarat, termasuk kuota keterwakilan perempuan 30 persen.

Pengalaman Jafar yang juga mantan Ketua KIP Aceh periode lalu, dalam beberapa kesempatan menjadi pemateri terkait kesiapan partai, muncul sebuah kasus dimana tingkat pengetahuan kader partai lokal dalam memahami pemilu, kurang. “Banyak yang belum paham tentang jumlah kursi dan jumlah pemilih,” ujarnya. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah sosialisasi yang kuat dalam internal partai sendiri.

Soal afiliasi politik, Jafar menyebutkan sangat perlu dilakukan partai lokal. Tapi sejauh ini, dia belum melihat jelas ke arah itu. Artinya belum mengarah adanya partai lokal yang melakukan afiliasi politik dengan partai nasional.

Secara kelembagaan, afiliasi penting karena partai lokal hanya bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan di tingkat daerah, tidak di tingkat pusat. “Dengan adanya afiliasi, mereka setidaknya juga bisa memperjuangkan partai dan daerah Aceh di tingkat pusat,” sebutnya.

Jafar berharap, pemilu 2009 di Aceh bisa berjalan damai dan aman. Semua kader partai bisa menjaga perdamaian abadi di Aceh yang telah terjaga selama tiga tahun.

Andi Firdaus, warga Banda Aceh juga mengharapkan hal yang sama. Partai lokal dinilai merupakan hal baru. Ini setidaknya akan menjadi contoh yang baik bagi pembelajaran politik kepada masyarakat di Aceh khususnya Indonesia umumnya.

Selanjutnya, dia menyebut kehadiran partai lokal di Aceh jangan hanya menjadi euforia politik di Aceh. tetapi dengan adanya partai lokal, haruslah membawa misi perubahan yang menyeluruh di Aceh. “Jadi manfaatnya jangan hanya untuk pengurus partai saja, juga untuk rakyat.”

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, perlunya partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis dalam tahapan-tahapan pemilu 2009 di Aceh. “Ini penting, karena agenda politik yang sedang berlangsung pada tahapan pelaksanaan kampanye ini diharapkan menjadi ajang kompetisi penyampaian program pembangunan dari masing-masing kontestan,” kata Irwandi.

Dia berharap pada pemilu nanti tidak ada pemaksaan aspirasi politik kepada masyarakat di Aceh. “Biarkan masyarakat menilai, untuk menentukan pilihan rasional (rational choice) pada pemungutan suara pemilu legislatif April 2009 nantinya,” kata Irwandi.

Saat penutupan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) Aceh, 7 Agusutus 2008, Wakil Gubenur Aceh, Muhammad Nazar menyebutkan enam Partai Lokal (Parlok) di Aceh sudah sepakat untuk mendukung pemilu damai dan berjanji tidak ada pemaksaan dalam pencoblosan nantinya.

Pemerintah Aceh sangat mengharapkan komitmen tersebut, agar pemilu di Aceh berjalan demokratis. “Kita harus memberi contoh yang baik, bahwa pemilu di Aceh dapat berlangsung damai, biarpun baru terlepas dari konflik yang sangat panjang.”

Nazar menyebutkan Pemerintah Aceh sudah meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk dapat mengambil peran dalam menciptakan pemilu damai tersebut. “Kita minta KIP dapat memberi sanksi keras terhadap partai politik yang berbuat curang,” ujarnya.

Bupati dan Walikota se-Aceh juga sepakat untuk mengundang pemantau Internasional dan pihak independen untuk memantau pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung April 2009 mendatang di Aceh.

Kesepakatan tersebut adalah salah satu hasil Rakorpimda Aceh. “Semua Bupati dan Walikota, sepakat adanya pemantau asing di Aceh, dan semua mereka menginginkan pemilu berlangsung dengan damai,” kata Muhammad Nazar.

Partai nasional dan lokal di Aceh terus berjuang mengumpulkan simpati warga. Semua berharap, pemilu di Aceh bisa berlangsung damai, agar perdamaian yang telah diraih bisa abadi. [*]

Koran Tempo, 11 Agustus 2008

Munafik

2008-08-09T08:32:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Aku munafik jika menolak uang, yang kutahu halal untuk dimakan. Bahkan kadang ada yang haram dalam pandangan orang-orang. Tapi aku tak ingin melabelkan halal-haram seperti pada kemasan makanan ringan. Karena mungkin kita tak tahu teori Tuhan, dan malas bertanya.

Aku munafik jika loyal pada kursi tempatku, karena aku malu kepada guru semasa kecil yang mengajar; ‘bahwa loyal-lah pada perkerjaan, karena itu amanah’. Aku bahkan masih menimbang maksud ‘amanah’ guru ku sampai sekarang.

Tak ingin seperti umumnya wakil kita yang mendapat kursi, sampai lupa pada yang memberi di bawahnya. Tak ingin seperti Qabil, anak Adam yang rela membuhuh saudaranya Habil, demi si cantik kembarannya Aklima. Yang mungkin demi memberi pelajaran membunuh kepada manusia seterusnya.

Aku tak ingin seperti Sultan Iskandar Muda, yang pada tahun 1629 membunuh anaknya untuk menahan malu, -mungkin- karena kabar putra mahkota telah berzina. Tega menyembunyikan cinta, padahal para hakin dan orang dekat istana telah peringatkan sultan agar memaafkan pangeran. Hingga muncullah sebuah petuah yang hingga kini abadi; “Mate aneuk meupat jrat, mate adat pat tamita” (Mati anak jelas kuburan, mati adat-istiadat tak akan jelas keberadaannya).

Aku ingin saja seperti Ken Arok, perampok yang kemudian mendirikan kerajaan Singosari di Jawa sana. Dia membunuh Tunggul Ametung yang durhaka pada rakyat dengan keris made in Mpu Gandring, setelah membunuh terlebih dulu pembuat keris itu. Lalu dia mengambil janda Tunggul Ametung yang terkenal cantik, Ken Dedes.

Boleh Ken Arok mati kemudian setelah disuruh bunuh oleh anak tirinya, tapi dia telah mengubah nasib dan dikenang sampai sekarang. Perampok yang menjadi raja.

Aku tak munafik menolak juara, karena bagiku itu tak penting. Juara hanya label. Aku takut tak pantas juara itu ditabalkan pada yang belum mampu, kendati yang sering dikerjakan orang-orang yang tak mendapat piala, jauh di atas prediketnya.

Akibatnya aku tak ingin memimpin, karena sebenarnya aku takut, energiku tak mampu menggerakkan orang lain ke arah suatu tujuan. Kata-kata ku juga lemah dan kadang tak didengar. Aku tidak seperti mantan budak barbar bernama Tariq bin Ziyad yang menjadi pemimpin besar Islam penakluk Eropa.

Tariq punya ucapan yang cukup terkenal ketika memerintahkan pasukannya membakar kapal-kapal mereka sendiri. “Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan, menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid.”

Aku munafik, kalau berkata tak ingin seperti Tariq. [*]

Banda Aceh, Agustus 2008

Kerinduan

2008-07-28T07:55:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Kerinduan-ku bertaut pada angin yang membawa kabar dari empat penjurunya, bahwa telah tergali sumur-sumur untuk pelepas dahaga penduduk sejagad. Anggap saja jagad itu adalah Aceh, tempat lakon cerita ini kita mainkan.

Rekan telah melakukan itu pada setiap meter tanah target. Lalu dalam kerinduanku, rekan kirimkan pesan, ‘Semuanya telah tergali, tinggal menunggu petunjuk lanjut’.

Kusampaikan pesan itu pada panglima, bahwa perintah telah dijalankan sesuai perintah, jelas yang menurutku jelas, dan terbuka yang menurutku terbuka. Panglima keluarkan petuntuk, ‘hubungkan sumur-sumur itu hingga membentuk alur, dari hulu ke hilir’. Ku-teriakkan itu melalui angin dan mulailah lagi kawan-kawan pada tekadnya.

Sampai di sini, dalam kerinduan-ku, kabar muncul lagi. Ada yang ragu, menghubungkan sumur dengan laut tanpa menanam pohon-pohon pada tanah yang telanjur gersang, akan membawa wabah pada warga se-jagad, sumur-sumur akan asin. Laut terlalu sombong dengan airnya yang biru dan tak pernah kering. Dengan ombaknya, dengan luasnya yang mampu menaklukkan tanah-tanah yang telah digali.

Dalam kerinduan-ku, kawan-kawan berujar mari bahwa menanam pohon dulu, baru menghubungkan sumur dari hulu ke laut. Kusampaikan lagi ke panglima, dan aku terjaga dalam mimpi kerinduanku.

‘Keriduan sesungguhnya adalah kuman kematian’. Mungkin tak berlaku umum, karena itu tak datang dari Kitab Suci. Hanya sepotong catatan yang ditulis Leonardo da Vinci, pelukis terkenal itu pada ujung abad ke-15. Da Vinci menulis, ”…manusia, dengan rasa ingin tahu yang riang berharap mendapatkan musim semi baru, musim panas baru, dan bulan-bulan yang baru selamanya... tak sadar bahwa dalam kerinduannya itulah terbawa kuman kematiannya sendiri.”

Sebuah pandangan yang muram mungkin, tapi Da Vinci tak hendak membuyarkan kerinduan kita pada sesuatu. Pelukis zaman renaissance itu kemudian menyitir, kita tak harus menyesali, justru harus menyambut, nasib yang dibentuk oleh harapan yang tak pernah sampai.

Karena, ‘Kerinduan’ itulah, kata Da Vinci, sebagai ‘sifat dasar kehidupan’. Dan manusia adalah sebuah tauladan, minimal bagi dirinya sendiri.

Kerinduan bukan lah narsisme. Memang kadang ketika kita memandang ke dunia, yang kita temukan adalah wajah sendiri, kawan-kawan kita dan rekan-rekan kita. Lalu kita mengaguminya, tapi bukan berarti –selamanya- kawan adalah kita dan kita adalah kawan.

Ada batasan-batasan yang tak pernah bisa diungkapkan, karena manusia di jagad ini adalah ukuran segala-galanya. Karena juga kami sering menulis semua ‘Manusia’ dengan ‘M’, bukan ‘manusia’ dengan ‘m’. Minimal dalam kerinduan-ku sendiri, yang mungkin ikut membawa kuman untuk kematian-ku sendiri.

Banda Aceh, 11 Juli 2008

Ziarah Iman Bekas Tahanan

2008-07-27T09:11:00.000-07:00

Peresensi : Adi Warsidi

“Penangkapan oleh Taliban menandai titik balik dalam hidup Yvonne Ridley: awal perjalanannya menuju Islam dan keputusannya untuk berkomitmen menjadi aktivis perdamaian.” - The Guardian

Judul Buku : Dari Penjara Taliban Menuju Iman
Penulis : Anton Kurnia
Penerbit : Mizan Media Utama (MUU)
Tebal : 190 halaman

Bisakah status bekas tahanan membelokkan iman? Membuat sorang wartawati yang kritis membela korban perang berubah menjadi mualaf dalam dua tahun sesudahnya. Lalu kemudian berjuang untuk keadilan bagi Islam di Eropa. Yvonne Ridley telah melakoninya dalam sebuah kisah panjang ziarah iman.

Kisah ini ditulis oleh Anton Kurnia dengan rapi, untuk kosumsi lokal di Indonesia. Cerita bermula saat Yvonne Ridley mendapatkan tugas meliput perang di Afganistan, beberapa hari setelah serangan 11 September 2001, serangan teroris yang menghancurkan menara World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat (AS).

AS menuduh Osama Bin Laden dengan Al-Qaida ada dibalik itu. Dan Afganistan di bawah rezim Taliban diduga melindungi Osama. AS pun merencanakan serangan balasan ke sana. Ivonne mendapat tugas berat dari medianya kala itu, Sunday Express dan Daily Express yang berpusat di Inggris. Liputan langsung dari medan yang bakal perang.

Yvonne adalah senior di jajarannya, diapun berangkat via Pakistan dan masuk dengan menyamar sebagai perempuang Afganistan ke wilayah itu. Yvonne terpaksa harus memakai burka (pakaian wanita Afganistan) yang panas dan tak bebas.

Di sinilah awal petualangannya, Anton sang penulis mulai memainkan ketegangan bagi pembaca. Yvonne tertangkap saat kedapatan memotret diam-diam, ketika hendak keluar dari Afganistan setelah melakukan liputan. Pemerintah Taliban melarang pemotretan di wilayahnya.

Sial baginya, mereka menuduhnya sebagai mata-mata Amerika atau Inggris. Dia pun ditahan di sebuah penjara yang jauh dari layak. Di luar sana, peluru-peluru kendali dijatuhkan dari pesawat pem-bom untuk serangan balasan bagi Afganistan yang menolak memberikan Tuan Osama.

Sepuluh hari ditahan adalah petualangan tersendiri bagi Yvonne. Dia diperlakukan dengan baik oleh Taliban, kendati balasan darinya sungguh buruk. Yvonne memberontak dengan meludahi dan mogok makan. Dia tak disentuh sampai akhirnya dibebaskan.

Perlakuan baik itulah yang menimbulkan kesan baginya terhadap Islam, dan diapun mempelajarinya kemudian di Inggris. “Aku terpukau oleh apa yang kubaca... menurutku kata-kata di Alquran amat menakjubkan dan masih relevan di zaman sekarang...,” kutipan Yvonne pada halaman 125.

Petualangan pun membuncah setelah dia kembali lagi ke Afganistan untuk tugas selanjutnya. Dan setelah dua tahun ditahan oleh Taliban, dia membaca syahadat menyatakan keislamannya. Ada juga pertentangan dari rekan-rekannya saat itu. Tekadnya bulat dan penuh intrik. Sampai rela meninggalkan kebiasaan buruk merokok, diskotik dan seks bebas.

Setelah Islam hiasi hatinya, Yvonne masih terus menulis sebagai aktivis pembela Islam atau setidaknya meluruskan pandangan dunia barat terhadap agama ini.

Anton meracik bukunya dengan baik, kendati tak bertemu langsung dengan Yvonne. Kisah utamanya diambil dari tulisan Yvonne sendiri dalam bukunya: In The Hands of Taliban dan Ticket of Paradise.

Penulis juga menyajikan info-info detail tentang Afganistan pada saat itu, dari jalan dan kondisi kota. Tetapi masih saja dengan memakai referensi buku-buku lain. Inilah salah satu kelemahan dari buku ini, Anton adalah orang ketiga dalam petualangan Iman Yvonne.

Lainnya, Anton kadang terlalu beropini lewat tulisannya. Memuji terlalu lambung sang wartawati muslimah itu. Misalnya pada halaman 133, Anton menulis: “... betapa dia telah menemukan ziarah yang menakjubkan. Dia akhirnya menemukan akar spriritualitasnya ribuan kilometer dari negeri kelahirannya saat disekap di sebuah negeri asing...”

Tapi apapun, Anton telah memulainya dengan bagus. Layak dibaca semua kalangan sebagai referensi bagi keteguhan iman bagi yang Islam, atau sekedar pengetahuan tentang dunia Islam bagi yang non Islam. Selamat membaca petualangan iman sang wartawati Inggris.

ACEHKINI, Maret 2008

Wayang

2008-07-25T09:31:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Dalam sebuah tekad, ada pengabdian dan sikap yang mesti dicari, menentukan sendiri. Ketika sebuah tawaran hadiah datang, berharap tak salah. Ketika sebuah vonis dakwaan datang, berharap salah. Ada kehati-hatian dalam jalur timbangan kehidupan.

Hidup memang tak ada yang pasti, tak hitam-putih tapi juga ada abu-abu, tak siang-malam tapi juga ada senja. Tapi kadang, ‘kesempatan hanya datang sekali’, seperti yang pernah dilantunkan pemikir-pemikir yang mungkin juga tak bisa berpikir.

Tak ada pesan apa-apa yang ingin kukabarkan di sini, karena kisah ini hanya abu-abu yang kutuliskan dengan tinta hitam berlatar putih. Karena yang kuidolakan adalah karet dan bukan besi. Bunglon, bukan sapi. Iwan Fals bahkan menulis dalam lagunya, jadilah Durna dan bukan Bhisma, karena Durna punya lidah sejuta.

Dia adalah tokoh guru dalam kitab Mahabarata. Durna mengajarkan segala ilmu untuk anak-anak Pandu dan Destarata, para Pandawa dan Kurawa, yang kemudian berperang sesamanya.

Tak sanggup kita seperti Bhisma. Dia agung dan gilang-gemilang, tapi juga berlaku abu-abu. Dia hidup dalam ketimpangan yang brutal. Keputusannya mulia ketika menolak tahta Hastinapura. Tapi, penolakan itu untuk seorang ayah yang tak mau berkorban. Ia meneguhkan sebuah egoisme.

Ia memang teguh memegang sumpah, tak meneruskan keturunan. Membiarkan ayahnya memberikan gelar raja kepada cucu-cucu setiawati, sang permaisuri baru. Tapi ia tak mencegah ketika Hastina harus dipecah jadi dua untuk memuaskan para pangeran keluarga Bharata yang berasal dari rahim dua ibu, Ambika dan Ambalika, dua perempuan yang ketakutan yang masing-masing melahirkan Destarastra dan Pandu.

Destarata buta dan Pandu terlalu perkasa. Mereka memerintah bersama, dibantu Bhisma sebagai pelindung kerajaan. Pandu kemudian memilih bertapa bersama istrinya Kunti, ibu para Pandawa.

Ghandari mendampingi suaminya yang buta. Menjelang perang Pandawa dan Kurawa, kepada dayang dia berkata. “Kututup mataku karena aku tak ingin hidup hanya mengutamakan penglihatan yang tajam dan cahaya cemerlang, memuja keunggulan memanah, kemilau baju zirah, berkibarnya panji-panji, tegasnya tapal batas. Mata dan terang bisa menghadirkan benda di ruang yang jauh, di dalam dan di luar peta, tapi rabaanku menghargai apa yang dekat dan akrab, telingaku bertaut dengan bunyi dalam waktu.” Ghandari memilih hidup tanpa cahaya. Karena kehidupan baginya adalah hitam dan putih.

Tak ada pesan apa-apa yang tertulis di sini, karena itu hanya cerita yang sering diperankan wayang. Tapi aku rindu pada lirik Iwan Fals, yang mengingatkan; jadilah Durna dan bukan Bhisma, apalagi Ghandari atau Pandu. ***

Banda Aceh, 13 Juli 2008

Batas

2008-07-14T08:27:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Tapal itu tak bergaris lurus seperti jembatan panjang yang berbatas pada pinggir, lalu jalan. Tapal itu sebuah abstrak yang tak bisa diraba, berliku-liku, berlekuk dan rumit. Kadang batas tak berbatas dan kadang batas juga tragedi, jurang mematikan.

Sekarang tinggal bagaimana ‘batas’ dibatasi pada pikiran yang bisa menumbuhkan sebuah jalan mulus. Jika itu bisa dilakukan, maka batas adalah sebuah perjuangan. Pada umumnya, perjuangan tak pernah mengenal batas, kendati pejuang telah berbatas mati.

Perbatasan hanya dua sisi, siang berbatas malam, baik berbatas buruk, madu berbatas racun dan putih berbatas hitam. Tapi bukan tak mungkin, sebuah batasan ada yang abu-abu, atau antara keduanya. Kadang berbaur, kalau begini berarti tak berbatas.

Suatu hari pernah kami bertanya tentang batas pada tuan rumah yang tak pernah mengenal kami. Apa yang kami kerjakan sudah benar? Siapa kami? Kenapa kami selalu menkhawatirkan batas kami sendiri? Kenapa kami berlekuk, rumit dan abu-abu? Kenapa kami tidak ini dan kenapa tidak itu?

Tuan rumah itu heran dan memberi jawaban. Siapa anda? Kami pun binggung dan balik memfatwa, kami pun berhak bertanya kepada kawan, siapa kami?

Batas juga bermakna pergi dan kembali. Teringat sajak Sultan Takdir Alisjahbana sekitar tahun 1930-an. Pengarang roman Grotta Azzura itu menulis ‘Telah kutinggalkan engkau,’ pada batas untuk teluk teduh tempat asalnya. Dalam sajak itu, ia putuskan untuk mening¬galkan alam tenang yang dilindungi gunung. Sultan memilih laut luas tanpa proteksi; ia bebas, sebab itu ia berani menghadapi mara bahaya dalam ketakpastian cuaca.

Mara bahaya dan kacaunya cuaca mungkin adalah tidak adanya batasan dalam pilihan Sultan, ketika dia sudah berani meninggalkan tempat asal sebagai batas. Tapi kadang tak berbatas yang dicari adalah awal langkah mencari batas. Dan bukankah perjuangan juga tak berbatas? Lalu kenapa perlu putih atau hitam? Siang dan malam dan seribu lainnya.

Entahlah, di akhir biarkan kami menulis, ‘boleh biarkan batas perjuangan tak berbatas, karena batasku adalah mati’. ***

Banda Aceh, 28 Juni 2008

Komunikasi

2008-06-10T22:42:00.000-07:00

By: Adi W

Kerap aku menghempaskan kata pada laptop di depanku. Biasanya saat kelabakan ketika deadline hampir dekat, tulisan kurang, kepala sakit, istirahat semakin minim saja. “Laporan tak masuk, kenapa anak-anak semakin malas?”

“Apa yang salah..., monyet.... monyet,” serapahku lagi. Tak ada yang menjawab, kawan-kawan hanya mendengar. Hening tak ada komentar. Maklum saja itu pertanyaan retorik, tak butuh dan tak ada jawaban. Aku tak sedang berbicara dengan kawan-kawan di sini. Aku sedang bicara pada laptop, meja, kursi, gelas, asbak dan bahkan sepatu. Benda itu sama saja diam.

Andai saja aku sedang memakai baju dengan label ‘Pasien RSJ’, maka orang pasti akan mendakwa ‘orang gila’. Tapi tidak, semakin besar suara memaki meja, aku malah semakin tenang, bukan semakin gila. Aneh.

Ajaibnya lagi, itu juga dilakukan oleh sebagian besar kawan-kawan di sini. Lelah ketika harus berkutat dengan masalah itu-itu saja, nol perubahan. Itu adalah sekelumit peristiwa yang mungkin bodoh, tapi aku menganggap itu bentuk komunikasi. Minimal untuk pribadi.

Komunikasi kadang tak mengenal objek, tidak mengenal lawan bicara, tak peduli lawan bisa mendengar atau tidak. Sebut saja itu namanya komunikasi ‘tak wajar’. Tapi ada kebiasaan, komunikasi seperti itu akan lahir bila si pelaku telah berkomunikasi se’wajar’nya kepada lawan yang bisa bicara, mendengar dan merasa.

Bicara komunikasi, pada prinsipnya tak ada di antara kita makhluk Tuhan yang tidak melakukan komunikasi. Semua yang hidup bisa, bahkan alam pun mampu melakukan itu ketika mengirim banjir bandang akibat rusaknya hutan. Apalagi harimau yang ganas memangsa apa saja, bila merasa diganggu habitatnya.

Komunikasi beragam definisi, hampir tak ada satu yang baku. FEX Dance dari Universitas Winsconsin pada tahun 1970 pernah mencoba mengumpulkan definisi komunikasi yang ada. Hasilnya adalah 98 arti alias maksudnya.

Kemudian Severin dan Tankard dari Universitas Texas pernah menyebut bahwa komunikasi terbagi dalam tiga kelompok, yaitu menekankan pada berbagi, persuasi dan respon.
Komunikasi mengandung unsur art, science dan technology. Artinya dalam komunikasi terdapat hal-hal yang tidak bisa dilakukan berdasarkan common sense belaka. Di samping ada hal-hal yang alamiah, namun ada elemen yang perlu diketahui atau dipelajari supaya komunikasi bisa berjalan baik.

Lebih khusus lagi, perlu diketahui komunikasi itu mengandung isi dan pesan. Kadang ada juga komunikasi yang tidak jelas apa isi dan pesan yang mau disampaikan. Ini mungkin menyangkut profesionalisme. Atau lawan bicara yang seperti meja, kursi, asbak dan sepatu.

Kurasa komunikasi penting untuk jalannya sebuah sistem. Menulis ini, juga komunikasi. []

Banda Aceh, Mei 2008 [AI]

TA Sakti : Perawat Hikayat Aceh

2008-06-04T01:36:00.001-07:00

By : Adi Warsidi

Di kamar ukuran 4 x 3 meter itu, sebuah lemari penuh buku menempel di dinding. Tak ada meja dan kursi, hanya selembar ambal berwarna biru. Itulah ruang kerja Drs. Teuku Abdullah Sakti (DTA Sakti), perawat hikayat Aceh yang telah lebur dan tercerai berai bersama waktu.

Suatu hari, saya diajak menyelami ruangan yang terletak pada sudut rumahnya di Desa Tanjong, Darussalam, Banda Aceh. Mesin tik model lama tergeletak persis di depan lemari. Tak ada komputer, dengan mesin itulah DTA Sakti bekerja merangkai kata.

Lemari bagian atas berisi buku-buku hikayat Aceh dan Melayu yang telah dialih-bahasakan olehnya, sebagian lagi adalah buku-buku sejarah Aceh. Pak TA –begitu orang memanggilnya- adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Sejarah di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Harta karun ada di bagian bawah lemari kayu itu. Dokumen-dokumen tua berumur ratusan tahun tertata rapi, sebagian hampir tak terbaca. “Ini adalah kumpulan-kumpulan hikayat lama Aceh, sempat basah direndam tsunami,” sebutnya. Hikayat adalah cerita-cerita dongeng yang bersyair dan bisa berupa petunjuk dalam kehidupan. Seringkali hikayat hanya diketahui secara turun temurun yang diceritakan secara lisan.

Kumpulan yang dimaksudkan adalah buku-buku tua yang lebih tepat disebut lembaran, tak mirip lagi sebuah buku. Berisikan hikayat-hikayat lama dalam bahasa Aceh dan Melayu, tulisan dalam kertas-kertas kusam itu berhuruf arab, bukan latin. Di sinilah peran TA bermain dalam merawat hikayat-hikayat lama, menuliskan kembali kisah dalam huruf latin, bahasa Aceh atau Melayu persis aslinya. “Agar semua orang bisa tahu dan membaca.”

TA menyebutnya alih aksara, tak kurang 28 buku yang memuat hikayat lama telah berhasil disusunnya kembali, beberapa lagi masih dalam tahap pengerjaan. Kesibukan itulah yang dilakoninya setiap hari, ketika tak sibuk mengajar. Hikayat-hikayat yang dialih-bahasakan kembali, kerap muncul di media massa Aceh, seperti di Harian Serambi Indonesia dan Harian Rakyat Aceh.

Selain itu, juga dituangkan dalam buku-buku kecil seukuran saku, untuk dijual bebas. Uangnya dipakai untuk mencetak lagi sebanyak-banyaknya, agar hikayat lama dikenali luas dan tak mudah punah. Jika ditotalkan, kisah lama yang telah berhasil dialih-aksarakan sebanyak 7.000 halaman buku saku.

Hikayat yang dituliskan kembali beragam, ada Hikayat Meudehak (cerita tentang keberhasilan raja), Gomtala Syah (kisah binatang), Hikayat Prang Sabi (membangkitkan semangat perang melawan Belanda) Hikayat Tajussalatin (pedoman dan nasehat untuk raja-raja) dan lain sebagainya. Cerita itu telah berumur lama, Tajussalatin misalnya telah dikarang sejak 1603 oleh Bukhari Al-Jauhari atas perintah Sultan Aceh saat itu. Memakai bahasa Melayu, dongeng itu ditulis dalam huruf arab.

Naskah yang menjadi tuntunan para raja-raja di Aceh itu kemudian menyebar di seluruh nusantara. Pernah Sultan Hamengkubuwono V menerjemahkannya dalam bahasa jawa pada abad ke-18. Konon, salinannya masih tersimpan rapi di ruangan klasik meseum Suno Bodoyo, Jokyakarta.

***
ketertarikan TA terhadap hikayat telah lama. Dilahirkan di Desa Bucue, Kecamatan Sakti, Pidie pada Tahun 1954 lalu, kehidupannya sudah biasa dengan cerita-cerita dongeng Aceh alias hikayat. Darah budaya mengalir sejak belajar di dayah Titue- Keumala, yang diasuh oleh T. Muhammad Syeh Lemeulo, saat itu.

Selain itu, rumah orang tuanya di desa juga banyak tersimpan dokumen hikayat dulu warisan moyangnya. “Umumnya, kitab hikayat lama yang ada sama saya adalah warisan keluarga,” sebutnya.

Saat kecil, dia sudah bisa menghafal Hikayat Akhbarul Karim, yang bercerita tentang agama. Kehidupan di desanya juga tak jauh dari hikayat, setiap pesta perkawinan di Aceh dulunya, selalu dihiasi dengan hikayat syair yang didendangkan siang dan malam. Perlahan-lahan kebiasaan itu hilang berganti musik.

Umur 13 tahun, TA mengenal (Alm) Adnan PMTOH saat pementasan di Lapangan Kota Bakti, Sigli. Adnan adalah penutur hikayat Aceh yang telah meninggal pertengahan 2006 lalu. Diakuinya, begitu terpana menyaksikan keahlian Adnan yang mahir membacakan hikayat-hikayat diluar kepala, ditambah dengan peragaan alat-alat yang sangat bagus dan menghibur. Saat itu, ribuan orang hadir menyaksikan keahlian Adnan.

Setelah itu, TA muda menjadi rajin mengumpulkan kembali hikayat-hikayat yang tersebar di kumpulan buku-buku usang rumahnya. Dihafalnya dan diingatnya setiap kisah yang dibaca.

Tahun 1985, TA meneruskan sekolah ke Jogya. Di sana kecintaannya kepada hikayat menipis. Sampai suatu hari dia mendapat kecelakaan tabrakan mobil yang ditumpanginya. Hanya setahun di Jogya, TA kembali ke Aceh untuk penyembuhan kakinya, dia kemudian berobat satu tahun di Beutong, Aceh Barat. “Kendati sembuh, kaki saya tak sempurna lagi, saya mulai menggunakan tongkat sejak itu,” sebutnya.

Tapi di Beutong lah, hari-harinya diisi dengan lantunan hikayat yang pernah dihafalnya. Kecintaannya bertambah lagi sampai kembali ke Jogya meneruskan study yang sempat macet. Tahun 1990, TA resmi menjadi dosen dan rutin menuliskan dan sekaligus merawat hikayat-hikayat lama.

Bukan tanpa kendala, menurutnya pemerintah Aceh masih kurang bisa merawat budaya. Buktinya, TA kerap mencari dukungan kepada Pemda Aceh untuk mencetak hikayat-hikayat lama yang telah dialih-aksarakan kembali, tapi tak ada perhatian. TA tak patah arang, menyisihkan sedikit gajinya hikayat itu tetap dicetaknya dan dikeluarkan sendiri, dijual murah dan kemudian hasilnya untuk dicetak lagi. “Saya ingin cerita-cerita lama di Aceh tetap terpelihara,” sebutnya.

Mengumpulkan bahan juga hal yang susah. Banyak kitab lama yang hilang bersama konflik di Aceh, tsunami menambahnya lagi. Misalnya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) yang rata dengan tanah. Padahal, tempat itu kaya dengan cerita Aceh dulunya.

TA yang pernah mendapatkan ‘Bintang Budaya Parama Dharma’ –untuk mereka yang memelihara budaya nasional- semasa Presiden Megawati dulunya, sering menyelami di mana karya budaya Aceh banyak tersangkut. Temuannya, hikayat Aceh sebanyak 600 judul pernah di-latin-kan semasa perang Belanda di Aceh.

Adalah Hosein Djayadiningrat yang menggubah saat itu. Dia merupakan ajudan dari Snock Hungronje, peneliti Belanda yang dianggap berjasa dalam perang Belanda di Aceh. Indonesia merdeka, karya itu dibeli oleh Muhammad Yamin, menteri era Soekarno. Setelah itu, tidak diketahui lagi keberadaan kisah itu.

Baru tahun 1994, TA mendapatkan kabar kalau hikayat 600 judul itu berada di Museum Pertamina, Jakarta. Dulunya, (Alm) Aboe Bakar (budayawan Aceh dan pendiri PDIA) pernah mengusulkan agar hikayat itu dibeli kembali oleh Pemda Aceh untuk dibawa ke Serambi. Tapi, tak pernah digubris. “Saya sendiri berkali-kali menuliskan di koran tentang itu,” sebut TA.

Menurutnya, Snock Hungronje pernah menuliskan pujian terhadap Aceh dulunya dalam sebuah buku. “Satu-satunya cerita dongeng lisan tentang binatang yang pernah dibukukan di Nusantara adalah di Aceh,” sebut TA mengulang pujian. Cerita binatang yang dimaksud adalah Hikayat Gomtala Syah.

TA sendiri sempat heran terhadap orang Aceh yang tidak begitu serius merawat cerita budaya. “Masak orang luar Aceh yang lebih peduli, kita sendiri tidak.”

Kekhawatirannya terhadap hikayat yang hampir punah, membuatnya terus bekerja merawat kembali kisah-kisah dalam bentuk syair itu. Kemampuannya tentu terbatas, apalagi tak banyak yang melakukannya. Hanya beberapa orang, salah satunya adalah (Alm) Adnan PMTOH.

***
Tertarik hikayat Aceh, TA Sakti tak bisa melepas kenangan pada sang fenomenal Adnan PMTOH. Ingatannya melenting ke tahun 1967, pada alun-alun Kota Bakti, saat pertama kali melihatnya beraksi. Hikayat-hikayat Malem Diwa dan Sang Deuria meluncur bebas dari mulut penutur PMTOH itu.

Dengan berbagai alat peraga, Adnan melakonkan Malem Diwa, sang tokoh cerita. Lalu berubah jadi Putri Bungsu dengan perubahan suaranya, sesaat kemudian jadi Banta Muda lalu berubah lagi menjadi Raja Muda Negeri Antara.

Kisah Malem Diwa menurut TA adalah cerita yang bukan sepenuhnya dongeng, ada kejadian sebenarnya dan tokoh sejarahnya. Inti cerita, bagaimana penyebaran agama Islam di Aceh saat itu. Kisah dimulai dari turunnya tujuh putri dari negeri Antara (Aceh Tengah) untuk mandi di Krueng Peusangan (Bireuen).

Malem Diwa mengintip para putri mandi dan tertarik dengan si Bungsu alias Putroe Bungsu. Singkat kisah, diapun mencuri baju terbang Putroe Bungsu, hingga tak bisa kembali ke negerinya. Malem muncul sebagai pahlawan dan kemudian menikahi putri jelita itu. Berbilang tahun kemudian, mereka dikaruniai anak, bernama Banta Muda.

Banta lewat masa balita, saat Putroe Bungsu menemukan baju terbangnya yang disembunyikan Malem Diwa di bawah dapur rumah. Kerinduan pada kerajaannya, membuat Putroe terbang kembali ke Negeri Antara membawa Banta Muda, tanpa sepengetahuan suami.

Inti kisah dimulai. Malem dirudung duka lalu berusaha mencari istrinya ke Negeri Antara. Dia menyamar menjadi seorang guru mengaji dan mengajarkan ngaji di kerajaan. Salah satu murid adalah anaknya sendiri, Banta Muda. Di sini hikayat menggambarkan bagaimana penyebaran Islam dilakukan.

Tak lama setelah pertemuan itu, Putroe Bungsu akan dipersunting oleh seorang Raja yang belum beragama Islam. Malem Diwa dan Banta Muda bersekutu melawan Raja. Penguasa itu kalah dan Malem Diwa bahagia kembali bersama seluruh keluarga.

Di tangan Adnan PMTOH, kisah itu disajikan dengan unik. “Semua orang pasti akan tertawa, merenung dan sedih mendengarnya,” sebut TA.

Terus terang, TA resah resah akan kelanjutan hikayat lama Aceh yang umumnya masih terkubur. Takut suatu saat tak ada yang memperdulikan lagi dan membacakan lagi. Harapannya, Pemda Aceh bisa terjun labih dalam lagi untuk melestarikan budaya, terutama hikayat Aceh. Selain itu, bisa mendirikan sebuah Fakultas Sastra di Aceh, setidaknya anak-cucu bisa terus membaca dan tahu cerita lama.

Di ruang kerjanya, TA masih meneruskan tugasnya mengalih-aksarakan kitab berhuruf Arab ke huruf latin. Tik...tik... mesin ketik masih menemaninya dalam kengundahan memikirkan kelanjutan hikayat lama Aceh. Tugasnya masih belum selesai, impiannya masih bergantung, mungkin sampai dia tak bisa bermimpi lagi. ***

[acehkini, medio 2007]

Kerja

2008-05-28T08:54:00.000-07:00

By: Adi W

Suatu hari di kedai kopi. “Aku tak bekerja lagi, kontrak itu baru saja diputuskan,” kata seorang sahabat saya. “Tolong kalau ada kerjaan, dibagi tahu.”

Kelakar saya berujar, “kau pandai, tak sulit bagi orang yang sepertimu mencari kerjaan lain.” Tapi, dia melanjutkan lagi dan sempat membuat saya terkesima. “Anakku bos, istriku bos, orangtuaku bos, rumahku yang belum lunas kreditnya, adik-adikku yang harus kubantu. Pening aku,” celotehnya. Saya tersenyum saja.

Sampai di sini kopi kami datang setelah sepuluh menit dipesan. Hujan masih deras saja di luar sana, berbicara seperti berteriak. Saya teringat masa kala bernasib sama, pengangguran. Pedih memang, gamang tak tahu berbuat apa.

Sahabat saya bukan orang sembarangan. Pendidikannya sarjana. Indek Prestasi Kumulatif (IPK)-nya saat tamat dulu tinggi; 3,8. Nyaris sempurna. Tapi, kenapa dia bisa seresah itu memikirkan pekerjaan, padahal dia orang pandai.

Saya membuka lagi diskusi ketika teringat sebuah petuah yang tak tahu lagi siapa pencetusnya. Katanya; ‘Pekerjaan itu bukan tujuan, tapi nasib’. Setuju atau tidak? Terserahlah kepada kita bagaimana menilainya. Yang jelas mencari pekerjaan itu gampang dan susah. Mudahnya; negeri ini begitu subur, jangankan mencari pekerjaan, membuat pekerjaan saja bisa. Tapi kadang tak terpikirkan, banyak kita yang terperangkap pada kerja-kerja yang praktis; pegawai negeri, bekerja di NGO, LSM Internasional, perusahaan-perusahaan dan lainnya yang selalu menyediakan gaji per bulan.

Artinya, masih tergantung pada yang kaya yang punya uang. “Apa kau tidak berpikir untuk menciptakan pekerjaan sendiri, membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kau orang hebat, kalau tidak kau robek saja izajah mu yang menabalkan tulisan cum laude itu,” kata saya. Dia tertawa. “Aku tak sepandai itu dan tak punya modal,” ujarnya.

Sisi susahnya, jenguklah bumi kita. Negeri yang baru saja dihempas petaka tsunami dan konflik ini, masih sedang menata diri. Pekerjaan susah didapat, kemiskinan merajalela, ekonomi masih morat-marit, investor masih belum unjuk diri, mungkin khawatir dengan konflik lama yang panjang. Konon pemimpin telah berjanji akan menciptakan lapangan kerja untuk memberangus pengangguran.

***
Pada sebuah lokasi di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh. “Saya bukan pengangguran, saya pemulung. Saya punya penghasilan,” kata seorang Pak Pemulung.

Di Simpang Lima, Banda Aceh. “Mengemis adalah pekerjaan bagi saya, dari ini saya hidup. Kalau mau saya berhenti, beri pekerjaan lain buat kami,” kata Pak Pengemis.

Di Kecamatan Peusangan, Bireuen. “Pekerjaan saya menebang hutan dan kayu saya jual, saya tak tahu bekerja lain,” kata Penebang Hutan.

“Saya petani, hanya punya sawah sepetak, ini tak cukup. Saya tak tahu apa pekerjaan lain, sekolah saya tak tamat SD (sekolah dasar),” kata Pak Petani.

“Saya punya pekerjaan, saya nelayan,” kata seorang nelayan di Alue Naga.

Kenyataan-kenyataan itu masih saja menderu. Pemulung dalam kemiskinan, pengemis menentut, petani hidup tak cukup, nelayan tak berkecukupan, hutan jadi lahan. Sawah-sawah itu, laut-laut itu, hutan-hutan itu ada potensi yang besar yang harusnya cukup untuk hidup para pengolahnya. Khusus untuk hutan, tentu tak perlu mengganggu lingkungan.

Di luar itu pengangguran masih menjadi ancaman. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Teorinya, ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Kerap pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya penganggur produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh pernah mengatakan kepada saya, banyaknya pengangguran bisa saja berpotensi mengganggu keamanan. “Karena orang menganggur itu sabarnya akan terganggu,” katanya.

Menanggapi itu, Irwandi berencana untuk menguatkan ekonomi berbasis rakyat. Kongkritnya, melakukan langkah untuk mengurangi pengangguran dengan penyediaan lapangan kerja. Ekonomi kerakyatan adalah prioritas yang dijalankan bersamaan dengan ekonomi berbasis kapital dan modal. Ini sudah mulai berjalan. Harapannya, “sehingga terciptalah golongan kelas menengah yang lebih banyak di Aceh,” katanya.

Tak mudah seperti membalikkan telapak tangan memang, perlu kerja keras menyiapkan Sumber Daya Manusia yang tak lagi tergantung kepada orang lain, negara lain yang lebih maju. Artinya, saya mengutip kata Pak Islahuddin, pakar ekonomi Aceh; masyarakat jangan terlalu bergantung dengan lapangan kerja yang disediakan pemerintah maupun swasta. Tetapi lebih memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang kreatif dan inovatif sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru.

Kita tunggu saja, entah sampai kapan? []

[Banda Aceh, Januari 2008]

Gila

2008-05-21T08:41:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Siapakah orang gila? Melihat riset, pasca tsunami dan konflik di Aceh tak banyak pasien jiwa. Tapi sebuah pendapat dan kenyataan lain, orang gila di Aceh meningkat drastis setelah dua bencana itu.

Suatu hari, seperti biasa saya mengisi pagi dengan rutinitas ‘ngopi’, di warung Solong, Ulee Kareng. Tempat itu konon kedai kopi terbesar di Banda Aceh, dan telah menarik pelanggan dari para menteri, gubernur dan kelas bawahan. Tak ingin saya menyebutkan bahwa tukang becak dan tukang sapu sebagai kelas bawahan.

Sepele saja alasannya, karena sudut pandang bawahan dan atasan hanya pada isi kantong. Kalau soal moral, saya berani bertaruh, bahwa kadang tukang becak dan tukang sapu lebih mulia dari pejabat sekalipun. Lebih setia kawan, lebih bisa diajak bicara dan lainnya. Dari segi ekonomi memang mereka kalah, sama seperti saya. Sangat tak sopan, ada bawahan meledek dengan kata-kata itu untuk sesama kaum rendahan.

Ada sebuah status tak terbatas yang bercerita tentang kaum saya, para wartawan. Sering terkisah, wartawan bisa setara dengan presiden dan bisa lebih rendah dari pengemis atau pengangguran. Bayangannya: wartawan bisa seenak droe masuk ke Istana Presiden, apalagi ke pendopo gubernur di Banda Aceh, untuk sekedar bercengkrama atau tugas wawancara.

Tapi di lain pihak, jurnalis bisa seperti pengangguran atau pengemis. Tidur dimana saja saat melakukan liputan, mandi jarang jika harus turun ke kampung berhari-hari atau bahkan jarang sikat gigi. Kabarnya, juga ada yang seperti pengemis betulan hanya lebih terhormat. Sssttt, jangan meledek kaum sendiri..., sorry... terlepas dari hati.

Kembali ke warung yang juga banyak diserbu pengemis -yang sebenarnya- itu. Baru 10 menit saya duduk bersama rekan-rekan, seorang berpenampilan kusut dengan baju lusuh dan kotor, rambut panjang gimbal dan acak, masuk ke warung. Semua tahu dia, karena telah biasa. Dan semua meng-klaim-nya sebagai orang gila. Kendati tak ada yang berani menyebutnya di muka si gimbal itu. Kalaupun ada, mungkin dia akan cuek saja.

Tanpa bicara sepatah pun, dia merapat ke meja yang ada nasi bungkusnya. Satu diambil, dan bergegas mencari tempat kosong yang kebetulan ada di meja paling depan. Duduk sebentar saja sambil menyantap nasi, kopi sudah diantar ke tempatnya, walau tanpa memesan. Padahal saat itu, kedai sangat ramai. Bayangkan, kalau anda duduk di sana tanpa memesan dan lolos dari perhatian pramusaji, dijamin kopi anda tak bakalan datang sampai setengah jam kemudian.

Saya sering memperhatikan dia, ada tata krama sendiri dan tak pernah menganggu para pelanggan. Usai menyantap makan, masih dengan kebisuannya, dia bergegas pergi entah kemana, mencari peraduannya dalam pikiran yang tak berarah.

Setidaknya ada dua orang gila –seperti orang menyebutnya- yang beredar di Ulee Kareng. Satu yang tadi dan satu lagi Si Alu, dengan rambut ala ‘Bob Marley’-nya, dengan tanpa baju, yang melintas saban hari dari Darussalam ke Ulee Kareng. Hanya saja Si Alu tak pernah singah di Solong, mungkin ada tempat langganan lain.

Dulu saya sering mendengar tentang Si Alu, entah benar entah tidak. Kabarnya, dia adalah bekas mahasiswa di Unsyiah yang berubah prilakunya seperti sekarang, karena putus cinta dengan sang kekasih yang mengkhianatinya. Kalau benar, kasihan Si Alu, yang masih gelap dalam mencari cintanya yang hilang. Entahlah ...

Ada banyak kisah yang mengherankan saya tentang orang-orang seperti mereka, tentu dalam perilakunya tak pernah menganggu sesama, tak pernah meledek, mengejek dan sebagainya. Semua berjalan pada porosnya.

Lihatlah Nek Sion yang sudah renta tapi sanggup berjalan dari Darussalam ke Kutaraja. Misinya hanya mencari belas kasihan dengan selembar uang, “Bie peng sion (minta uang selembar),” katanya saat meminta.

Merenung mereka, teringat pada sebuah pagi di January 2005, sebulan setelah tsunami. Saya dan seorang rekan melakukan liputan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh. Memang saat tsunami banyak penghuninya yang lari menyelamatkan diri, karena pada saat gempa para pegawai membuka pintu-pintu.

Kata yang berwenang, banyak pasien yang sudah kembali, hanya tinggal beberapa lagi di luar atau mungkin telah menjadi korban. Unik, mereka tahu kembali ke asalnya.

Setelah liputan, saya menikmati sejenak sambil mengusili pasien yang telah hampir sembuh dan bisa berkeliaran di halaman, pikir saya sekedar melepas stres. Ada yang bercerita tentang keinginan menjadi tentara, ada yang putus cinta, dan berbagai lainnya. Ehh... tak lama, malah saya balik diganggu oleh seorang pasien wanita yang rambutnya dikepang dua.

“Aduh, abang artis ya, rambutnya panjang,” sebutnya sambil tertawa dengan kepada rekannya. Saat itu, rambut saya masih panjang ikal. Masih panik, si rambut kepang menyaru lagi, “minta uang dong abang artis.” Baru mau berkelit, dia sudah usil lagi, “artis, ganteng, tapi pelit, nggak kawan ahh...” Dia lalu pergi begitu saja.

Si Pria yang ingin jadi tentara berujar, “bang gak usah di-open, gilanya itu masih parah.” Duhhh... saya tergelak dan memutuskan untuk segera pergi, lama-lama saya bisa jadi gila juga, meladeni pasien jiwa.

Tapi saya tak mau membohongi, bahwa ada banyak kisah bijak terambil dengan penuh sadar, dari kegilaan mereka dalam mencari kehidupannya.

Pasca tsunami dan konflik, tak banyak memang pertumbuhan jumlah pasien jiwa di Aceh, tapi ada. Begitu setidaknya hasil riset lembaga-lembaga kajian tentang ini. Artinya, tak banyak orang stres setelah dua bencana itu. Itu sedkit membanggakan kita.

Tapi pada sisi lain.
Sehari sebelum saya duduk di Ulee Kareng itu, saya Jumat-an di Mesjid Lamreng, Meunasah Papeun, Aceh Besar. Saya tercengang saat khatib mengutib sebuah hadist Nabi Muhammad. Kisahnya kira-kira seperti ini: Suatu hari saat Nabi Muhammad masih hidup, beberapa anak dilihatnya sedang menganggu orang gila. Nabi menegur, “jangan kau ganggu dia wahai anakku.”

“Kenapa wahai Rasul, dia kan orang gila,” seorang anak menyela. “Dia bukan gila, tapi sedang mendapat cobaan Allah,” kata Nabi. Para anak-anak itu berhenti, sampai kemudian beberapa sahabat menanyakan, “lalu siapa sebenarnya orang gila.”

Nabi pun menerangkan: “Orang gila adalah pemimpin yang sombong dan congkak, orang kaya yang sombong dengan hartanya, orang pintar yang sombong dengan kepintarannya dan orang miskin yang sombong dengan kemiskinannya.” Begitulah kira-kira yang saya rekam.

Sejak saat itu, saya merubah pendapat saya tentang orang gila yang sesungguhnya. Yang biasa disebut gila, saya sebut dengan sakit jiwa. Dan ‘orang gila’ sesungguhnya, saya tak berani menyebutnya siapa mereka. Semakin berpikir, saya bisa semakin gila.

Dua hari ini saya merenung tentang tatakrama orang yang sakit jiwa yang sering ditabalkan sebagai orang gila. Mereka sopan asal jangan diganggu, tak menganggu bila tak diusik. Tapi ada yang benar-benar gila seperti kata Nabi yang mengusik tanpa perlu diganggu.

Saya tak ingin berceramah, karena tidak sedang menjadi khatib. Tapi, sang khatib pada akhirnya menyampaikan kesimpulannya. “Kalau itu yang disebut gila, maka banyak sekali orang gila di Aceh,” sebutnya.

Mungkin saja. Pada sisi lain, pasca tsunami dan konflik orang gila semakin bertambah. Jika orang kaya sombong maka dia adalah ‘orang gila’, orang pintar angkuh maka di juga ‘orang gila’, si miskin sombong juga ‘orang gila’ dan pemimpin yang congkak bin sombong juga masuk kelompok ini.

Siapa saja mereka? Pembacalah yang menilai sendiri. Ketika zaman sudah saling sikut untuk merebut kuasa alam. Ketika bibir menjadi manis untuk merebut simpati orang. Banyak yang kadang mengumbar congkak dengan segepok uang. Ada juga yang sok tahu dalam kepintarannya yang bodoh.

Bahkan mungkin saja, saya sendiri juga masuk kategori orang gila. Kegilaan yang mengalahkan cueknya Si Kusut Kedai Solong, Si Alu yang tahan terik, Nek Sion yang tegar dalam rentanya, Si Pria yang ingin jadi tentara dan Si Rambut Kepang Dua yang mengatakan saya artis yang pelit.

Entahlah... saya masih merenung dengan kegilaan Aceh setelah tsunami dan konflik. [A]

Meredam Bara Kriminal Bersenjata

2008-05-14T08:50:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Setelah damai ada, kriminalitas bersenjata dan teror menjadi masalah. Perlu dipadamkan

Rabu, 18 Maret 2007 lalu, masih terlalu muda. Jarum jam di tangan Muhammad Firdaus menunjukkan pukul 3.00 Wib dini hari. Seperti biasa, perwira Kepolisan Resort (Polres) Aceh Besar itu memimpin anak buahnya untuk melakukan patroli. Mengendarai mobil dinas polisi, mereka bergerak dari Kota Jantho menyisir jalan dengan tujuan Saree, Seulawah.

Tak ada misi khusus jelang subuh itu. Jalan sunyi senyap, hanya satu-dua bus yang melintas di ruas Banda Aceh – Medan. Kecurigaan dimulai di kawasan Lamtamot, saat tim patroli melihat sebuah mobil Toyota Kijang biru tua sedang mengisi bensin pada kios pengecer yang masih buka.

Dua polisi jelas melihat seorang lelaki menuangkan bensin ke tangki mobil. Anehnya, begitu melihat mobil patroli polisi, laki-laki tersebut kelihatan grogi, sehingga minyak yang seharusnya masuk ke tangki malah tertuang ke luar. Saat itu polisi belum menaruh curiga dan melaju seperti biasa. Selang beberapa menit kemudian, mobil kijang tadi mengekor di belakang dan tak berusaha mendahului patroli. Padahal, mobil polisi berjalan lamban dan sudah beberapa kali memberikan jalan dengan sedikit menepi ke kiri.

Kecurigaan mulai muncul. Kebiasaan polisi, strategi pun dijalankan dengan rapi. Mobil patroli tancap gas sampai ke pasar Saree yang lenggang. Di sana, polisi berhenti sambil menunggu sasaran muncul. Saat yang dicurigai tiba, polisi berusaha menghentikannya. Tapi mobil tersebut parkir agak jauh dan penumpangnya berhamburan ke luar sambil berlari ke semak belukar.

Ada enam laki-laki, salah satunya menenteng senapan atomatis M-16. Polisi tidak kalah cepat, terus mengejar sambil memberi tembakan peringatan. Perintah tak ditanggapi, malah dijawab dengan berondongan tembakan. Sekilas aksi seperti film laga perang pun menguak sunyi, jelang subuh itu.

Ini bukan kisah film, tapi nyata. “ Kompolotan bersenjata itu menghilang ke kawasan hutan, tapi kami tidak terpancing mengejar, kami mengontak ke markas meminta tambahan pasukan,” sebut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Aceh Besar, Iptu Agung Prasetyo.

Sambil menunggu datangnya bantuan, polisi menggeledah mobil Kijang yang ditinggalkan komplotan. Beberapa barang ditemukan; satu stel seragam loreng, sebilah pisau, tiga buah magazen M-16, delapan butir peluru, dan tiga sebo plus sarung tangan. Dugaan awal disimpulkan, mereka akan melakukan tindakan kriminal.

Sekitar pukul 9.00 Wib pagi, personil bantuan datang dan pengejaran intensif dilakukan. Menariknya, pengejaran ini dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Edy Suswanto. Hasilnya, empat orang berhasil diringkus aparat. Mereka adalah Zubir, 32 tahun, Efendi (25), Nurdin (30) dan Muhadi (36). Hanya Zubir yang terluka pada kakinya setelah dilumpuhkan, dua lainnya masih belum diketahui.

Yang tertangkap diboyong ke Rumah Tahanan Kota Jantho, sebagai titipan polisi. Ditahan karena tuduhan terlibat dalam aksi perampokan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Satu pucuk M-16 juga berhasil disita dari tangan mereka.

Saat Aceh Magazine menemui para tahanan di rutan Jantho Akhir Mei 2007 lalu, mereka terlihat lesu. Nurdin berbicara panjang lebar tentang kondisi mereka. “Petugas tahanan memperlakukan kami dengan baik,” kata pria berambut cepak itu.

Pengakuannya sama dengan keterangan mereka ke polisi. Nurdin mengakui kalau dia adalah mantan prajurit GAM yang telah dibubarkan dan menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Tapi, soal senjata yang akan digunakan untuk merampok, ada bantahan darinya. Nurdin menyebutkan, senjata itu diambil di Banda Aceh dan sudah lama disembunyikan, namun dia tidak mau mengakui dimana senjata itu diambil.

“Senjata itu sudah saya sembuyikan sejak konflik, rencananya hari itu mau saya bawa pulang ke Aceh Timur, tapi di jalan kami kepergok dengan polisi. Kami dituduh merampok, kami sama sekali tidak bermaksud merampok, itu hanya rekayasa polisi dan kami hanya ingin membawa pulang kembali senjata itu” jelas Nurdin.

Sementara kepada polisi, seperti yang disampaikan Kasat Reskrim Agung Prasetyo, mereka mengaku ingin merampok sepeda motor, tapi cepat digagalkan pihak kepolisian. Motor yang direncanakan akan dirampok sejumlah 6 unit untuk dibagi rata. Pengakuan lain, senjata yang mereka bawa adalah milik Abu Geulumpang, yang disebutkan pelaku sebagai seorang anggota KPA di Aceh Timur. “Pengadilan nantinya yang akan menvonis, kita tunggu saja prosesnya.”

***
Bukan perang dan tak lagi konflik, tapi kriminal memang sedang tumbuh subur di Aceh. Kesepakatan damai di Helsinki hampir dua tahun lalu, bukan jaminan kriminal berhenti, bahkan bertambah lajunya di Aceh. Kerap tindak kriminal dilakukan dengan menggunakan senjata api.

Simak saja bebepapa kejadian lain. Awal Juni 2007 lalu, Di Desa Seuneubok Bayu, Makmur, Kabupaten Bireuen, dua orang tak dikenal mengusik malam dengan berondongan senapan di rumah Badruddin, 34 tahun. Akibatnya, Alfiaturrahmah, bocah berusia empat tahun meregang nyawa. Badruddin dan istrinya Ainul Mardhiah kritis setelah peluru juga menyapa tubuh mereka.

Anehnya, teror dan tindakan kriminal itu terkait kriminal sebelumnya. Penyelidikan polisi, korban terkait dengan perampokan sales rokok dan penyanderaan mobil milik NGO Cardi di Sawang, Medio Mei 2007. Badruddin adalah bekas combatan GAM dan disinyalir kelolisian mempunyai 10 anak buah dalam melakukan beberapa tindak kriminal di wilayah Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Badruddin akhirnya ditangkap di Rumah Sakit Bireuen. Dia masih dalam pengamanan polisi untuk mengembangkan kasus-kasus kriminal yang terjadi. Ada indikasi kuat, keterlibatan Badruddin sebagai korban penembakan dan pelaku kriminal selama ini terkait dengan sebuah kelompok yang terorganisir secara rapi.

Kapolresta Lhokseumawe Benny Gunawan melalui Kasat Reskrim AKP Bambang Eko Subandono mengakui Badruddin terindikasi sebagai pelaku kriminal bersenjata selama ini. "Kita telah amankan tiga orang lagi temannya Badruddin itu. Kita terus kembangkan kasus ini," paparnya.

Bahkan menurutnya, pelaku peledakan bom di rumah Suadi Yahya (Wakil Walikota Lhokseumawe) dan Sofyan Dawood (Mantan Juru Bicara GAM) beberapa waktu lalu mengarah ke Badruddin. “Arahnya ke kelompok Badruddin yang kita tangkap. Kita terus kembangkan kasus ini, dan kita upayakan terus untuk menjaga keamanan di wilayah ini,” sebut Eko.

Rumah mantan petinggi GAM itu dilempari granat pada akhir April 2007, hanya seminggu setelah granat meledak di Rumah Suadi Yahya dan Pendopo Bupati Aceh Utara. Kasus yang lain juga masih ada. Beberapa misalnya; pembakaran Kantor KPA di Lhoksukon yang terjadi pada akhir Maret 2007.

Untuk meminimalisir kriminal bersenjata di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, pihak kepolisian berinisiatif untuk meningkatkan razia dengan fokus pada senjata tajam, bahan peledak dan senjata api. Biasanya razia digelar malam hari, seminggu tiga kali.

Di Banda Aceh, kriminal juga membludak, tapi yang bersenjata baru sekali dalam kurun tahun ini. Kasus itu terjadi pada Mei lalu, seorang staf PT. Kande Agung, Ibrahim Abbas dirampok siang bolong ketika hendak menyetor uang ke bank. Kejadiannya di Lueng Bata, Banda Aceh, akibatnya Rp 200 juta raib dan lebih tragis lagi korban harus menerima tiga luka akibat tembakan peluru oleh pelaku yang menggunakan pistol.

Polisi memang berhasil mengidentifikasi pelaku tersebut, tapi belum berhasil ditangkap. “Berdasarkan keterangan saksi-saksi korban, kita berhasil meyakini Bustaman sebagai pelakunya,” sebut Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Banda Aceh, Zulkarnaen.

Menurutnya, sejauh ini kepolisian telah menyebar foto-foto Bustaman sebagai buronan. Pelaku juga sampai dikejar ke Aceh Utara, tapi hasilnya masih nihil. Kepolisian juga belum bisa mengindikasikan dari kelompok mana pelaku itu, artinya belum bisa menarik ‘garis merah’ terhadap kelompok tertentu. Masih tindak kriminal murni. “Kasus itu menurut penilaian kami saat ini, murni berdiri sendiri, diluar apa yang kita takutkan selama ini dalam konteks perdamaian GAM dan RI.”

Bicara data, dalam catatan kepolisian Banda Aceh kasus kriminal memang sedang marak. Dalam tahun 2006 tercatat 1.023 kasus yang mereka tangani. Paling tinggi ada pada kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mencapai angka 417 kasus, pencurian biasa 103 kasus dan selebihnya adalah kasus narkotika, teror, pembunuhan dan kriminal biasa. Penyelesaiannya hanya 211 kasus.

Sampai dengan Medio 2007 tercatat, sudah 404 kasus yang masuk. Urutan pertama juga kasus curanmor dan urutan kedua pada narkotika. Perampokan dengan senjata hanya satu kasus yang menimpa staf Kande Agung itu.

Menekan angka kriminal, Poltabes Banda Aceh juga menggelar razia. Khusus untuk curanmor, mereka memberi label ‘Operasi Sikat Rencong’. Kemudian juga mengembangkan konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas). Ide pemikiran ini pada intinya suatu kebijakan yang strategis yaitu mensetarakan polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Fungsinya agar masalah ringan dapat diselesaikan pada tingkat masyarakat, tak perlu pada tingkatan yang lebih tinggi.

Selain masyarakat, polisi juga membangun kerjasama dengan TNI untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, juga menjalin kerjasama yang bersifat koordinasi dengan Komite Peralihan Aceh (KPA) GAM. Polisi kerap menginformasikan kepada mereka, kalau masalahnya murni kriminalitas, janganlah dibela. “Ada juga KPA datang ke saya minta tolong untuk kasus tertentu, namun saya coba jelaskan bahwa polisi bekerjasama tetapi kerjasama dalam konteks membangun,” sebutnya.

***
Penilaian Jodi Heriadi, Kepala Humas Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, ada dua kemungkinan pelaku kriminal. Pertama adalah mereka yang datang dari luar daerah, karena sekarang ini merasa di Aceh sedang bangak uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah pelaku-pelaku kejahatan lama yang kini bermain lagi. Jodi tak merinci siapa yang lama, sudah jadi rahasia umum.

Biasanya yang mahir menggunakan senjata adalah TNI, Polisi dan bekas petempur GAM. Tidak ada pengecualian di sini. Siapapun dia tetap akan ditindak secara hukum yang berlaku. “Kita tidak mentolerir, ada oknum polisi, ada oknum TNI atau oknum organisasi lain, semua kita tindak,” tegas Jodi.

Menurutnya, ada kemungkinan senjata illegal masih banyak beredar. Misalnya kasus bekas GAM di Aceh Timur yang melakukan perampokan dengan senjata api. Kemungkinannya mereka ada yang tidak menyerahkan senjata waktu pemusnahan senjata sesuai dengan mandat MoU dulu. Atau mungkin mereka dapatkan dengan cara lain dan kemudian melakukan kejahatan. Mereka adalah pelaku kriminalitas dan akan ditindak sesuai hukum.

Soal senjata illegal. Bisa jadi semasa konflik dulu banyak senjata yang disimpan dan kemudian ditemukan oleh orang-orang yang tak bertanggung-jawab. Sejauh ini polisi masih terus memburu para pelaku tindak kriminal di Aceh yang banyak belum terungkap.

Saat ini menurut Jodi, polisi punya strategi dalam meminimalkan kriminal dan ancaman keamanan di masyarakat. Mereka sudah menyusun rencana untuk mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan di desa-desa. “Sudah ada intruksi dari Kapolda ke polres dan polsek-polsesk, agar setiap desa mengaktifkan siskamling,” sebutnya.

Dengan itu, minimal kejahatan bisa dihindari. Dari data pihak kepolisian Aceh, pasca MoU Helsinki hinggal Medio 2007, Polda Aceh telah menemukan sekitar 50 pucuk senjata api illegal dari orang yang tidak berhak. Polisi juga telah mengamankan 1.134 butir peluru, 5 magazen AK-56 dan tujuh magazen M-16, 11 butir granat, 7 butir GLM dan 38 bom rakitan. “Kita ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang ikut membantu memberikan laporan ke polisi,” sebut Jodi.

Untuk tindakan kriminal di seluruh Aceh sepanjang tahun 2007, yang terekam di Polda Aceh adalah sebanyak 3.196 kasus. Dari jumlah itu, 1.173 kasus telah diselesaikan.

Soal ini, Juru Bicara KPA GAM, Ibrahim Syamsuddin mendukung sepenuhnya kerja polisi untuk mengungkap pelaku kejahatan kriminal selama ini. Bagi intitusi KPA, semua senjata telah diserahkan untuk dimusnahkan dulunya, dan di atas kertas tak ada lagi senjata yang dipegang mereka. “Jika ada pelaku yang melakukan kejahatan dengan senjata, itu merupakan kriminal murni dan KPA tidak bertanggung jawab. Polisi yang berhak menghukum dengan UUD yang berlaku,” tegasnya. “Kita menjunjung hukum yang berlaku di Aceh,” tambahnya.

Panglima Kodam Iskandar Muda Supiadin AS, berpendapat bahwa kondisi keamanan di Aceh sudah kondusif. Tapi masih ada hal-hal yang disesalkan, banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi dengan menggunakan senjata. “Kita sudah temukan sekitar seratus senjata api yang digunakan untuk merampok dan dimiliki secara ilegal. Jenisnya banyak yang rakitan, ini sangat kita sesalkan dan akan kita tertibkan,” ujar Pangdam, saat pertemuan dengan Ulama seluruh Aceh, awal September 2007.

Pengakuan Supiadin, pihaknya dan Pemerintah Daerah sudah mengedarkan maklumat yang ikut ditandatangani gubernur dan kepala kepolisian. Isinya adalah himbauan bagi yang memiliki senjata api secara ilegal, agar segera menyerahkannya kepada pihak polisi. ‘Untuk tahap awal kita mulai dengan himbauan dan pendekatan. Setelah sosialisasi ini, jika masih kita temukan di lapangan, maka akan berlaku tindak pidana.”

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf punya pandangan lain. “Kalau di daerah lain, kriminal adalah hari-hari. Kalau di Aceh, dulu memang kriminal kurang karena sedang konflik. Kalau ada hanya sekali-kali, tidak seperti sekarang ini. Dulu apa yang mau dirampok, apa mau merampok GAM atau TNI. Siapa yang berani,” ujarnya medio Agustus 2007.

Menurutnya, peningkatan kriminal di Aceh disebabkan suasana yang sudah damai dan banyaknya uang yang beredar di Aceh. Maklum, negeri ini sedang membangun usai tsunami tiga tahun lalu. “Mungkin banyak juga orang yang lengah. Inilah sasarannya, perampok bertebaran. Ada malah yang datang dari luar.”

Soal pengangguran juga menjadi masalah sendiri dalam meredam bara kriminalitas di Aceh. Diakui banyak mantan petempur GAM dan masyarakat yang menganggur dan ini sangat bisa memicu persoalan itu, “karena orang menganggur itu sabarnya akan terganggu,” kata Irwandi.

Pemerintahan Aceh, katanya, terus membangun ekonomi dan mencarikan pekerjaan buat mereka. Selain itu juga terus mencari senjata yang beredar ilegal, agar persoalan kriminal dan teror selesai. Agar tak ada lgi onak dalam damai yang masih muda di Aceh. [ ]

Akhir 2007

Belajar Demokrasi di Serambi

2008-05-12T02:57:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Ini cerita lama, saat dua calon yang didukung GAM bersaing meraih dukungan. Aceh menempatkan mereka di tempat teratas. Belajar politik setelah konflik.
(Maret 2007)

MINGGU, 21 Mei 2006. Satu-persatu, petinggi dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu hadir pagi-pagi. Wartawan berebut mengambil gambar, memotret dan merekam pertemuan yang jarang. Ada pelukan saat tokoh itu bersalaman, ada canda dan sapa yang renyah.

“Apa kabar dek? Sehat kan...” dan seribu basa-basi lainnya meluncur begitu saja, dalam bahasa Aceh yang kental. Para petinggi GAM saling berangkulan.

Sesaat kemudian, Malek Mahmud, Perdana Mentri GAM tiba. Dia diapit oleh pengawal mantan pasukan. Di belakangnya ada Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri GAM) Muzakkir Manaf (mantan Panglima GAM), Sofyan Daud (mantan Juru Bicara Tentara GAM), Bakhtiar Abdullah (Juru Bicara GAM), Tgk Usman Lampoh Awe (Ketua Majelis GAM), Ilyas Abed (Majelis GAM), Zakaria Saman (Menteri Pertahanan GAM) serta Irwandi Yusuf yang saat itu masih bertugas sebagai representatif GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM).

Sebelumnya telah datang para petinggi yang lain, Munawar Liza Zein, Nur Djuli dan para panglima di seluruh wilayah Aceh, para juru bicaranya, serta perwakilan komponen masyarakat Aceh. Ada banyak lagi yang datang, sampai seratusan lebih.

Diantara mereka ada banyak yang putra Aceh berkewarga-negaraan luar negeri, setelah bertahun-tahun tinggal di benua lain untuk mencari dukungan terhadap perjuangan GAM, menuntut keadilan untuk Aceh. Sebagai contoh; Malek Mahmud warga negara Malaysia, Zaini Abdullah dan Bakhtiar Abdullah (Swedia) dan Nur Djuli (Malaysia).

Ada banyak lagi GAM yang datang dari seantero dunia; Swedia, Denmark, Norweygia, Amerika Serikat, Australia dan Malaysia. Pertemuan pagi itu, Ahad 21 Mei 2006 bukan di luar negeri, tapi di salah satu gedung komplek AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh. Acara itupun ditabalkan sebagai; Pertemuan bangsa Aceh ban sigom donya – Pertemuan bangsa Aceh seluruh dunia.

Tanpa pengamanan kepolisian, hanya beberapa mantan TNA GAM bertugas menjaga gedung itu. Sebagian di luar sebagian menunggu di pintu masuk sebuah ruangan di lantai. Mereka sedang mengadakan hajatan, menentukan arah pilitik GAM pasca penandatangan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Sebuah kesepakatan damai menghentikan perang dengan pemerintah Indonesia.

“Pertemuan ini akan diadakan dua hari dan bersifat tertutup,” sebut Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood, mengawali penjelasan.

Katanya, tujuan mengadakan pertemuan akbar tersebut adalah untuk memperkuat gerakan sipil mereka di Aceh. Tokoh-tokoh GAM itu akan saling memberikan pandangan untuk menyusun strategi politik yang kuat, bahkan mereka yang selama ini bermukim di luar negeri, membawa konsep-konsep pilitik di negara Eropa maupun Amerika.

Beberapa agenda besar yang akan dibahas adalah sosialisasi MoU, persiapan pembentukan partai, pengawalan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA), sampai strategi politik menjelang pilkada Aceh. “Kita akan membuat sebuah kekuatan untuk berpolitik sesuai dengan MoU,” sebut Sofyan.

Tujuan pertemuan juga tak lepas dari keinginan GAM untuk membentuk sebuah partai lokal setelah RUU-PA rampung disahkan oleh parlemen di Jakarta. Untuk itu, maksud GAM mengundang beberapa perwakilan masyarakat Aceh, sebagai bukti bahwa pembentukan partai lokal nantinya, bukanlah punya GAM tapi juga kepunyaan seluruh masyarakat Aceh.

“Apa yang kita bicarakan nanti menyangkut semua bentuk mekanisme-mekanisme untuk menyukseskan perdamaian ini,” jelasnya rinci.

Soal pilkada, apakah kemungkinan GAM bergabung dengan partai?
Sofyan membantah berita tersebut. GAM nantinya akan masuk ke pilkada melalui calon independen. “Kalau itu tidak terbuka, kita mungkin tidak terjun ke arena itu. Kita tidak bergabung dengan partai-partai yang lain,” tegasnya.

Juru Bicara KPA GAM itu juga membantah wacana penempatan Hasbi Abdullah sebagai tokoh GAM dengan Humam Hamid dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Aceh. Saat itu, isu tersebut santer dibicarakan publik.

“Nanti semua hasilnya akan diumumkan dalam konferensi pers, usai pertemuan ini,” ujar Sofyan Dawood sambil berlalu memasuki ruangan.

***
SAMPAI waktu yang dijanjikan, 23 Mei 2006. Konferensi pers digelar menjelang sore. Hasilnya beberapa rekomendasi untuk memperkuat gerakan sipil di kalangan GAM, juga sebuah keputusan untuk mempersiapkan pembentukan partai politik GAM di Aceh. Tentunya usai pilkada nanti.

Ada yang megganjal dalam jangka pendek. Tak ada putusan pasti soal siapa yang diusung GAM sebagai calon independen yang maju bertarung dalam gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh ke depan.

“Sudah dipilih nama-nama, dalam kesempatan ini belum bisa diumumkan, kami masih menunggu RUU-PA disahkan pemerintah Indonesia,” sebut Malek Mahmud, kala itu. Seterusnya, Aceh dan khususnya pendukung GAM di masyarakat dalam kebimbangan.

29 Mei 2006, para tokoh GAM menggelar lagi pertemuan di Hotel Rajawali, Banda Aceh. Walaupun tak selengkap pertemuan pertama. Pertemuan itu ditutup untuk umum dan bersifat sangat rahasia. Beberapa mantan anggota Tentara Neugara Aceh (TNA) GAM tampak berjaga-jaga di depan hotel, tentunya minus senjata. “Pertemuan yang lalu belum ada keputusan apa-apa, kita berembuk lagi untuk menentukan arah politik,” sebut Bakhtiar Abdullah, Juru Bicara GAM.

Sampai sore pertemuan berakhir, tak ada yang tahu apa kesimpulannya. Baru keesokan harinya, konferensi pers digelar di Markas Besar GAM, Lamdingin, Banda Aceh. Keputusannya sungguh mengagetkan. GAM memutuskan untuk tidak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh.

“GAM secara organisasi tidak mengajukan calon untuk pilkada, tetapi kami memberikan kebebasan kepada semua anggotanya untuk mengajukan diri sebagai calon atas nama pribadi. Dengan tidak mengatas-namakan GAM,” sebutnya kepada wartawan, kala itu.

Keputusan GAM itu menjawab semua isu politik yang beredar selama ini berkaitan dengan mereka di Aceh. Awalnya, sempat beredar isu nama Nashiruddin – M. Nazar yang akan diusung GAM dalam pilkada, juga isu tentang koalisi GAM dengan PPP yang menjagokan Humam Hamid (PPP) – Hasbi Abdullah (GAM).

Menurut Bakhtiar, keputusan politik yang diambil itu sudah sah. GAM menyerahkan semua keputusannya kepada masyarakat untuk memilih siapapun calon yang akan ikut dalam pilkada nanti. GAM merestui semua calon, baik yang masuk lewat jalur independen maupun melalui partai.

Malek Mahmud, Perdana Menteri GAM mengakui dalam pertemuan para tokoh GAM, ada wacana untuk mencalonkan diri pada pilkada Aceh dan melihat calon-calon yang layak dikalangan GAM. Tapi kemudian, keputusan yang diambil tetap tidak ikut pilkada.

Saat ini menurut Malek, GAM sedang mempersiapkan diri untuk pembentukan partai politik lokal di Aceh. “Apabila GAM sudah siap menjadi partai politik lokal, kami akan berkonsentrasi untuk itu, kami ikut pada pemilihan umum mendatang, pada 2009,” sebutnya.

Artinya, “GAM tidak melibatkan diri pada pemilihan ini,” tambah Munawar Liza Zein, Deputi Juru Bicara GAM.

Dia mengatakan, saat ini GAM sudah menyusun kerangka dan struktur partai lokal mereka di Aceh. Program juga telah disiapkan bersama dalam beberapa kali pertemuan mereka. Partai Politik GAM ini akan diumumkan setelah Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) disahkan.

Sofyan Dawood, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) GAM membantah bahwa keputusan politik yang diambil GAM karena adanya silang pendapat di tubuh mereka. “Tidak ada masalah ditubuh GAM, itu hasil keputusan bersama dalam pertemuan kami,” sebutnya.

Sofyan menegaskan, terserah kepada masyarakat Aceh untuk memilih pemimpin di Aceh dalam pilkada ke depan. Keputusan ini juga disosialisasikan kepada masyarakat melalui KPA GAM di daerah-daerah.

Keputusan GAM untuk maju pada 2009, dinilai tepat oleh Mawardi Ismail, Pengamat Sosial Politik di Aceh. Sebelum keputusan itu diambil, dia pernah menyebutkan kekuatan GAM akan kuat jika mereka bertarung setelah adanya partai lokal. “Waktu yang paling tepat untuk GAM adalah pada periode selanjutnya tahun 2009, karena telah punya kekuatan politik,” sebutnya kala itu.

***
BEGITU sederhanakah persoalannya?

Kendati tak ada yang mengakui perpecahan dalam tubuh GAM, tapi tersirat dalam keputusan-keputusan GAM berikutnya. Tgk Usman Lampoh Awe bercerita sepekan setelah keputusan itu diambil, kepada saya.

Beliau adalah Ketua Majelis GAM yang merupakan struktur tertinggi dalam tubuh gerakan itu pasca damai. Majelis bertugas untuk menggeser perjuangan dari bersenjata ke sipil. Juga menjembatani semua masalah berkaitan dengan pemerintah dan dalam tubuh GAM sendiri, termasuk membesarkan organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA) GAM, sampai Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) disahkan.

Saat pertemuan GAM di Unsyiah. “Salah satu bahasan yang menegang adalah saat memilih calon dari GAM untuk ikut memeriahkan pilkada Aceh secara independen atau pun koalisi,” sebut Tgk Usman.

Pendapat demi pendapat muncul, tokoh muda GAM ikut memberikan argumen diantara petinggi yang hadir. Dengan alasan demokrasi, tokoh muda bebas berapresiasi. Calon-calon pun bermunculan.

Petinggi GAM di Swedia mengusung satu unggulan, Hasbi Abdullah –adik Zaini Abdullah- sebagai calon gubernur. Usulan tunggal ini mendapat tantangan dari para tokoh muda di lapangan. Mereka menilai berhak juga untuk mengusulkan calon lainnya sebagai pilihan. Keberagaman pendapat untuk memilih calon membuat forum menegang, “hingga ada delapan calon yang diusung, semuanya dipilih dalam sistem setengah paket,” sebutnya.

Tgk Usman melanjutkan, sistem setengah paket adalah pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur secara terpisah. Dia hanya menyebutkan empat calon yang akan dipilih, Hasbi Abdullah dan Nashiruddin sebagai calon gubernur. Sementara untuk wakil diusulkan M. Nazar dan Humam Hamid.

Dari hasil pemungutan suara, mantan juru runding GAM Teungku Nashiruddin bin Ahmed mendapat suara terbanyak (39). Dia unggul lima angka dari Hasbi. Untuk calon wakil gubernur, Ketua Presidium SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) Muhammad Nazar unggul dengan 31 suara. Pada posisi kedua, meski bukan anggota GAM, Humam Hamid mendapat selisih tujuh suara. Nashiruddin sendiri tidak sempat hadir dalam forum tersebut.

Pengakuan Tgk Usman, dia menghubungi Nashiruddin untuk memberitahukan keputusan yang diambil forum. Tapi nyatanya, Nashiruddin menolak putusan dan mengundurkan diri dari calon dengan segala hormat. “Tiga puluh tahun saya berjuang bukan untuk itu, saya akan besar bukan dengan itu (menjadi gubernur), saya mundur,” Tgk Usman menirukan kutipan Nashiruddin.

Nashiruddin resmi menarik diri, otomatis Hasbi yang diperingkat selanjutnya mesti naik dan bergandengan dengan M. Nazar. Tapi kemudian menurut Tgk Usman, Hasbi tidak bersedia bergandeng dengan M. Nazar, alasannya tidak cocok.

Pertemuan GAM selanjutnya di Hotel Rajawali. Sebuah sumber menyebutkan dalam pertemuan itu pertentangan pendapat tokoh muda dan tokoh tua GAM muncul lagi. Sebagian menganggap Hasbi Abdullah tidak layak untuk mewakili GAM, karena bukan tokoh GAM murni. Sementara kaum tua menganggap M.Nazar masih terlalu muda.

Siapa tua dan muda? Sumber di kalangan petinggi GAM menjelaskan bahwa di barisan kelompok tua ada nama-nama seperti; Malek Mahmud, Zaini Abdullah, Tgk Usman Lampoh Awe, Ilyas Abed, Zakaria Saman. Kalangan GAM petempur, kabarnya seluruh alumni Libya –personil GAM yang pernah latihan kemiliteran di Libya- berada di belakang kelompok ini.

Sementara di kelompok muda berdiri Sofyan Dawood, Irwandi Yusuf, Bakhtiar Abdullah, Munawar Liza Zein dan beberapa panglima serta juru bicara GAM per wilayah. “Ada juga yang netral,” sebut sumber itu.

Soal Hasbi Abdullah bukan GAM murni. Bagi Tgk Usman, yang mengetahui Hasbi itu GAM atau bukan GAM adalah pimpinan. Pemahaman anggota GAM, tidak mesti memegang senjata. Muhammad Nazar sendiri diakui Usman sebagai anggota GAM yang duduk di Majelis. Sementara SIRA, organisasi pimpinan Nazar bukan bagian dari gerakan itu. “Agar tidak timbul masalah, kami berpikir tidak ikut pilkada, belum lagi calon independen pun belum terlalu jelas dalam RUU-PA yang belum disahkan,” jelas Tgk Usman kala itu.

Basa-basi dia menyebutkan, kebijakan yang diambil juga untuk menyimpan sedikit energi guna persiapan yang lebih matang dalam strategi politik selanjutnya. GAM akan mempersiapkan diri untuk pembentukan partai politik, guna melaju pada pesta politik 2009. Tapi pihak GAM mengizinkan semua anggotanya untuk maju atas nama pribadi dalam pilkada. “Saat ini keputusan itu sudah final.”

Ke depan kalau RUU-PA sudah disahkan? “Trik politik kita tidak tahu, kita saja bicara hari ini akan beda dengan besok,” sebutnya sambil meminta beberapa informasi jangan ditulis.

Usman sendiri mengakui soal ‘Tua-Muda’. Dalam mengambil keputusan ada perbedaan pendapat antara tokoh tua dan muda di tubuh GAM. Tapi, perbedaan pendapat hanya sebatas warna-warni dalam demokrasi, tidak sampai menimbulkan perpecahan. Keterkaitan tua-muda tidak bisa dipisahkan dalam pergerakan. “Di masyarakat memang ada kita dengar isu itu, tapi kita tidak pecah, mungkin masyarakat tidak tahu,” sebutnya.

Hal yang sama diakui oleh Sofyan Dawood, Juru Bicara KPA GAM. Menurutnya, dia tidak menganggap dirinya sebagai wakil dari tokoh GAM muda. Isu tentang Muzakkir Manaf, Ketua KPA GAM yang tidak bisa mewakili tokoh muda karena loyal kepada kelompok tua, dibantah Sofyan. Dia hanya menganggap sebuah kewajaran dalam pengabilan keputusan ada sedikit perbedaan pendapat. “Tidak ada perpecahan dalam tubuh GAM, semua jajaran KPA tidak ada masalah,” sebutnya kepada saya, beberapa jam setelah Tgk Usman memberikan keterangannya.

Sofyan menyebutkan, secara struktur memang ada tingkatan dalam tubuh GAM. Setidaknya dia menyebut tiga komponen, GAM yang duduk di Majelis, GAM pendukung dan GAM biasa. “Ada peringkatnya, karena tidak semua rahasia politik bisa diketahui oleh semua jajaran GAM.”

Pada pertemuan GAM seluruh dunia, Sofyan pernah memberikan saran siapapun yang naik mewakili harus dari GAM murni, alias benar-benar GAM. Sehingga sempat menimbulkan perdebatan menentukan sebuah calon yang tepat. Baru kemudian peserta menentukan beberapa calon untuk dipilih.

Menurutnya, keputusan yang diambil GAM untuk tidak ikut pilkada sudah bulat. GAM memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mencalonkan diri secara independen, terserah kepada masyarakat untuk memilih mana yang terbaik.

Secara politik, dia menganggap keputusan itu sudah tepat. Andaikan GAM berkeras untuk naik sekarang dan kemudian menang di pilkada, tokoh gubernur dari GAM pasti akan sendirian, alias tidak didukung oleh parlemen di DPRD. Artinya sama saja dengan pemerintahan yang dulu, tanpa perubahan. Akibatnya, GAM akan tercoreng pada 2009. “Tetapi jika naik pada 2009, setelah siap dengan partainya, setidaknya akan ada anggota GAM di parlemen. Hal ini bisa membuat sedikit perubahan dalam pemerintahan Aceh.” Jelas Sofyan.

Demokrasi sedang berlangsung, mendalami politik setelah tak ada lagi konflik. Proses belajar kemudian berlangsung cepat bak kilat.

***
AHAD siang 4 Juni 2006, di Calang Aceh Jaya. Humam Hamid dan Hasbi Abdullah bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi berdeklarasi sebagai calon gubernur. Mereka didukung sebagian GAM, sebut saja kubu tua.

Di kubu lain, kelompok muda menyusun kekuatan. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar digandengkan guna mencalonkan diri melalui jalur independen, sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Calon independen silakan bertarung asal didukung oleh tiga persen dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk Aceh sekitar 4 juta lebih.

Rahasia umum, dukungan gerakan terbelah dua, bersaing bersama enam calon lainnya. Peta dukungan tak bisa ditarik dalam garis demarkasi. Sejumlah mantan anggota GAM masih bingung akan sikap para pemimpinnya, kala itu. Tak ada yang bisa menebak, kemana suara mengalir sampai pilkada dimulai, 11 Desember 2006.

“Saya akan memilih di Banda Aceh, surat sudah saya ambil dari Bireuen. Saya belum tahu TPS mana, besok aja saya kasih tahu,” jelas Irwandi ketika saya hubungi malam menjelang pilkada, 11 Desember 2006.

Benar saja, pagi itu Irwandi memilih di Banda Aceh, bukan di daerah kelahirannya, Bireuen. “Dulunya pernah tinggal di Kampung Laksana sekitar sembilan tahun,” sebutnya.

Pada pukul 08.30 Wib, Irwandi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) III, Kampung Laksana, Banda Aceh. Puluhan wartawan memburu kehadirannya. Dia didampingi oleh Muhammad Nazar, wakilnya. Setelah mendaftar lalu mencoblos sambil menebarkan senyum ke warga yang padat.

Setelah Irwandi mencoblos, rombongan mereka langsung menuju ke Desa Lampulo. Muhammad Nazar terdaftar sebegai pemilih di TPS I Lampulo, Banda Aceh.

Irwandi sempat memberikan keterangannya kepada pers. Katanya, kalau ditemukan kecurangan dalam pilkada ada pemantau dan pihak berwenang yang akan menanganinya. “Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika adanya kecurangan.”

Berapa target suara? "Saya tidak pasang target apa-apa," sebut Irwandi.

Sementara itu, Humam Hamid melakukan pencoblosan di TPS IV Lampineung, Banda Aceh. Wakilnya Hasbi Abdullah, personil GAM yang pernah 13 tahun di penjara melakukan pencoblosan di TPS IV Kampung Laksana, Banda Aceh.

"Saya langsung pulang ke rumah usai pemilihan," sebut Humam kepada saya.

Hari itu, sebanyak 2.632.935 orang pemilih di seluruh Aceh memberikan suaranya untuk memilih delapan pasang calon gubernur/wakil gubernur Aceh, pada 8.471 TPS di seluruh Aceh. Kemudian ada 19 kabupaten/kota yang akan memilih bupati dan walikota-nya. Hanya masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dan Bireuen yang belum memilih calon bupati.

Jelang sore hari. Irwandi dikalahkan Humam di TPS tempatnya memilih. Irwandi sempat kembali ke sana saat perhitungan suara, “Selamat, Humam menang ditempat saya,” ujarnya kala itu. Sementara Humam menang mutlak di TPS-nya sendiri. Irwandi hanya ada di posisi empat di TPS di TPS IV Kampong Pineung, Banda Aceh.

Malam hari, pukul 20.00 Wib. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil quick count yang dilakukan oleh mereka. Irwandi berada di posisi teratas dibandingkan tujuh calon gubernur lainnya, dengan perolehan suara 39,27 persen. Sementara hasil quick count yang dilakukan LSM Jurdil, Irwandi juga unggul dengan 38,57 persen suara. Humam hanya ada diperingkat kedua.

Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud mengatakan, pihaknya akan menerima apa pun hasil pilkada. “Kita terima apa saja yang sudah dipilih oleh rakyat Aceh,” kata Malik Mahmud usai menghadiri acara perpisahan dengan anggota Aceh Monitoring Mission di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam, 14 Desember 2006.

Saat menghadiri perpisahan dengan AMM, Malik Mahmud dan Irwandi Yusuf duduk satu meja. Posisi mereka hanya dipisahkan oleh Pj Gubernur Mustafa (duduk dekat Irwandi) dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, yang duduk di sebelah Malik.

Usai pertemuan, terlihat Malik dan Irwandi sempat berbicara sebentar. Saat ditanya apakah dia juga menerima jika Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar menang dalam Pilkada 11 Desember. “Of course,” jawabnya singkat sambil berlalu meninggalkan wartawan.

Pada 29 Desember 2006, KIP merilis hasil resmi perhitungan suara. Tak jauh berbeda dengan hasil dari quick count sebelumnya. Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar ditabalkan sebagai pemenang dengan 38,20 persen suara dengan total pemilih 768.745. Sementara Humam Hamid – Hasbi Abdullah berada di posisi kedua, 16,62 suara (334.484).

Bagaimana hubungan Irwandi dengan kubu tua dan GAM Swedia?

“Yang datang waktu pelantikan saya GAM dari Swedia (PM Malek Mahmud), yang mempeusijuk (upacara ada Aceh) saya, GAM dari Swedia juga. Jadi cukup bukti saja, tak perlu saya jelaskan dengan kata-kata,” sebut Irwandi kepada saya saat wawancara pertengahan Februari 2007 lalu.

Irwandi mengakui dulu sempar timbul perseteruan saat pilkada. “Itu dulu waktu pilkada, sekarang tidak ada lagi masalah. Itulah Aceh. Selesai –masalah- dalam sebuah demokrasi.” [ ]

Poin 2 Masih Buntu

2008-05-12T02:46:00.000-07:00

by: Adi Warsidi

MoU Helsinki mengamanatkan pengadilan HAM dan KKR. Tercantum pada poin nomor dua, jalan ke sana masih buntu. Deadline pun telah lewat, rakyat parau dalam teriaknya.

Tak luntur semangat dua ratusan massa pagi itu, kendati hujan mengguyur Banda Aceh. Akhir Juli 2007 lalu, mereka punya unek-unek yang akan dilemparkan ke gedung dewan. Yel...yel ... membahana di tengah ocehan para orator, kadang parau diiringi isak tangis perempuan yang banyak ikut serta. Mereka datang dari -sedikitnya- 10 kabupaten/kota di Aceh.

Korban dan keluarga korban yang tergabung dalam Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran (SPKP) HAM Aceh, menyodorkan sejumlah PR (pekerjaan rumah) yang belum terselesaikan. Soal Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.

Serambi ini telah damai. Tugas itu adalah bagian dari amanat kesepakatan damai (MoU) yang lahir di Helsinki, Finlandia, dua tahun lalu. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang disahkan pada Juli 2006 lalu, juga mengamanatkan hal yang sama.

Massa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera menindak lanjuti hasil MoU Helsinki dan UU-PA dengan memperjelas tindak lanjut dari pelanggaran HAM pada masa konflik dulu. “Sejarah kelam Aceh harus segera diungkap melalui instrumen KKR,” Ali Zamzami, koordinator aksi dalam orasinya.

“Dalam UU-PA kasus pelanggaran HAM akan diusut, tapi mana janji itu, sudah hampir setahun KKR aja belum ada,” sebut Ali Zamzami.

Memang KKR di Aceh masih mengambang. Padahal dalam UU-PA tercantum bahwa KKR Aceh harus dibentuk maksimal setahun setelah UU PA disahkan. Pembentukan KKR Aceh pun harus dibentuk oleh KKR Nasional. Di sinilah masalahnya, Mahkamah Konstitusi telah mencabut UU KKR Nasional pada awal Desember 2006.

Mahkamah Konstitusi menyatakan produk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut bertentangan dengan konstitusi. Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 27/2004 itu, praktis upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak azasi lewat jalur rekonsiliasi mandek. Demikian pula nasib 42 calon anggota Komisi Kebenaran hasil seleksi DPR.

Putusan Mahkamah itu menjawab gugatan uji material yang diajukan, antara lain oleh LBH Jakarta, Elsam, Kontras, Solidaritas Nusa Bangsa, dan Imparsial. Setahun setengah silam lembaga-lembaga tersebut meminta Mahkamah membatalkan pasal 1 ayat 9, pasal 27, dan pasal 44 Undang-Undang Komisi Kebenaran. Mereka menyebut pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 45.

Pada pasal 1 ayat 9, misalnya, disebutkan amnesti diberikan presiden untuk pelaku pelanggaran berat terhadap hak asasi setelah memperhatikan pertimbangan DPR. Menurut Mahkamah, untuk pelaku pelanggaran berat hak asasi tidak ada ruang sama sekali untuk amnesti. Jadi, pasal ini bertentangan dengan hukum internasional yang sudah diterima oleh hukum Indonesia.

Adapun pasal 27 menegaskan, kompensasi dan rehabilitasi untuk korban diberikan jika permohonan amnesti pelaku kejahatan dikabulkan presiden. Menurut Mahkamah, pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban tidak bergantung pada satu kondisi, termasuk amnesti. Nah, pasal ini dinilai bertabrakan dengan konstitusi, yang memberikan jaminan warga Indonesia mendapat perlindungan hak asasi.

Sebenarnya hanya pasal 27 yang dibatalkan Mahkamah. Pasal itu, menurut Mahkamah, jelas bertubrukan dengan UUD 45. Namun, karena seluruh ”operasional” Undang-Undang Komisi Kebenaran dinilai bergantung dan bermuara pada pasal 27, Mahkamah pun ”membekukan” undang-undang tersebut. Menurut Mahkamah, dengan aturan-aturan seperti itu, undang-undang itu justru tidak mendorong pelaku menyelesaikan perkaranya lewat Komisi Kebenaran. ”Karena mengandung banyak ketidakpastian hukum,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie seperti dikutip dari Majalah Tempo.

Banyak yang kecewa putusan itu. Banyak juga usulan lain muncul dari aktivis hak azasi. Bekas Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, misalnya, mengusulkan pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). ”Atau masyarakat membuat sendiri Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” ujarnya.

Bagaimana dengan Aceh?
Batalnya putusan di tingkat nasional itu memandekkan jalan bagi KKR Aceh. Padahal itu adalah amanat MoU Helsinki. Dalam kesepakatan yang ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005 lalu, pihak GAM dan Pemerintah RI sepakat bahwa; “Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh” dan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.” (MoU Poin 2.2 dan 2.3).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) menyebutkan; Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UU ini akan dibentuk KKR di Aceh. Kemudian, KKR Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KKR Pusat serta bekerja dengan aturan perundang-undangan. (Pasal 229)

Dalam pasal 259 dan 260 disebutkan bahwa Pengadilan HAM dan KKR sudah terbentuk di di Aceh maksimal satu tahun setelah UU-PA disahkan. UU-PA disahkan pada 11 Juli 2006. Deadline itu terlewat sudah. Pengadilan HAM dan KKR Aceh masih nihil.

Pemerintahan Aceh dan penggiat HAM di Aceh optimis, KKR tetap bisa dibentuk kendati UU tentang KKR telah dicabut Mahkamah Kontitusi. Acuannya tentu pada amanat UU-PA. Jalan itu sedang terus dirintis.

***
Satu jalan buntu. Analis politik Indra J. Piliang mengatakan, pembentukan KKR Aceh akan terhambat karena tidak mempunyai landasan hukum. “Kita harus menunggu adanya Undang Undang KKR yang baru,” katanya dalam sebuah seminar di Banda Aceh.

Dia mengatakan, masyarakat Aceh harus bekerja lebih keras dengan melakukan permintaan dan mengirim surat kepada Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri serta Mahkamah Konstitusi. “Ajukan surat supaya Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi mendorong pemerintah dan DPR untuk cepat berbuat, supaya UU KKR yang baru segera lahir.”

Tapi Pemerintahan Aceh dan para aktivis azasi di Aceh punya pandangan lain. Mereka optimis, KKR tetap bisa dibentuk tanpa mengacu kepada UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR yang telah dicabut mahkamah.

Sayed Fuad Zakaria, Ketua DPR Aceh menilai pembentukan KKR di Aceh tidak harus mengacu pada KKR pusat. “Kita sudah ada UU khusus yaitu UU PA dan kita mengacu ke sana, ini bagian dari tugas pemerintah Aceh selaku pelaksana jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.”

Dalam hal ini, pemerintah Aceh terus mendesak Jakarta untuk segera mempersiapkan landasan hukum supaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bisa secepatnya dibentuk. Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar mengatakan pihaknya telah menyampaikan desakan berkali-kali kepada Pusat untuk segera mempersiapkan landasan itu.
“Berkali-kali sudah kita sampaikan, seperti kepada Lemhanas, bahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kita harus mendorong pembentukan KKR Nasional,” sebutnya.

Sesuai amanat MoU dan UU-PA, harusnya Pengadilan HAM dan KKR Aceh sudah terbentuk di Aceh maksimal setahun usai UU-PA disahkan. Deadline itu sudah lewat sejak 11 Juli 2007 lalu, Pengadilan HAM dan KKR masih mengambang.

Aktivis HAM di Aceh terus merapatkan barisan berjuang untuk keadilan bagi korban. “Kalau kita bicara mandat, otomatis kedua-duanya menjadi penting dan memang dibutuhkan oleh korban,” sebut Asiah, Direktur Komisi untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.

Dengan bekunya UU tentang KKR, Asiah berpendapat masih terbuka peluang bagi Aceh untuk membentuk KKR di Aceh. Alasannya, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-undangnya, bukan intitusi KKR. Lagi pula, Aceh punya UU-PA yang mengamatkan pengadilan HAM dan KKR. Jadi peluang untuk itu masih saja terbuka.

Afridar Darni, Direktur LBH Banda Aceh berpendapat, kalau ada niat semua masalah akan bisa diatasi. Tapi, masalah KKR di Aceh adalah pekerjaan besar dan mungkin menghabiskan waktu yang cukup lama. “Sampai hari ini saya tidak tahu, apakah dibahas ulang atau bagaimana masalah KKR ini di tingkat pusat,” sebutnya.

***
Masyarakat Aceh banyak yang tak paham apa itu Pengadilan HAM dan KKR. Ini menjadi kesulitan tersendiri dalam menuntut keadilan bagi korban konflik di Aceh.

Asiah menilai, salah satu faktor pelanggaran HAM di Aceh banyak yang tidak terungkap, karena masyarakat tidak tahu mekanisme penyelesaian itu. “Ada yang keluarganya hilang, ada yang keluarganya disiksa atau dipukul, masyarakat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan keadilan dari apa yang mereka alami.”

“Dari temuan kami, masyarakat sadar bahwa hak-hak mereka dilanggar tapi mereka tidak mengerti dengan aturan konstitusi yang ada,” sambung Asiah.

Sosialisasi yang dilakukan pun selama ini masih terbatas, hanya menyentuh kalangan atas.
Sosialisasi hanya terjadi antara Pemerintah Aceh ke Pemerintah Kabupaten. Kemudian juga ke beberapa LSM. Sedikit sekali yang menyentuh masyarakat bawah yang merasakan sendiri dampak langsungnya.

KontraS telah setahun terakhir mencoba melakukan penguatan korban konflik dan korban pelanggaran HAM di Aceh. “Kita juga melakukan sosialisasi tentang pengadilan HAM dan KKR,” urainya.

Apapun, keduanya penting karena merupakan amanat MoU dan UU-PA. Dua landasan yang lahir mengisi perdamaian di Aceh. “Satu lagi yang perlu diingat, problem konflik di Aceh karena adanya rasa ketidak-adilan. Kalau KKR dan pengadilan HAM terbentuk, asumsinya sebagian dari rasa keadilan korban itu terpenuhi,” sebut Afridar Darni.

“Maka dari itu Aceh bisa menjadi lebih damai.”

Masalah menghadirkan keadilan di Aceh itu memang komplek. Pengadilan HAM dan KKR masih sebatas merangkak. Pemerintahan Aceh dan aktivis HAM masih dalam perjuangannya Masyarakat terus berteriak dengan suara parau, meneriakkan sebuah amanat MoU yang lesu, dalam aksi-aksi itu. [ ]

Kebebasan.

2008-05-11T12:28:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Tentang kebebasan pers di Aceh

Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati setiap 3 Mei. Semuanya bermula dari Seminar Kebebasan Pers yang diadakan para jurnalis di Afrika, yang disponsori UNESCO, pada 29April - 3 Mei 1991 di kota Windhoek, Namibia. Dari sana, mereka mengeluarkan deklarasi yang berisi penegasan dukungan para jurnalis se-Dunia terhadap isi Pernyataan Umum Hak-Hak Azasi Manusia PBB (Pasal 19) tentang pendirian, pemeliharaan, dan promosi pers yang independen, pluralistik dan bebas, sebagai bagian esensial bagi pengembangan ekonomi dan demokrasi di suatu negara.

Deklarasi Windhoek mendefinisikan independen sebagai pers yang bebas dari penguasaan pemerintahan, politik atau ekonomi, dan dari kontrol atas bahan-bahan serta infrastruktur produksi dan pendistribusian media massa. Deklarasi itu juga mengimbau adanya jaminan konstitusional bagi kebebasan pers dan hak untuk berasosiasi.

Setelah 16 tahun yang lalu, kebebasan hanya didapat oleh sebagian negara maju. Di wilayah konflik belahan dunia manapun, jauh panggang dari api. Bagaimana dengan Indonesia dan Aceh? Fokus saja ke Aceh, karena kawasan ini baru saja bebas dari konflik panjang.

Satu pertanyaan awal, bebaskah para wartawan meliput Aceh pasca damai? Bebaskah mereka menulis apa adanya di media? Ini tulisan untuk menjawab itu. Menggambar dengan kata yang mungkin kosong, tentang kondisi kawan-kawan yang masih merasa dikecam, diancam dan diintervensi oleh mereka. Umumnya para pimpinan –lembaga apapun- yang masih kebakaran jenggot dalam pemberitaan.

Awalnya iseng saja saya berceloteh tentang ini. Teringat suatu hari, baru-baru saja gubernur kita, Irwandi Yusuf yang terhormat, kecewa dengan pemberitaan sebuah harian lokal di Aceh.

Kira-kira kronologisnya seperti ini. Saat itu para wartawan di Aceh meliput suasana Ujian Nasional (UN) tingkat SMU sederajat di Aceh. Irwandi dan beberapa pejabat lainnya meninjau SMU 4 Lampineung Banda Aceh. Dia memegang harian lokal itu. Sesaat kemudian dia melihat ID card seorang wartawan foto media tersebut. Gubernur menunjuk pada judul berita ‘head line’ yang membuatnya kurang nyaman, ‘Gubernur Tutup kran Investasi Pertambangan’.

“Siapa yang nulis berita ini,” kurang lebih begitu beliau bertanya pada fotografer itu. Maklum, judulnya lumayan membuat investor untuk pertambangan menggigil, begitu mungkin pemikiran orang nomor satu Aceh ini. Si Fotografer sempat tercengang sesaat dan merasa malu menjadi pelampiasan kekesalan Irwandi.

Puncaknya, selesai meninjau pelaksaan UN, Irwandi memberikan koran yang dipegangnya kepada fotografer. Dia langsung masuk mobil dan melaju meninggalkan para insan pers yang kebingungan. “Kasian Aan, jadi sasaran, padahal dia fotografer,” sebut seorang rekan pascakejadian.

Irwandi tak salah, mungkin hanya sedikit keberatan, karena bisa jadi maksudnya tak semua kran investasi pertambangan ditutup di Aceh. Esok hari, harian tersebut membuat berita lagi soal investasi pertambangan itu. Memperbaiki yang dianggap salah ucap.

Saya tak bermaksud menghakimi kejadian itu dengan soal kebebasan pers di Aceh saat ini, juga tak bermaksud menghakimi Irwandi Yusuf. Tak bagus juga terlalu cengeng menanggapi hal tersebut. Karena konflik dulu telah menempa insan pers lebih dari itu. Penilaian ada pada nurani kita sendiri, nurani yang selalu merdeka jika otak berpikir merdeka dan terkekang jika berpikir ada pengekangan.

Sebuah fenomena lain juga perlu direnung, saat terjadi insiden pada akhir Maret 2007 lalu. Insiden pemukulan empat TNI sampai berdarah oleh masyarakat di Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.

Kejadian itu berlangsung menjelang siang. Beberapa wartawan di Lhokseumawe mendapat kabar itu sekitar pukul 13.00 Wib, memastikan kebenaran informasi tersebut, mereka sepakat meluncur ke lokasi. Mereka tiba di sana dulu setelah empat anggota Polisi Militer (POM) juga tiba di lokasi dan mengangkut rekan mereka ke Rumah Sakit TNI AD di Lhokseumawe.

Persoalannya, dua hari kemudian, pihak Komando Distrik Militer Aceh Utara dan POM datang datang lagi ke lokasi. Wartawan tetap setia menyertakan diri. Saat itulah, seorang wartawan harian lain lagi di Aceh, hampir saja bermasalah. Dia dipanggil kasar oleh seorang personel POM sambil diminta untuk hadir ke markas, terkait pemberitaan di media-nya dan pemuatan foto TNI yang dipukul warga. Kebetulan hanya media itu yang memuat foto satu hari pascakejadian.

Aparat TNI merasa kesal, kenapa wartawan yang lebih duluan tahu tidak melapor? Jangan-jangan wartawan juga terlibat menikmati pemukulan itu? Apakah wartawan membiarkan saja pemukulan? Apakah diperlukan kesaksiannya? Dan belakangan, semuanya berakhir damai.

Saya juga teringat apa yang telah terjadi terhadap sebuah media lain di Aceh. Dalam dua edisi akhir Maret 2007 lalu, tabloid satu mingguan tersebut mengeluarkan daftar gaji karyawan Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh – Nias.

Pada saat edisi kedua memuat list daftar gaji –dari tiga edisi yang direncanakan- media tersebut juga menulis soal mereka yang menerima gaji tanpa bekerja. Ada banyak foto yang dipasang di sana, yang menurut media itu tidak bekerja dengan barbagai ulasannya. Foto mereka juga terpampang.

Edisi selanjutnya, media tersebut tak lagi memuat daftar gaji staf BRR. Pada salah satu lembarannya, memuat permintaan maaf kepada pembaca. Publik binggung dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? “Saya merasa terancam dengan teror SMS dan telepon dari orang yang tak dikenal, terkait dengan pemuatan laporan tersebut,” sebut Saleh kepada saya.

Dia mengakui tak membuat pengaduan ke aparat penegak hukum. Karena pelaku teror biasanya sulit terungkap. Biasa... peneror adalah pengecut yang bersembunyi di balik suara dan kata, tak berani unjuk muka.

“Saya memilih jalan tengah untuk tidak menurunkan lagi daftar gaji di edisi selanjutnya, berani bukan berarti tabrak tembok,” sebut Saleh. Maklum, lawan pers yang meneror di sini tak terlihat.

Untuk kasus ini, mungkin banyak yang berani mengambil kesimpulan, itu adalah bentuk pengekangan pers di Aceh yang melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Lalu, bisik-bisik halus masih sering terdengar, kalau kebebasan pers di Aceh masih terkekang.

***
Mengenang Pers Aceh masa darurat, kerap membuat kening mengerut. Pers di sini punya catatan tersendiri. Saat darurat militer, Endang Suwarya sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) membatasi gerak wartawan dengan Maklumat No. 5 Tahun 2003. Bunyinya, melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita.

Membatasi ruang gerak, juga dilakukan dengan mengidentifikasi wartawan melalui kartu pers Merah Putih. Pengekangan kembali dilanjutkan pada masa dararut sipil, dengan Maklumat Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) No. 4 tahun 2004, yang mengatur tatacara jurnalis dalam meliput konflik di Aceh.

PDSD juga mengeluarkan himbauan untuk media di Aceh, agar menyiarkan iklan keberhasilan PDSD di medianya, pada 1 september 2004. Menurut PDSD, ada dasar yang kuat, UU No 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya dan Keppres No 43 Tahun 2004, tentang penerapa status darurat sipil. Puncaknya, ketika PDSD juga mengeluarkan Maklumat khusus, melarang wartawan untuk meliput semua kegiatan GAM menjelang Milad GAM, 4 Desember 2004 lalu.

“Mereka punya kewenangan besar untuk melakukan apa saja, kita nggak bisa gugat, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena UU dapat memungkinkan mereka untuk melakukan apa saja,” sebut (Alm) Muharram M. Nur, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Banda Aceh, kala itu. UU Pers Tahun 1999 terkunci rapat.

Stanley, Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam sebuah tulisannya setelah Darurat Sipil dicabut (18 Mei 2005), menyebutnya dengan ‘Dua tahun masa darurat pers’. Stanley mencatat, selama dua tahun itu di Aceh ada wartawan diancam, dipukuli, diculik, disandera dan bahkan dibunuh. Walaupun ada beberapa yang menyebarkan berita dengan menembus berbagai kesulitan.

Pasca tsunami, para wartawan telah mampu menggalang munculnya solidaritas masyarakat dunia. Bayangkan bila pers tak hadir di Aceh saat itu, penguasa darurat sipil di Aceh ataupun aparat militer tak memiliki kekuatan untuk itu. “Barangkali ini adalah pelajaran mahal yang jangan diulang, menghalangi pers bekerja secara independen dan bekerja mengandalkan nurani,” tulis Stanley.

Penekanan pers dimasa konflik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui TNI/Polri, tapi juga GAM. Beberapa kasus, ketika mobil sirkulasi milik Media Serambi Indonesia ikut dibakar, sebagai tuntutan GAM terhadap pemberitaan yang seimbang. Kemudian penculikan Ersa Siregar serta Ferry Santoro di Aceh Timur. Kasus ini menjadi puncak terburuk perlakuan terhadap insan pers di Aceh, dalam masa konflik. Ersa kemudian meninggal dalam sebuah kontak senjata, 29 Desember 2003, di Peurelak, Aceh Timur. Sementara Ferry dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004.

Damai kemudian yang disepakati di Helsinki, Filandia dan melahirkan sebuah MoU, memberi nuansa lain. Sedikit kebebasan lain dalam kerja jurnalistik. Titik awal di 15 Agustus 2005.

Sejak saat itu, pers begitu bebas mondar mandir, menuliskan apa saja yang terekam, tanpa ragu lagi menyebut nama GAM dan petingginya. Plus keberadaan Tim Misi Pemantau Keamanan (AMM) yang membuka akses lebih jauh terhadap para jurnalis. “Kita akan membuka informasi kepada semua kawan-kawan pers,” kata Pieter Feith, Ketua Tim AMM. Puncaknya, ketika amnesty untuk GAM diumumkan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 31 Agustus lalu. Semua pihak, TNI/Polri dan GAM memberikan sinyal itu.

Setelah 15 Agustus 2005, banyak kemajuan kebebasan pers di Aceh. kendati belum sepenuhnya, tapi para jurnalis terus menggantung harap agar 3 Mei, bisa menjadi titik balik lainnya dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Tentunya sesuai dengan kode etik dan keberpihakan kepada masyarakat.

Satu lagi, wartawan juga bukan manusia sempurna dan pemimpin juga bukan manusia setengah dewa. [A]

Banda Aceh, Mei 2007 (acehkita.com)

Damai Setelah 60 Tahun Merdeka

2008-05-08T09:49:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Sekilas sejarah setelah perang bersama Belanda dan Jepang berakhir. Aceh merdeka bersama Indonesia, ada kisah manis dan pahit. Sampai enam puluh tahun kemudian...

14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari sekutu. Tanda sebuah perang dunia kedua berakhir.

17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dua bulan kemudian beberapa perwira Belanda hadir ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh dijumpai dalam keadaan kacau balau, Belanda berpendapat perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah timbulnya pemberontakan. Belanda adalah salah satu negara sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan beberapa negara eropa lainnya.

Pendudukan itu tidak pernah terjadi, sampai Jepang meninggalkan Aceh pada Desember 1945, sekutu masih sibuk mengurus Jawa. Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri, mandiri mengurus pemerintahan dalam sebuah pemerintahan republik yang telah didirikan. Gubernur pertama di Aceh dan Sumatera adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan. Belanda tidak pernah lagi menembus Aceh, hingga membuat Aceh daerah yang benar-benar nyata kemerdekaannya, saat itu.

Mengawal kemerdekaan Indonesia, Aceh tercatat sebagai penyumbang dua pesawat yang menjadi cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia Air Ways. Tahun 1948, kala sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa, Aceh menjadi daerah penyelamat. Melalui Radio Rimba Raya di Aceh Tengah, dengung kemerdekaan Indonesia masih dipancarkan dari sana.

Sejarah tercatat lagi, saat Gubernur Aceh Daud Beureueh menjabat. Dia merasa Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh, dengan melakukan beberapa tindakan politik. Antaranya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh dicabut oleh kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.

Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno, presiden RI saat itu menyala. Daud Bereueh, sang pemimpin Aceh masih sempat menghadap Soekarno, tapi patah arang.
21 September 1953, Daud Beureueh pun memukul gong pemberontakan, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.

Pertempuran demi pertempuran terjadi, kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian, Ikrar Lamteh, 8 April 1957. Isinya, selain itu, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.

Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia. Hasan Saleh menuntut kepada Djuanda agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah Republik. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.

Daud Beureueh meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Daud letih bergerilya, setelah satu persatu karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA).

Pemerintahan Aceh belum kuat. Saat Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin berhasil mendekati Daud Beureueh dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata.

Dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus Istimewa.
***
Istimewa tak membuat Aceh benar-benar lain. Kondisi kemakmuran rakyat masih morat-marit, meski sumber Migas melimpah ruah di Aceh, setelah ditemukan pada tahun 1970 di ladang Arun, Aceh Utara. Gas dan minyak bumi hanya menguntungkan pusat, Aceh hanya menonton kekayaan alam itu dari luar pagar.

Alasan itulah yang membuat Aceh kembali bergolak. Empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung, Hasan Tiro memimpin pemberontakan melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamirkan pada tahun 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie.

Seterusnya, terus-menerus kekacauan terjadi di Aceh, Hasan Tiro kemudian kabur ke Swedia, memimpim pemberontakan dari sana. Berbagai operasi digelar TNI di Aceh, untuk menumpas GAM, pemberontakan tak kunjung padam.

Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dengan operasi jaring merah-nya. Berlangsung selama 10 tahun, operasi itu tercatat banyak makan korban. Pasca kejatuhan Soeharto, presiden RI kala itu, suara rakyat menuntut pengadilan HAM makin gencar dilakukan. 7 Agustus 1998, operasi itu dicabut.

Tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kian bergema. Selain itu, muncul juga tuntutan referendum sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintah Jakarta. Tuntutan itu dimobilisir oleh pada intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA yang didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999 berhasil mengakomodasi keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri.

Serajah mencatat, aksi kolosal yang dibuat oleh SIRA pada 8 November 1999 dihadiri kurang dari sejutaan rakyat Aceh (sebagian sumber menyebutnya 2 jutaan) dari berbagai kabupaten. SIRA yang dipimpin oleh Muhammad Nazar berhasil memobilisir perjuangan rakyat Aceh, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai sebuah bangsa.

Keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat di Aceh, seperti KARMA, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, PERAK, dan HANTAM, yang lahir dengan mengusung berbagai macam isu. HANTAM misalnya, dengan mengusung isu Antimiliterisme berhasil membuat sebuah aksi yang spektakuler pada tahun 2002, dengan aksi yang paling fenomenal, karena dalam aksinya mereka menuntut Cease-fire antara RI dan GAM. Selain itu HANTAM dalam aksinya mengusung empat bendera, seperti bendera GAM, RI, Referendum dan Bendera PBB.

Aksi yang berlangsung pada 6 Mei 2002 itu berakhir dengan penangkapan semua peserta aksi HANTAM seperti Taufik Al Mubarak, Muhammmad MTA, Asmara, Askalani, Imam, Habibir, Ihsan, dan beberapa orang lagi. Aksi itu memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak.

Dalam masa-masa itu, dialog-dialog terus dilanjutkan antara GAM dan RI untuk mencari jalan aman. Hasilnya mulai tampak. Upaya dialog perlu jeda perang. Kesepakatan mulai dirintis sejak Januari 2000, yang kemudian melahirkan Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani pada 12 Mei 2000. Keamanan di jeda ini, naik-turun.
Situasi yang relatif baik kemudian tercipta setelah pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai (Cessation of Hostilities Agreement – CoHA), 9 Desember 2002 di Jenewa. Kendati bentrok terus berlanjut, tetapi minimal kuantitasnya tidak seperti dulu. Komite Keamanan Bersama, yang terdiri dari tiga pihak, Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai penengah pun dibentuk. Komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee (JSC). Komite itu diketuai oleh Thanongsuk Tuvinum, perwira tinggi asal Thailand.

9 Februari 2003, perjanjian damai itu memasuki tahap penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga lima bulan ke depan, melucuti senjata masing-masing. Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu. Masalahnya, proses perundingan kemudian gagal.

Pada Mei 2003, CoHA itu dinyatakan gagal dan tidak dilanjutkan. Para juru runding GAM, ditangkap dan dihukum penjara. Darurat Militer kemudian digelar pada 19 Mei 2003. Ribuan personil TNI/Polri dikirim kembali ke Aceh, untuk menumpas GAM. Satu tahun Darurat Militer, TNI mengklaim telah berhasil menewaskan 2.439 GAM, 2.003 lainnya ditangkap dan 1.559 menyerah. Sementara di pihak TNI, 147 orang tewas dan 422 luka-luka.

Dalam darurat itu, puluhan aktivis pembela rakyat yang kritis ditangkap, tak sedikit pula yang harus hengkang ke luar Aceh. Sebut saja salah satu yang ditangkap, Muhammad Nazar dari SIRA.

Habis Darurat Militer, status Aceh berganti menjadi Darurat Sipil pada 19 Mei 2004. kondisi hampir tidak jauh berbeda. Aceh seakan tertutup dari dunia luar, ratusan korban muncul, terbanyak di pihak sipil. Baik Pemerintah maupun TNI tidak pernah mengumumkan secara pasti berapa korban sipil yang muncul. Namun Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mengakui, sejak darurat diberlakukan sampai September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka berat dan 227 luka ringan.

***
26 Desember 2004, Aceh kembali mencatat Sejarah baru. Bencana hebat tsunami melanda, sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang dan 174.000 orang menjadi pengungsi, yang hidup di tenda-tenda pengungsian.

Dari segi materil, 120.000 rumah rusak atau hancur, 800 km jalan dan 2260 jembatan rusak atau musnah, 693 fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur dan 2.224 sekolah rusak atau hancur. Kerugiannya, sekitar U$ 4,5 milyar.

Bencana itu, membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status Darurat Sipil tenggelam dengan sendirinya, ratusan NGO asing masuk, berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya.

Darurat Sipil kemudian diganti dengan Tertip Sipil pada 19 Mei 2005, saat Aceh sedang membangun pasca tsunami. Kontak senjata masih terjadi di daerah-daerah, kendati dalam intensitas yang makin kecil.

Pembahasan mencari damai di Aceh terus dilakukan. Kali ini Presiden RI Bambang Susilo Yodhoyono lebih serius. Difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) perundingan antara GAM dan RI pun digelar di Helsinki, Filandia. CMI sendiri diketuai oleh bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Setelah dialog lima babak di Helsinki, perunding RI yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin dan perunding GAM yang diketuai oleh Perdana Menteri-nya Malik Mahmud, perundingan mencapai kesepakatan. Ditandatangani pada 15 Agustus 2005, kesepakatan itu dikenal dengan MoU Helsinki.
Awal masa damai di Aceh, setelah enam puluh tahun Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Setelah mereka hengkang dari Aceh. []
Desember 2005

Sepotong Riwayat Militer GAM

2008-05-08T09:21:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

MINGGU, 21 Juli 2002, para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkumpul di Stafanger, Norwegia. Saat itu mereka membicarakan tentang kelanjutan perjuangan pemerintahan GAM dan segala atributnya. Pertemuan itu melahirkan deklarasi Stafanger. Kesimpulannya, bentuk pemerintahan diatur kembali dan juga menetapkan berbagai struktur pemimpinnya. Nama negara menjadi Negara Acheh, lalu nama pemerintahan dikukuhkan menjadi Pemerintah Negara Acheh, dengan ibukotanya Kutaraja (Banda Aceh).

Pimpinan Negara dipegang oleh DR. M. Hasan di Tiro dengan Perdana Menteri, Malek Mahmud. Beberapa menteri GAM juga ditetapkan di sana. Untuk sayap militer, GAM menggati nama dari Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) menjadi Tentara Neugara Aceh (TNA).

Sebelumnya riwayat sayap militer GAM memang panjang. Berawal dari deklarasi GAM untuk menyatakan pisah dari Indonesia pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro sang deklarator saat itu, membentuk sayap militernya, AGAM. Markas pun dibangun di hutan untuk memulai gerilya di Tiro, Pidie.

Hasan tiro yang sebelumnya tinggal di Amerika Serikat, menganggap Aceh perlu hidup terpisah dari Indonesia, karena ketidakadilan dan kesadaran politik. Berangkat dari strategi gerilya ini, awalnya AGAM tak terlalu menonjolkan gerakan bersenjata. Teungku Hasan Tiro menulis dalam catatan hariannya, ”Kami hanya punya beberapa pucuk senjata,” tulisnya dalam ‘The Price of Freedom: Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro’, yang terbit di Kanada pada 1984.

Kepada saya -akhir 2005- Sofyan Dawood, mantan Juru Bicara TNA GAM menceritakan kisah TNA. Pada tahun 1979, Hasan Tiro berangkat ke luar negeri untuk mencari dukungan politik. Urusan perjuangan, diberikan kepada sayap militernya. Panglima militer pertama adalah Daud Husein alias Daud Panek.
Memperkuat gerakan bersenjata, Hasan Tiro mengeluarkan intruksi untuk mengumpulkan para pemuda Aceh yang gagah, untuk dikirim ke Libya. Sekitar tahun 1986, beberapa pemuda Aceh bergabung dan menjalani latihan di Maktabah Tajurra, kamp latihan militer GAM di Libya.

Lalu, satu persatu pulang kembali ke Aceh, ”gerakan bersenjata makin kuat, terutama setelah mereka yang dilatih di Libya kembali ke Aceh,” sebut Sofyan. Para jebolan camp militer inilah yang kemudian menjadi perintis gerilya di Aceh.
Menurut Sofyan, latihan ke Libya berlangsung dalam beberapa tahap, sekitar tahun 1986-1989. Selama itu pula, GAM telah mendidik sekitar 800 orang tentang taktik gerilya, senjata, dan teknik para komando. Lalu kembali untuk niat memerdekakan Aceh.

Tapi tak semuanya bisa tiba di Aceh, sebagian tersangkut di Malaysia, sambil menunggu bisa menyusup ke Aceh. Sebagian lagi memperkuat GAM dalam meminta dukungan pihak luar. Ratusan alumni Libya masih tersisa saat ini, “Sangat banyak, bukan hanya di Aceh, di luar juga ada,” sebut Sofyan.
Sebut saja, Panglima GAM, Muzakkir Manaf yang merupakan angkatan pertama Libya. Lainnya adalah Darwis Jeunieb, Ridwan Abu Bakar dan juga Nasaruddin. Tapi tak sedikit juga yang tewas akibat kontak senjata, seperti Ishak Daud, yang tewas September 2003 lalu, di Peurelak, Aceh Timur.

Alumni inilah yang mendidik para personil muda lainnya di Aceh, hingga kemudian muncul nama-nama seperti Tgk Muchsalmina, Darmansyah, Tgk Jamaica dan Tgk Muharram.

Sayap militer GAM, memakai kurikulum pendidikan militer Libya sebagai standar pengkaderan. Misalnya, dalam baris-berbaris, semua perintah masih memakai bahasa Arab. Cara mereka berbaris juga mirip tentara Libya. Seperti berjalan dengan dagu tegak, dan bergerak serempak dengan irama kaki yang dilambungkan tinggi-tinggi ke depan.

Sofyan Dawood menyebutkan, dalam sejarah sayap militer GAM, sebanyak empat orang telah mengisi jabatan panglimanya, setelah Daud Husein, ada Tgk Keuchik Umar, lalu Komandan Rasyid, sebelum Abdullah Syafii memegang tampuk. “Saat itu Muzakkir Manaf adalah wakilnya,” sebut Sofyan.

Abdullah Syafii meninggal pada 22 Februari 2001, dalam sebuah kontak senjata. Tampuk pimpinan AGAM kemudian dipegang oleh Muzzakir Manaf, tanpa wakil. Juru bicaranya, Sofyan Dawood. Kemudian pada tahun 2002, petinggi GAM mengganti nama sayap militernya dari AGAM menjadi Tentara Neugara Aceh (TNA).
Usai kesepakatan damai, MoU Helsinki, militer GAM berangsur-angsur didemobilisasi. Usai penghancuran semua senjata GAM pada 21 Desember 2005, TNA pun dibubarkan. Secara resmi dinyatakan pada 27 Desember 2005.
Pembubaran sayap militer itu, GAM membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Menurut Sofyan, komite inilah yang akan mengorganisir semua mantan TNA, untuk kemudian dibantu secara organisasi sipil dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Kita tetap akan membantu mantan TNA untuk beralih ke sipil,” sebut Sofyan yang saat ini mempunyai jabatan sebagai Juru Bicara KPA.
Mantan Panglima TNA, Muzzakir Manaf menyebutkan TNA dan segala atributnya sudah dibubarkan, “sekarang yang ada hanya KPA, sebuah organisasi sipil,” sebutnya dalam konferensi pers bersama wartwan di Kantor GAM, Lamdingin, Banda Aceh, 28 Desember 2005.

Keberadaan Muzakkir Manaf di hadapan pers adalah yang pertama, sejak MoU ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. Untuk yang pertama kali ini juga dia berbicara di hadapan pers.
Menurut Muzakkir, komite tersebut juga dipimpin olehnya, guna lebih bisa mengontrol kondisi dan keberadaan mantan TNA GAM, pasca damai. Menurut Muzakkir, KPA ini akan bekerja perlahan-lahan, untuk mengembalikan para mantan TNA ke masyarakat, “bisa mendapat pekerjaan dan perbaikan ekonomi, kita akan terus mengusahakan itu,” sebutnya.
Dua tahun lebih perdamaian berjalan, Muzzakir manaf tetap pada pucuk pimpinan. Sofyan Dawood tak lagi pada juru bicara. Dia digantikan Ibrahim Syamsudin pada 3 Mei 2007. Alasannya, regenerasi kepemimpinan.
Setelah mantan petempur GAM tak lagi di hutan. Bersama KPA, ribuan mereka telah berbaur dengan masyarakat. Kerap berkumpul, tapi tak lagi membicarakan kelanjutan perjuangan seperti di Stafanger, Norwegia dulu. Kini, hanya membicarakan bagaimana kelanjutan perdamaian di Aceh, dan mengisinya. [ ]
Akhir Desember 2005

RIMBA

2008-04-25T01:11:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Raung buldozer gemuruh pohon tumbang,
berpadu dengan jerit isi rimba raya,
tawa kelakar badut-badut serakah,
tanpa HPH berbuat semaunya...
Lestarikan alam hanya celoteh belaka,
lestarikan alam mengapa tidak dari dulu...
ooohh mengapa???

Spontan saja bibir ini bergerak melafalkan bait di atas, saat saya menulis tentang hutan. Irama jari tangan jatuh ke keyboard pada notebook bagai piano. Larut dengan tembang lawas yang tercipta sekitar tahun 1990-an, milik penyanyi rakyat, Iwan Fals.

Belum lagi, ketika melihat foto-foto hasil jepretan kawan-kawan. Ada hutan gersang, ada alur sungai yang kian berkurang debit airnya, ada kayu gelondongan yang diangkut, ada kebakaran hutan yang menghanguskan, ada pembukaan lahan yang tak ramah dan semuannya.

Iwan telah mengingatkan kita sejak lama, soal hutan yang kritis. Alam jadi tak seimbang ketika rimba semakin habis, banjir dan longsor datang. Satwa liar mengamuk dan manusia juga yang menjadi korban kemudian. Pelajaran selalu datang ketika alam mengirim petaka, banjir bandang di Aceh Tenggara, Oktober 2005 silam, banjir bandang di tujuh kabupaten/kota pada wilayah Aceh bagian bagian utara, timur dan tengah pada Desember 2006 lalu.

Harimau dan gajah pun ikut protes, tapi tak mengusung spanduk, ketika habitat mereka terjarah parah. Aksi mereka dengan auman, dengan cakar, dengan taring, dengan belalai, dengan gading dan kaki kekar yang menginjak-injak. Lagi-lagi, kaum kita juga yang menjadi korban.

Andai saja harimau dan gajah dan seisi rimba bisa berkata, pasti dia akan berpesan; ‘Cukup Sudah, jangan lagi jarah rumah kami’.

Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi,
Musnah dengan sendiri-nya akibat rakus manusiaaaaa....

Lagi-lagi, penyanyi country itu dalam bait lagunya.

***
Kala kondisi rimba miris, pemerintah Aceh punya konsep baru yang tak baru lagi. Maklum, soal pelarangan hutan telah diimbau dari dulu. Pada 6 Juni 2007, Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh mendeklarasikan Moratorium Logging untuk sebuah kebijakan jeda tebang. Kata Irwandi, “bukan hanya yang illegal, yang legal saja dilarang.” Artinya secara teori, tak ada pohon lagi yang tumbang setelahnya.

Tapi, ada satu yang mengkhawatirkan. “Pakai apa Pemerintahan Aceh mengawasi hutan, modal ngomong saja atau hanya sekedar mengejar popularitas dan simpati,” celoteh seorang kawan. Tapi bagi saya, langkah itu kendati bukan hal baru mesti didudukung. Hutan tak boleh dibiarkan gundul dan dalam hal ini Pemerintahan Aceh, 200 persen benar.

Tapi, kadang saya juga geli sendiri melihat kenyataan di lapangan. Hutan makin banyak yang bopeng bahkan lebih dari sebelum damai ada. Wajar, perang kadang menjadi pagar sendiri buat hutan. Mana ada orang bodoh yang mau menebang di rimba yang kerap terjadi kontak senjata. Kalau pun ada, satu-dua.

Setelah damai, jangan tanya. Di Lhoong, di Jantho, di Bireuen, di Aceh Tenggara, di Bener Meriah, di Aceh Selatan, di Aceh Timur, di Aceh Utara dan hampir seluruhnya, saban hari ada saja pohon yang tumbang. Setelah deklarasi sama saja. Fenomena ini menabalkan, moratorium logging seakan tak punya taring.

Sulit memang. Dengarlah komentar Kek Abu, umurnya hampir 70 tahun, seorang penduduk lokasi hutan di Lhoong, Aceh Besar. Katanya debit air sungai di sana kian kurang karena rimba tak rindang lagi, beda dengan waktunya masih muda yang kondisi sungai selalu normal.

Siapa pelakunya, Kek Abu tertawa lepas menampakkan giginya yang tak utuh lagi. “Pane mungken hana ka teupu (mana mungkin kamu tidak tahu).” Setelah memaksa, Kek Abu pun cerita. Ada warga yang tinggal di sekitar hutan, mereka punya beking Si Anu dan Si Anu... Namanya memang biasa saja, tapi embel-embel di belakangnya, saya ngeri sendiri menuliskannya. Tak percaya, menyamarlah sekali-kali turun ke dasar hutan, jangan asyik menuduh orang menyebarkan fitnah dan mengutuk pelaku pembabat hutan dari balik meja.

Hutan memang menggiurkan. Tapi mencegah pembalakan hutan hampir mustahil dilakukan tanpa langkah memajukan ekonomi masyarakat seputar rimba. Masyarakat harus diajarkan untuk melupakan kayu, dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu lainnya. Satu lagi, berikan solusi pekerjaan lain buat warga, agar mereka lupa kayu-kayu itu dan jangan asyik berpikir tentang isi rimba yang menggiurkan. Caranya, pemerintah punya cerdik pandai di sekitarnya. Saya yakin pasti bisa, asal mau saja. Jadi bukan hanya sebatas melarang. []

Banda Aceh, November 2007. [Aceh Magazine]

AZASI

2008-04-25T01:01:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Azasi adalah hak yang dijamin Tuhan. Hak ini dapat ditelusuri dalam konsep-konsep hukum dan keadilan sejak zaman Adam dan Hawa. Tuhan menjaminnya dalam kitab-kitab, misalnya Alquran dalam Islam, Injil dalam Kristen, Lotus Sutra dalam Budha dan kitab suci lainnya. Setidaknya ada satu perintah yang dilarang, membunuh, menyiksa, mengambil hak seseorang dengan semena-mena.

Seiring zaman, dunia menyusun hukumnya sendiri yang tak jauh dari ajaran Tuhan. Contohnya sebuah deklarasi yang diakui negara-negara di dunia, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) 1948 berfatwa; ‘Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan... dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama .... atau kedudukan lain’.

Nah... itu teorinya, prakteknya bisa saja jauh melenceng. Lihatlah pada bentangan selebar jagad, adakah yang kuat adil kepada yang lemah? Negara yang kuat sering menyerang negara yang lemah, yang gagah sering menggagahi yang lugu, yang besar sering memukul yang kecil, yang bersenjata kerap menembak seenaknya saja.

Di Indonesia -negara kita- sama saja. Aceh bagiannya juga bernasib sama, ada keadilan-keadilan yang tak rata. Rakyat kecil umumnya.

***
Di Aceh. Ada yang selalu saya tanyakan ketika bertemu kawan-kawan, umumnya dari para petinggi atau aktivis. Rutinnya ... kepada para aktivis. Pertanyaannya kira-kira seperti ini; Bisakah menghadirkan Pengadilan HAM atau KKR?

Jawabannya beragam, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang tanpa alasan dan ada dengan segudang pernyataan. Intinya, dua jawaban itu hampir sebanding, hanya satu dua yang menjawab ‘No coment’.

Di Aceh, isu itu memang menghangat sejak Aceh ‘Merdeka’. Jangan panik dulu... ‘Merdeka’ di sini bukan dalam arti pisah dari Indonesia, tapi bebas dari perang, setelah damai disepakati pada 15 Agustus 2005 lalu. Ada yang istimewa soal mengatur sendiri pemerintahan, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagai penelusuran yang (kurang-lebih) sesuai dengan MoU Helsinki. Ada amanat di sana untuk menegakkan keadilan bagi korban di Aceh. Tapi ada juga kendala, setelah Mahkamah Kontitusi membekukan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR Nasional. Bukankah KKR Aceh mengacu ke sana? Lagi-lagi, ini tertuang dalam UU-PA dan MoU Helsinki.

Sesulit mencari ketiak ular, begitulah ibaratnya. Sulit menghadirkan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh dalam waktu dekat. Satu sisi, deadline sudah lewat seperti tercantum dalam UU-PA; setelah setahun UU itu disahkan. Satu sisi lagi akan mudah, karena tak ada lagi batasan yang harus dikejar.

Optimis dan pesimis bercampur baur dalam pemikirannya memandang payung bagi azasi itu. Sebutlah jika azasi yang dijamin Tuhan itu didatangkan melalui Qanun (Peraturan Daerah) yang mengacu pada UU-PA. Pertanyaannya, bisakah semudah menengak secangkir kopi pagi di warung Solong, Ulee Kareng? Entahlah...

Belum lagi soal pemahaman di majelis rendah. Coba tanya saja kepada mereka di pelosok Pidie atau Bireuen. “Saya tak begitu mengerti apa itu,” seorang korban pernah mengadu. “Tapi bagi saya, keadilan kepada korban harus ada di Aceh,” gugatnya.

Ngomong azasi, itu penting di sudut bumi mana saja. Tapi kerap yang menyangkut azasi kelas bawah, putus di tengah jalan. Bukankah terlalu panjang merunut kisah-kisah itu? Sejak dulu, kala Aceh masih perang.

Lihatlah, dimana keadilan untuk kasus pembantaian Tgk Bantaqiah dan murid-muridnya pada 23 Juli 1999. Peristiwa simpang KKA pada 2 Mei 1999, peristiwa di Idi Cut dan Krueng Arakundo pada February 1999, lalu ada kasus pembunuhan terhadap aktivis RATA pada Desember 2000. Lalu ... lalu, ada ratusan lainnya yang terdiam bagai peti es.

Peti es ini, bisa jadi mencair suatu saat. Pengalaman yang paling berharga yang sering muncul adalah soal generasi pendendam. “Saya ingin mencari pembunuh ayah saya,” kata seorang anak yatim di Bireuen, yang ayahnya meninggal semasa konflik.

“Saya sebenarnya masuk polisi karena ingin membalas kematian keluarga saya yang dibantai,” kata seorang polisi kepada saya. Begitulah, generasi-generasi Aceh menjadi pendendam dari hari ke hari, jika semua ini tak diselesaikan secara damai.

Damai memang telah ada, tapi soal keadilan bagi korban belum ada. Bukankah banyak korban dan keluarganya yang berpesan, ‘Tidak ada artinya perdamaian tanpa keadilan buat korban.”

Banda Aceh, September 2007.

Ruang Kecil untuk Wartawan

2008-04-24T23:54:00.000-07:00

By : Adi Warsidi

Saat damai masih muda, pekerja pers merasa lega. Ruang kebebasan kian terbuka.

AKU DUDUK berhadapan dengan felix Heiduk, 30 tahun, pada sebuah lobi hotel awal April 2005, di Banda Aceh. Peneliti dari Institut Jerman Urusan Politik Internasional itu punya tugas besar, mengamati perkembangan pers pasca tsunami, di Aceh khususnya.

Saat itu, Felix yang bertugas untuk unit Asia begitu bersemangat. Maklum, dia begitu paham dengan kebebasan pers di Aceh dalam masa konflik, belum lagi status darurat yang kemudian ditetapkan pemerintah, Mei 2003. Pasca tsunami, pemikirannya lain, ratusan NGO asing masuk ke Aceh dengan menarik perhatian puluhan pekerja pers Internasional. Dia menilai kebebasan pers telah dimulai di Aceh, setelah sempat terkungkung dalam perang. “Sekarang saya tahu masih darurat, tapi sepertinya lain,” sebutnya memulai diskusi.

Enam pertanyaan yang mengganjal pikiran, tentang kebebasan pekerja pers dalam melakukan pekerjaannya, diajukan. Umumnya berkaitan dengan suasana politik keamanan di Aceh. Dari status darurat, perubahan saat tsunami sampai kepada bebasnya melakukan liputan. “Pers sudah lumayan bebas,” aku menyeru.

Felix tak menerima begitu saja, “bagaimana kalau anda meliput kegiatan GAM di markasnya, lalu anda membuat tulisan secara detail lengkap dengan identitas anda?” Itulah pertanyaan keenam yang diajukan.

Aku tersentak, mengingat liputan di markas GAM, pada satu bulan pasca tsunami. Isi wawancara dan foto Jurubicara GAM Aceh Besar, Muchsalmina memang terpampang di media, tapi indentitas penulis masih dikaburkan redaksi, alasan keamanan. Lalu masih ada salah satu fotografer Assosiated Press (AP), warga negara asing, yang sempat masuk markas GAM, beberapa hari sesudahnya. Foto Petinggi GAM itu juga terpampang di situs AP, dengan nama lengkap si jurnalis, tapi dia langsung pergi sesudahnya. Masih ada beberapa lagi, dengan cara diam-diam dan penuh resiko.

Setelah mendapat jawaban, Felix sampai pada kesimpulannya, “not freedom press.” Bukan tanpa alasan, dia mengungkapkan kalau pekerja pers masih merasa terancam dengan tulisannya, maka pers belum bebas. Dia merujuk pada pemberontak di Irlandia Utara (IRA), yang bebas diliput pers. “Malah kami bisa mengundang pemimpinnya untuk kegiatan pers dengan aman,” ujarnya.

Tapi Felix tidak memungkiri, ada sedikit perubahan dalam kebebasan pers pasca tsunami. Minimal, banyak pekerja pers yang masuk ke Aceh untuk meliput tsunami, yang kemudian secara diam-diam ambil bagian meliput konflik di Aceh. Bandingkan dengan dua tahun lalu, hampir tak ada pekerja pers asing di Aceh, dan pers sangat tertekan.

***
PENEKANAN terhadap pers di masa darurat mempunyai catatan tersendiri. Pada masa darurat militer, Endang Suwarya sebagai penguasa kala itu membatasi gerak wartawan dengan Maklumat No. 5 Tahun 2003. Bunyinya, melarang wartawan dan media di Aceh untuk menjadikan GAM sebagai narasumber berita. Jika ini dilakukan saat itu, maka bisa saja PDMD mempunyai dalih untuk mengatakan wartawan dan media sebagai pihak yang membesarkan GAM.

Membatasi ruang gerak, juga dilakukan dengan mengidentifikasi wartawan melalui kartu pers Merah Putih, keluaran media center PDMD. Pengekangan kembali dilanjutkan pada masa dararut sipil, dengan Maklumat PDSD No. 4 tahun 2004, yang mengatur tatacara jurnalis dalam meliput konflik di Aceh.

Bahkan PDSD juga pernah mengeluarkan himbauan untuk media di Aceh, agar menyiarkan iklan keberhasilan PDSD di medianya, pada 1 september 2004. Menurut PDSD, hal itu mempunyai dasar yang kuat, UU No 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya dan Keppres No 43 Tahun 2004, tentang penerapa status darurat sipil. Puncaknya, ketika PDSD juga mengeluarkan Maklumat khusus, melarang wartawan untuk meliput semua kegiatan GAM menjelang Milad GAM, 4 Desember 2004 lalu.

“Mereka punya kewenangan besar untuk melakukan apa saja, kita nggak bisa gugat, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena UU dapat memungkinkan mereka untuk melakukan apa saja,” sebut (Alm) Muharram M. Nur, Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Banda Aceh, kala itu.

Status darurat yang dimulai 19 Mei 2003, juga merupakan permulaan pers memasuki masa darurat. Stanley, Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam sebuah tulisannya setelah Darurat Sipil dicabut (18 Mei 2005), menyebutnya dengan ‘Dua tahun masa darurat pers’.

Stanley mencatat, selam dua tahun itu di Aceh ada wartawan diancam, dipukuli, diculik, disandera dan bahkan dibunuh. Wartawan yang lain yang dianggap memiliki gaya berpikir kritis diusir ke luar wilayah Aceh. Walaupun ada beberapa yang tetap mencari dan menyebarkan berita dengan menembus berbagai kesulitan.

Pasca tsunami, menurutnya media dan insan pers di Indonesia perlu mendapat pujian. Melalui liputan, para wartawan telah mampu menggalang munculnya solidaritas masyarakat dunia. Bayangkan bila pers tak hadir di Aceh saat itu, penguasa darurat sipil di Aceh ataupun aparat militer tak memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat dunia dengan dasyat seperti itu. “Barangkali ini adalah pelajaran mahal yang jangan diulang, menghalangi pers bekerja secara independen dan bekerja mengandalkan nurani,” tulis Stanley.

Pemimpin Harian Serambi Indonesia, H. Sjamsul Kahar menilai pada masa darurat, pers mengalami pengendalian. Karena pada saat itu, informasi yang diperoleh tentang konflik hanya satu pintu, yaitu militer. “Tidak bisa dapat dari sumber-sumber lainnya,” sebutnya di Banda Aceh, 22 oktober 2005.

Muhammad Saleh, Pemimpin Redaksi Tabloid MODUS Aceh berpikiran sama. Ada penekanan-penekanan terhadap pers pada saat darurat di Aceh. “Bukan hanya pada saat darurat, depresi terhadap jurnalis sudah ada dari dulu,” sebutnya.

Dia mengakui, dulunya sulit menjadikan GAM sebagai sumber berita. Tetapi, banyak juga media yang tetap memberikan porsi walaupun lebih kecil. “Sejauh apapun pemerintah memberikan penekanan, insan pers punya aturan sendiri, sejauh mana media bisa independen, itu adalah trik yang diterapkan media, dalam status apapun,” sebut Saleh.

Penekanan pers dimasa konflik bukan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui TNI/Polri, tapi juga GAM. “GAM juga menjadi ancaman tersendiri, saat itu,” sebut Saleh.

Tercatat, beberapa kasus penekanan terhadap pers juga dilakukan oleh GAM. Saat itu, beberapa mobil sirkulasi milik Media Serambi Indonesia ikut dibakar, sebagai tuntutan GAM terhadap pemberitaan yang seimbang. Masih ada kasus penculikan Ersa Siregar serta Ferry Santoro di Aceh Timur. Kasus ini menjadi puncak terburuk perlakuan terhadap insan pers di Aceh, dalam masa konflik. Ersa kemudian meninggal dalam sebuah kontak senjata, 29 Desember 2003, di Peureulak, Aceh Timur. Sementara Ferry dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004.

***
DAMAI diteken. Ribuan warga menyerbu Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 15 Agustus 2005. Puluhan tokoh masyarakat, pejabat, menteri, panglima dan para penguasa di masa daruratnya berbaur. Wartawan dari berbagai media nasional, lokal dan bahkan asing tak ketinggalan, mengabadikan peristiwa itu. Maha penting, sebuah hajatan permohonan doa dimulai, saat para pemimpin GAM dan Pemerintah Indonesia menandandatangani kesepakan damai, di Helsinki, Filandia.

Sejak saat itu, pers begitu bebas mondar mandir, menuliskan apa saja yang terekam, tanpa ragu lagi menyebut nama GAM dan petingginya. Mewawancarai sebagai sumber baik secara langsung maupun melalui telepon. Bahkan, beberapa petinggi GAM di lapangan, mengundang wartawan ke markasnya. “Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa masuk lagi ke markas GAM dan bebas menjadikan mereka sebagai sumber,” sebut Nani Afrida, wartawan The Jakarta Post saat itu.

Para wartawan semakin rajin menghubungi GAM, membuat pemberitaan semakin berimbang. Ditambah lagi dengan keberadaan Tim Misi Pemantau Keamanan (AMM) yang membuka akses lebih jauh terhadap keberadaan para jurnalis. “Kita akan membuka informasi kepada semua kawan-kawan pers,” Pieter Feith, Ketua Tim AMM dalam konferensi pers pertamanya di Media Center Infokom NAD, Banda Aceh, 15 Agustus 2005. Puncaknya, ketika amnesty untuk GAM diumumkan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, 31 Agustus lalu. Semua pihak, TNI/Polri dan GAM memberikan sinyal itu.

Semangat muncul kembali di kalangan jurnalis, media asing dan nasional kembali berlomba-lomba mengirim wartawannya untuk mengawal perdamaian. Pengekangan pun sudah hilang, semua pihak membuka akses lebih jauh untuk wartawan. “Kita membuka “Pasca perdamaian Helsinki, kita sangat terbuka, bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun, baik militer maupun GAM,” sebut Sjamsul Kahar.

Menurutnya, setelah perdamaian aktivitas pers tak ada kendala lagi, tergantung bagaimana setiap media melihat dan memberitakan tentang Aceh. “Itu pengaruh dari damai, walau tidak mutlak,” sebut Sjamsul.

“Pers lebih bebas pasca damai,” ujar M. Saleh. Dia beranggapan, pers di Aceh akan maju pesat setelah damai, karena tak ada lagi penekanan yang bisa membuatnya lebih maksimal.

Sudah bebaskah pers di Aceh?
Suatu siang 10 September 2007. Puluhan wartawan menyerbu pendopo gubernur NAD, Banda Aceh. Sebuah konferensi pers tentang pelucutan senjata GAM tahap pertama akan digelar oleh AMM dan para petinggi RI juga GAM. Seperti biasa, sambil menunggu senda gurau kerap dilakukan insan pers.

Tiba-tiba, “saya dari Tempo, pak. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak,” seru salah seorang diantara kami, memperkenalkan diri dan medianya, pada salah seorang pejabat. Beberapa diantara kami kaget, termasuk Yuswardi Ali Suud, Koresponden Tempo di Banda Aceh. “Aduh, ini merusak,” serunya.

Nyaris saja Yuswardi melabrak kawan tadi, tapi urung. “Dia intel yang pura-pura jadi wartawan,” seru salah seorang kawan yang lain. Yuswardi kecut.

Bukan hanya di Banda Aceh, intelijen berkedok wartawan juga muncul di Meulaboh, Aceh Barat dan Lhokseumawe, Aceh Utara. Kota yang menjadi dua markas Komando Resort Militer (Korem) di Aceh. “Mungkin telah mengubah target operasi dari memburu GAM menjadi pemburu informasi,” sebut Rangga (nama samaran) salah seorang pekerja pers di Meulaboh.

Modusnya sama, membawa kamera dan handycam dalam mengikuti setiap konferensi pers, umumnya yang diadakan oleh AMM. “Sering mereka mencocokkan data dengan yang kami dapatkan,” sebutnya. Rengga mengakui, kadang hubungan itu saling menguntungkan, karena para intelijen mereka memiliki informasi yang belum tentu didapatkan oleh wartawan. Tapi, “hubungan ini dapat mempengaruhi profesionalisme jurnalis dalam meliput,” sebutnya.

Jelas, sudah menjadi rahasia umum di kalangan jurnalis Aceh, intelijen selalu ada dalam setiap acara konferensi pers di Aceh. Bertingkah bak wartawan, dengan menenteng kamera dan tape recorder, mereka juga menulis seperti wartawan layaknya. Kadang, sebagian di antara mereka juga mengantongi kartu pers. “Sah-sah saja selama mereka tidak menggangu kerja para jurnalis,” sebut Sjamsul.

M. Saleh juga punya pemikiran sama. “Mereka lebih kepada mencari informasi, bukan mengganggu kerja para jurnalis,” sebutnya. Menurutnya, hal itu terjadi hampir di seluruh dunia. Intelijen Amerika Serikat (CIA) juga melakukan hal yang sama saat perang teluk di Irak. Inggris juga menggunakan pola itu untuk mencari informasi di kalangan sipil.

Ditingkat pekerja lapangan, tindak tanduk intel seperti ini, membuat sebagian rekan pers gusar, kendati tak ada yang bisa berbuat apa-apa. “Mereka tidak salah, untuk mendapat informasi, tapi jangan mengaku-ngaku dari media orang lain, mengganggu kinerja dan kredibilitas wartawan,” sebut Yayan Zamzami, Reporter Indosiar di Aceh.

Kepala Humas Polda NAD, Jokoturrahman (saat itu) mengakui keberadaan para intelijennya. “Pihak kita hanya ingin mengetahui informasi saja, ingin mengetahui kegiatan masyarakat,” sebutnya.

Tentang sebagian intelijen yang mengantongi kartu pers dari salah satu media, Joko tak mengetahui pasti. Menurutnya, kemungkinan ada kerjasama dalam informasi dengan media itu. Karena setiap intelijen diberikan tugas untuk mengetahui setiap kegiatan di Aceh, walaupun dengan cara-cara tertentu, istilahnya “jarum pun harus diketahui.”

Kalau ada yang mengaku dari media tempat rekan pers bekerja, “dilarang saja, kalau dia ngaku-ngaku. Tanya saja kartunya, kalau tidak ada, keluarkan saja,” sebut Joko.

Bagi Yuswardi, pasca damai kebebasan pers menjadi lebih baik, pengekangan pun tidak berlaku lagi. “Tapi kita tetap diawasi dalam melakukan liputan,” sebutnya.

Contohnya, kasus protes TNI terhadap tulisan di salah satu media yang mengatakan TNI bersalah dalam insiden penembakan GAM di Peudawa, Aceh Timur. Padahal, itu adalah kesimpulan dari AMM yang mengadakan investigasi terhadap kasus itu, yang diumumkan pada 19 Oktober 2005. “Kita ketahui, semua ada dalam konferensi pers itu, Pangdam juga ada, kenapa di protes media lagi, melalui surat segala. Kalau mau protes saja AMM,” sebut Yuswardi.

Hal lain diungkapkan Saleh. Penilaiannya, masih ada stigma yang menggangap seorang wartawan itu memihak. “Ketika dia mewawancara Panglima GAM misalnya, dia diangap dekat dengan GAM, ketika mewawancara panglima TNI, dia dianggap wartawan TNI,” sebutnya. Padahal, kadang tugas jurnalis tidak mengenal batas untuk mencari sumber berita.

“Stigma ini yang belum bisa hilang,” sebut Pendiri Tabloid MODUS itu. Saleh mengajak semua pihak, agar selalu menghormati tugas wartawan dalam melakukan kerjanya. Untuk wartawan juga, agar selalu bisa melakukan kontrol sosial yang lebih besar, bukan hanya mengawal perdamaian, tapi juga rekontruksi pasca tsunami di Aceh.

Harapan yang sama untuk pers di Aceh pasca damai, juga diutarakan oleh Sjamsul Kahar. Dia meminta pers bisa melaksanakan fungsinya lebih maksimal, baik fungsi informasi maupun sosial. “Sumber-sumber berita itu, mengkondisikan juga agar pers bersikap independen. Artinya jangan menyebabkan informasi tertutup, sehingga informasi jadi pincang dan sebelah pihak, itu merugikan publik,” ujarnya.

Kini setelah damai dua tahun lebih. Diakui atau tidak, pengekangan terhadap pers masih ada. Bentuknya jelas tak lagi sama dengan darurat dulu. Hanya sebatas ancaman ringan dan penekanan-penekanan psikologis untuk media, atau pribadi si wartawan. Sedikit ruang kebebasan memang sudah ada. Sama seperti damai, masih sangat muda. []

Banda Aceh, Akhir 2006. [Media AJI Banda Aceh, Aceh Magazine]

Lelaki dari Cot Lame

2008-04-24T10:09:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

Dia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak masih di sekolah menengah, dididik kemiliteran oleh para alumni Maktabah Tajurra, dan kini jadi wakil GAM di Aceh Monitoring Mission.

HARI ITU, 20 Agustus 2005, dia dan pasukannya berada di atas perbukitan tandus Cot Lame, Aceh Besar. Meski perdamaian sudah ditandatangani para pemimpin di luar negeri, belum ada perintah untuk meninggalkan markas ini.
Dia orang yang setia pada garis komando. Dia tetap menunggu.
Tiba-tiba telepon selulernya berdering. Dari seberang sana terdengar suara yang akrab di telinganya, suara Panglima Wilayah Aceh Rayeuk, Teungku Muharram. Dia diperintahkan turun dari perbukitan itu segera. Dia juga harus mengemban sebuah tugas baru. Namun, dia tak bertanya apa tugas itu. Nanti dia akan tahu.
Tak berapa lama, dia sudah menyiapkan pasukan untuk meninggalkan markas tersebut. Kini dia bukan lagi juru bicara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Aceh Rayeuk. Ada perasaan ganjil menyelusup di hatinya. Sedih, ragu, haru, bahagia. Campur-aduk.
Apakah perang sudah benar-benar usai?
Pada 21 Agustus 2005, media massa memberitakan bahwa Muchsalmina dan sekitar 20-an prajuritnya menuruni lereng bukit. Setelah itu para anggota pasukan berpencar. Mereka menuju kampung masing-masing.
Dia sangat rindu pada keluarga. Rumah orang tuanya di Cot Keueng, Aceh Besar seketika jadi ramai ketika dia pulang. Kerabat, teman, dan saudara seperjuangan kerap berkunjung.
Suatu hari tugas itu datang. Irwandi Yusuf, wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Monitoring Mission (AMM) menghubunginya. Irwandi meminta Muchsalmina masuk ke jajaran AMM, sebagai utusan GAM dari kalangan militer.
Dan dia tak pernah menolak keputusan organisasi.
Tempat untuk menginap dan melakukan rapat pun disiapkan. Pada pagi yang cerah, Jumat 26 Agustus 2005, dia merasakan udara sejuk di Sulthan Hotel, Banda Aceh. Tak ada serbuan gigitan nyamuk ataupun gelap pekat seperti di hutan saat malam datang. Tetapi di hotel ini dia tak bebas seperti di hutan. Aparat kepolisian mengawal ketat. Dia tidak bisa keluyuran sendiri.
Ketika kami bertemu di sebuah kedai kopi di Ulee Kareng, dia sempat mengeluh.
“Saya hanya boleh pergi bersama anggota AMM dan Bang Irwandi. Kalau perlu, saya dijemput,” katanya waktu itu. Maklumlah, damai masih terlalu muda.
Setelah perang panjang, masa damai tetap membuat orang waspada. Sebab kesepakatan damai bisa dilanggar. Pengalaman sudah membuktikan hal itu.
Kesepakatan Perhentian Permusuhan atau Cessation of Hostility Agreement (CoHA) yang ditandatangani pada 9 Desember 2002 tamat riwayatnya hanya dalam rentang waktu tujuh bulan. Komite Keamanan Bersama yang beranggotakan pemerintah Indonesia, GAM, dan Henry Dunant Centre sebagai mediator bubar.
Para juru runding GAM ditangkap di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh. Mereka adalah Teungku Ibrahim Tiba, Teungku Usman Lampoh Awe, Teuku Kamaruzzaman, Teungku Nashiruddin bin Ahmed, dan Amni bin Ahmed Marzuki. Mereka kemudian dijebloskan ke penjara. Keempat orang ini baru dibebaskan pada 31 Agustus 2006, enam belas hari setelah Kesepakatan Helsinki.
“Abang tak khawatir perdamaian akan berakhir seperti dulu?” tanyaku.
“Saya siap dengan kondisi apapun. Semoga menjadi lebih baik,” sahutnya.
Wajahnya kini lumayan bersih dibanding waktu gerilya, meski masih tirus. Bicaranya masih lembut. Telepon selulernya tak berhenti berdering.

JUMAT, 14 Januari 2005, merupakan pertemuan pertamaku dengan Muchsalmina. Awal mulanya seorang wartawan Jerman memintaku untuk mewawancarai tokoh GAM di lapangan. Pikiranku pun langsung tertuju pada Muchsalmina. Sebelum itu kami memang sudah sering berhubungan melalui telepon.
Semula dia menolak bertemu langsung. “Mustahil Abang bisa masuk, TNI (Tentara Nasional Indonesia) sangat banyak di sekitar sini,” katanya.
Tawar-menawar berlangsung tiga hari. Dia kemudian memberiku sebuah nomor penghubung dan mengatakan bahwa seseorang akan menjemputku di desa terakhir sebelum hutan, desa Cot Lame.
Sekitar pukul 10.00, aku tiba di desa yang dimaksud dan memutuskan singgah di sebuah warung. Pandanganku menyapu sekeliling, memantau situasi. Puluhan pengungsi tsunami menempati meunasah di seberang warung itu.
Beberapa menit berlalu.
Dua lelaki datang. Salah seorang pincang dengan luka terbalut perban di kaki kiri. Mereka bertanya macam-macam. Dari mana? Ada keperluan apa? Mirip ujian lisan.
Setelah lulus ujian, aku diperbolehkan memacu sepeda motor mengikuti mereka ke arah perbukitan yang tampak di depan mata. Kami melewati persawahan, sekitar satu kilometer ke luar kampung. Kami kemudian tiba di sebuah jalan dan aku diminta berhenti.
“Di sini abang akan dijemput,” kata mereka.
Kami melangkah ke kebun dekat situ. Sepi. Di bawah pokok sawo itu aku langsung duduk, lalu membuka tas dan meraih botol air minum. Dua lelaki tersebut menolak, ketika kutawari minum. Tapi mereka langsung menyambut begitu kusodori sebungkus rokok putih. Asap mengepul dari bibir kami bertiga.
Tak berapa lama, dua lelaki terlihat menuruni bukit lalu hilang ditelan semak. Sesaat sosok mereka tampak menjejak pematang sawah, makin dekat dan makin dekat, hingga bisa kulihat jelas senjata yang mereka bawa. Seorang menenteng M-16 dan seorang lagi menenteng AK-56 bergagang kayu.
Ketika tiba di hadapanku, dua lelaki bersenjata itu langsung mengucap salam.
“Maaf, saya harus memeriksa abang,” ujar salah seorang dari mereka, dalam bahasa Aceh.
Seluruh tubuhku digeledah. Ini prosedur standar militer. Tentara dan polisi Indonesia juga melakukan hal sama saat memeriksa seseorang. Ransel yang kupanggul tak luput dari pemeriksaan, sampai kantong-kantong terkecil.
“Maaf, tas ini saya bawa, kita berangkat,” ujarnya.
Yang berumur lebih tua, belakangan kuketahui sebagai ahli elektronik, berjalan di muka kami. Aku menyusul di belakangnya, diikuti dua lelaki penghubung, lalu lelaki bersenjata AK-56 itu yang kuperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Tiba-tiba lelaki pincang yang menyertaiku dari desa Cot Lame minta izin tak melanjutkan perjalanan. Dia tak sanggup mendaki bukit dengan kaki luka.
Helikopter menderu di atas bukit. Berbagai instansi sipil maupun militer tengah sibuk menyalurkan bantuan untuk para korban tsunami. Kami terus mendaki.
Tiga puluh menit kemudian kami tiba di tempat tujuan, sebuah balai yang terletak di tengah bukit.
Seorang pria bersetelan kemeja loreng dan celana jins coklat mendekap M-16 menyambut kami. Celananya terlihat longgar, karena tubuh yang kurus. Dia berkumis dan berjenggot.
“Inilah tempat kami. Abang orang yang pertama bertamu setelah tsunami,” katanya.
Dia dikawal sekitar delapan orang.
“Jangan khawatir, di atas bukit itu anggota berjaga-jaga dan memantau kita,” katanya, seraya menunjuk.
Sambil memperkenalkan nama anggota pasukannya satu demi satu, Muchsalmina mengatakan kalau markas mereka yang sebenarnya ada di atas bukit, sekitar 30 menit lagi berjalan kaki. Balai ini adalah tempat dia menerima tamu, biasanya dari kalangan wartawan.
Tak ada menu makan siang yang lazim di hutan. Hanya buah batok dan kelapa tua yang jadi pengisi perut kami. Itu pun setelah dicarikan para gerilyawan.
Saat itu, menurut Muchsalmina, GAM telah melakukan gencatan senjata sesuai perintah komando pusat di Tiro, Pidie. Sehari setelah tsunami, perintah tersebut turun. Tujuannya agar semua pihak leluasa membenahi Aceh pascatsunami.
Artinya, “GAM hanya menggunakan senjata apabila diserang,” tuturnya.
Banyak anggota pasukan GAM yang kemudian turun gunung untuk menjenguk keluarga mereka, kalau-kalau menjadi korban tsunami. Lima hari setelah bencana, pasukan GAM turut memindahkan mayat serta memberi bantuan logistik pada warga pesisir pantai.
Namun, tindakan mereka tak luput dari bahaya. Kontak senjata bahkan terjadi beberapa jam setelah tsunami! Tepatnya, di sore hari, tanggal 26 Desember 2004, di daerah Krueng Raya, Aceh Besar.
“Pada saat kami mengantarkan beras ke masyarakat, pihak TNI memberondong kami,” kenang Muchsalmina.
Pada hari ketiga setelah tsunami, GAM juga kepergok oleh TNI saat sedang membantu mengevakuasi mayat di kawasan Lhoong, Aceh Besar. Sepuluh hari kemudian, pada 5 Januari 2005, salah seorang anggota pasukan Muchsalmina, ditembak di Ie Masen, Lampineung, Banda Aceh, saat pulang mengunjungi keluarganya yang terkena musibah tsunami.
“Dia sama sekali tidak membawa senjata. Namanya, Hamdani. Usianya, 27 tahun.”
Keberadaan GAM yang berusaha membantu warga justru membuat warga khawatir, karena sering menimbulkan kontak senjata dengan tentara dan polisi Indonesia.
Perlahan-lahan, GAM mundur dan kembali ke hutan. “Kami tidak ingin masyarakat Aceh bertambah traumanya. Setelah seminggu, kami tidak ikut lagi membantu evakuasi,” ujarnya.
Telepon seluler lelaki ini kemudian berbunyi. Mataku langsung tertuju ke situ. Nokia 3315. Charger terhubung dengan dua batere kering. Di hutan tak ada listrik. Energi harus didapat lewat siasat tadi.
Dia ditelepon salah seorang wartawan Jakarta yang ingin meminta komentarnya soal keberadaan GAM.
Dia menolak, “Saya sedang wawancara dengan seorang wartawan, nanti mohon ditelepon lagi.”
Ketika wawancara usai, tiba saat untuk pemotretan. Anggota pasukan bergaya dengan seragam loreng dan aneka senjata mereka. Klik. Klik.
“Kita harus foto berdua.” Tiba-tiba dia mendekatiku.
Kamera digital aku serahkan pada si ahli elektronik, lelaki bersenjata yang menjemputku di kebun tadi. Dia memotret kami berdua. Klik. Pada display kulihat sebuah komposisi yang bagus. Aku masih menyimpan foto itu sampai sekarang.

MUCHSALMINA bukan nama sejatinya. Ini nama samaran. Dia menggunakan nama itu saat menjadi juru bicara GAM Aceh Besar. Dia lahir pada 22 November 1972 dengan nama Irwansyah.
Dia ingin menggunakan nama lahir di masa damai, tapi nama aliasnya terlanjur populer. Bahkan sebagai perwakilan GAM di AMM, dia dikenal sebagai Teungku Muchsalmina.
“Apa tidak bisa memakai nama asli?” rutuknya.
“Abang lebih terkenal dengan Muchsalmina,” sahutku, sekenanya.
Masa kecil dihabiskan lelaki ini di kampung halaman, di desa Cot Keueng, Aceh Besar. Desa itu terkenal sebagai basis GAM. Banyak anggota GAM asal Cot Keueng. Letak geografis desa yang dekat dengan perbukitan membuat para anggota GAM sering mencari perlindungan atau logistik di desa tersebut. Militer Indonesia menganggapnya zona berbahaya. Zona hitam.
Muchsalmina bergabung dengan GAM pada 1989, saat dia masih di kelas satu Sekolah Menengah Atas Mughayatsyah, Banda Aceh. Dia bertugas sebagai pendukung biro penerangan GAM, Aceh Besar. Ketika lulus pada tahun 1991, dia resmi sebagai staf biro penerangan.
Pada 1997, dia diminta bergabung dengan pasukan GAM. Latihan militer diikutinya di Sigli, Pidie, langsung di bawah pengawasan Panglima GAM kala itu, Teungku Abdullah Syafei. Para pelatih adalah alumni pertama Maktabah Tajurra, kamp latihan militer GAM di Libya.
Setelah itu dia mulai bergerilya di hutan-hutan Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Alat perjuangannya berubah, dari kata ke senjata.
“Saya biasa memegang AK-56,” kisahnya.
Dia pernah beberapa kali ditugaskan membeli senjata, termasuk ke Thailand. Pembelian senjata juga dilakukannya di Jakarta, dua kali. Dia juga membeli senjata dari pasar gelap di perairan Aceh.
Meski perang masih berlangsung, tak mengurungkan niat Muchsalmina untuk berumah tangga. Dia menikahi Deviyanti, anak seorang pegawai negeri yang tinggal di Ajun, Banda Aceh, pada pertengahan 2001. Pasangan ini hanya beberapa bulan sempat menikmati hidup bersama. Muchsalmina harus meninggalkan istrinya untuk kembali bergerilya.
Bila situasi memungkinkan, dia sesekali datang menjenguk sang istri. Namun, orang tua serta mertua paham aktivitas Muchsalmina. Mereka suka rela menanggung kebutuhan hidup pasangan baru ini.
Pada Februari 2002 dia resmi menjadi ayah. Putranya lahir. Dia memberinya nama: Muhammad Khalid.
Gencatan senjata antara pemerintah Indonesia dan GAM terjadi pada 9 Desember 2002, yang disebut COHA. Di masa-masa inilah Muchsalmina punya lebih banyak kesempatan menjenguk istri dan anak semata wayangnya.
Kendati gencatan senjata telah dilakukan, kontak senjata tetap saja terjadi. Ayah Sofyan, Juru Bicara GAM Aceh Besar, meninggal dalam sebuah kontak senjata di masa tersebut.
Dua hari kemudian Muchsalmina resmi ditunjuk sebagai penggantinya.
Kontak senjata makin gencar. Gencatan senjata pun gagal. Presiden Megawati Soekarno secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah Darurat Militer atau disingkat DM pada 19 Mei 2003. Perang kembali pecah di Aceh.
Dia kembali bergerilya, dari satu hutan ke hutan lain. Keluarganya tak luput dari sasaran musuh. Beberapa kali tentara menggeledah rumah orang tuanya. Adik iparnya ditahan, karena dianggap bisa memberi informasi tentang keberadaannya.
Perang bukan lagi soal benar dan salah, melainkan kalah dan menang. Membunuh atau dibunuh. Selama bergerilya tak terhitung lagi jumlah kontak senjata yang dialami Muchsalmina dengan tentara maupun polisi.

KINI aktivitas gerilyanya tinggal kenangan. Dia resmi ditunjuk jadi perwakilan GAM di AMM. Hidup Muchsalmina memasuki babak rapat dan seremoni.
Rapat pertama yang diikutinya berlangsung pada 30 Agustus 2005, yaitu rapat komite ini dengan pemerintah Indonesia.
Sehari kemudian dia ikut rombongan ke bandar udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, untuk menjemput mantan tahanan GAM yang pulang dari penjara-penjara Pulau Jawa, pascaamnesti besar-besaran.
Pada hari itu pula Teuku Darwin, Kepala Kantor Wilayah Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Aceh, menyatakan bahwa pemberian amnesti tadi berdasarkan Keputusan Presiden No 22 Tahun 2005, tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada orang yang terlibat GAM. Secara otomatis, segala proses hukum pidana yang terkait dengan GAM telah dihapuskan atau ditiadakan bagi mereka.
“Amnesti adalah upaya untuk melanjutkan rekonsiliasi dan juga menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), mengakhiri konflik yang permanen dan membuat damai secara menyeluruh di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Darwin, dalam pidato sambutannya.
Sebanyak 1.424 tahanan serta narapidana GAM memperoleh amnesti pada hari tersebut. Di antaranya, 463 orang yang ditahan di Pulau Jawa. Mereka akan dipulangkan ke Aceh tanpa kecuali.
Tetapi hampir setahun setelah amnesti, ternyata tidak semua tahanan bebas. Enam belas orang masih mendekam di penjara Pulau Jawa dan Sumatera Utara, sampai hari ini.
“Mereka masih dikaji kasus hukumnya, karena dianggap terlibat kasus kriminal, seperti kepemilikan senjata, ganja, teror bom, dan perampokan,” kata Munawarliza Zain, wakil juru bicara GAM, pada saya.
Pelucutan dan penghancuran senjata GAM adalah tahap berikutnya. Muchsalmina selalu hadir dalam momen ini. Dia mengkoordinasi para mantan gerilyawan, memeriksa dan menghitung jumlah senjata yang diserahkan. Demobilisasi militer GAM secara berangsur-angsur berada dalam pengawasannya bersama petinggi GAM lain.
Sayap militer GAM atau lebih dikenal sebagai Teuntra Neugra Acheh (TNA) resmi dibubarkan pada 27 Desember 2005.
GAM kemudian membentuk Komite Peralihan Aceh atau KPA. Komite inilah yang akan mengorganisasi semua mantan TNA, termasuk membantu mereka mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Perdamaian telah berjalan setahun sejak Kesepakatan Helsinki ditandatangani pemerintah Indonesia dan GAM. Tetapi sebagian mantan gerilyawan masih menganggur. Mereka yang biasa memegang senjata dan bertempur, kini harus rela bekerja apa saja untuk membiayai kebutuhan keluarga. Dana reintegrasi yang dijanjikan pemerintah Indonesia hanya diterima segelintir orang dan itu pun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan. Sebagian besar malah tidak pernah mencicipinya sama sekali.
Muchsalmina tidak perlu ikut protes sana-sini soal kesejahteraan. Bulan Juli 2006 lalu, dia dikontrak setahun oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias untuk membantu di Bagian Komunikasi dan Komunitas Lembaga. Posisinya di AMM juga tak bergeser.
Tubuhnya mulai berisi. Gaji rutin tiap bulan. “Cukuplah untuk menghidupi keluarga,” ucapnya, tanpa memberi perincian angka.
Dia bahkan berencana meramaikan ajang pemilihan kepala daerah di Aceh pada Desember mendatang. Lelaki dari perbukitan tandus Cot Lame itu siap terjun ke politik. Dia sudah pensiun mengokang Ak-56. Dia kembali bersenjata kata. []

Banda Aceh, Akhir 2006. [Pantau]

Tahun

2008-04-24T07:25:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

MEREKAM detik-detik, pastilah menemukan hari, lalu ada tahun di ujung. Kerap disebut sebagai waktu yang bergulir, sebagai perubahan, sebagai dewasa, sebagai kemajuan, walau kadang yang dimaksud adalah kemunduran. Menjejak waktu, adalah pasti yang tak ingkar pada uang, tak kejam pada orang. Dia berlalu saja seperti pesawat dan kereta api, tapi tak pernah kembali.

Jauh hari, 1953 dan 1976 datang membawa konflik. Maaf lupa, perang telah ada sejak 1873 ketika waktu membawa Belanda. Kemudian 2005 membawa damai, sesaat setelah 2004 membawa gempa dan gelombang raksasa ke Bumi Serambi. Siapa mampu menebak semua itu? Bahkan orang tahu, sadar dan menyesal setelah dia berlalu.

Sebut saja dua bencana yang selalu dijanjikan tahun-tahun, ciptaan Tuhan dan karya manusia. Yang disebut terakhir, tak termasuk bencana tsunami, melainkan gundulnya hutan-hutan hingga banjir bandang, korupsi, perampokan, pembunuhan dan ketidakadilan yang dibuat manusia yang selalu berpikir seakan-akan dia sudah adil.

Tahun-tahun yang berjanji selalu. Selain pesan Tuhan, tahun lewat akan selalu memberikan sinyal bahwa yang dibawanya adalah kebaikan dan keburukan ke tahun depan. Sering itu pasti, semisal memotong hutan sembarangan, maka tunggu saja waktu memberi kabar tentang banjir bandang. Tahun-tahun abstrak, hanya saksi apa tingkah kita, kelakuan manusia.

Kita pasti tak berharap petaka, tak seperti Surya Thayeb, seorang warga di Kampung Jawa yang berharap dengan membuang kekecewaannya. Kepada saya dia berujar, “saya mendoakan tsunami lagi.” Saya tercengang.

Alasannya? “Biar semua orang tahu, biar orang NGO yang di Aceh tahu, orang BRR yang di Aceh bisa merasa langsung tsunami menghantam tubuh-tubuh mereka. Biar semua sadar, bahwa kami para korban tak boleh dipermainkan.” Dalam berharap petaka, dia bersurat bahwa harapan korban adalah percepatan rekontruksi dan rehabilitasi Aceh.

***
Tahun lalu dan tahun kini adalah sebuah kompleksitas kehidupan, yang dibuat makin rumit oleh manusia selanjutnya dan selanjutnya. Tahun telah diringkus dan diringkas-ringkas dalam catatan-catatan yang semakin lama semakin usang. Kerap tahun dicatat oleh yang pemegang kekuasaan, bila ada kejadian-kejadian dasyat. Selalu itu, tapi jarang yang sesudahnya menjadikan pelajaran.

Teringat 2007 dari 2006, ada sebuah potret yang patut dikenang, sebuah pesta yang tak lazim dilakonkan dan tak disangka siapa saja. Menjelang 2006 menjadi sampah, sebuah hajatan menabalkan mantan gerilyawan dari penabalan 1976 menjadi gubernur dalam pemilihan rakyat Aceh. Irwandi Yusuf tokoh itu. Ini tak terjadi andai 2005 tak datang mendamaikan perang.

Aceh kemudian baru di tahun 2007, saat pemimpin yang terpilih dari tangan-tangan rakyat yang cukup menderita dalam konflik dan perang diagungkan bak sultan. Kenduri rakyat disenandungkan, doa dilayangkan, harapan ditancapkan, demokrasi dinanti, darah diharap tak mengalir lagi dan seribu lainnya. Tapi sampai 2007 tercampak, masih ada harapan yang tertangguhkan, ada nafsu yang belum jadi, ada mimpi yang masih tak tergapai. Ada yang sabar ada yang tidak, menuntut lagi dan lagi.

Mengingat 2007 di 2008 adalah sebuah kenang yang tak bisa diulang. Kalau pedih maka tangis dan sesal, kalau indah maka sorak dan riang. Tapi siapa peduli? Desember yang lalu telah habis, malam tahun baru lewat, kalender telah berganti dan 2007 teronggok di tumpukan sampah. Sampai kini, mimpi-mimpi mungkin dicoba kembali raih, berharap semua akan lebih baik di tahun baru.

Pertanyaan pun berganti, apa yang akan datang? Siapa yang akan datang? Bagaimana damai kita? Rehab-rekon kita? Nasib korban konflik kita? Kisah mereka yang masih di barak? Berubahkan? Atau sampai 2008 dirobek lagi, kisahnya akan sama saja. Atau bahkan terulang lagi seperti 1953 atau 1976, semoga tak lagi.

Setidaknya ada satu yang mungkin membuat kita bisa puas, berpikir jernih. Bahwa Tuhan telah mencabut tahun-tahun konflik dari bumi kita. Soal kepuasan, manusia mana pernah puas dengan tahun yang selalu dianggap tak lebih baik? Jawabnya mungkin manusia serakah, kalau tak semua kita serakah. Golongan ini akan selalu meninggalkan tahun-tahun dengan kecemasan, berharap tahun depan dengan pundi uang dan kekuasaan.

Kalau ini masih terus dilakukan, haraplah waktu datang akan membawa petaka lagi akibat karya manusia atau Tuhan akan mengirim pesan. Saya setuju, kita tak berpikir untuk petaka itu. Kita boleh saja mati bersama 2008 nanti. Tapi tahun-tahun sesudahnya terus bergulir. Dia berlalu saja seperti pesawat dan kereta api, tak bisa kembali, hanya sedikit memberi tahu untuk kita tahu. []

Banda Aceh, Desember 2007. [Aceh Magazine]

Mesum

2008-04-24T04:33:00.000-07:00

By: Adi Warsidi

“Mate aneuk meupat jrat, mate adat pat tamita” (Mati anak jelas kuburan, mati adat-istiadat tak akan jelas keberadaannya). Itu ucapan Iskandar Muda, sambil berdiri di depan dewan hakim yang terhormat. Mukanya merah padam, ketika putra mahkotanya divonis telah melakukan perbuatan mesum dengan seorang istri pejabat istana. Sekiranya tahun 1629 itu, putranya terbukti berzina, tinggal menentukan hukuman apa.

Para hakim tentu binggung, menentukan dera sesudah vonis. Kali ini yang duduk di kursi pesakitan bukan hamba sahaya, tapi putra mahkota, kesayangan Raja Aceh yang berjuluk panjang: Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat. Yang telah berhasil menaklukkan banyak wilayah, membawa Aceh kesohor di dunia dalam masanya memerintah, 1607 sampai 1636 Masehi.

Binggung hakim terbaca sultan, “pancung,” serunya lantang. Semua terkesima, tak kuasa membantah titah. Meurah Pupok, sang putra mahkota ditahan, menunggu hari pelaksanaan.
Para pejabat tinggi istana berusaha membujuk Iskandar, meminta keringanan hukuman, minimal sang putra tak perlu mati. Permaisuri Putroe Phang pun dipasang ikut membujuk. Sultan bergeming, katanya malu pada rakyat dan Tuhan. “Kalau rakyat dirajam, anak saya harus dipancung,” katanya kala itu.

Begitulah, karena mesum. Sampai hari H, tak ada algojo yang berani menyentuh tubuh Meurah, Sang Sultan lah yang memancung anaknya sendiri di depan para rakyat yang berkumpul di alun-alun kerajaan, depan Masjid Raya Baiturahman. Meurah Pupok kemudian dikebumikan asing di sekitar itu, sampai sekarang jrat (kuburan)nya masih terlihat, di antara kuburan pasukan Belanda yang mati belakangan dalam perang mereka di Aceh. Kerkhoff.
Mesum memang kasus unik semenjak dulu. Gelar yang ditabalkan untuk pasangan yang berperilaku seks di luar nikah, sesudah ikatan itu ada, label itu tentu hilang.

Hampir semua agama Tuhan melarangnya, lalu sebagian negara mentransfernya dalam hukum kenegaraan. Kendati banyak juga wilayah yang kemudian menganggapnya sebagai hak azasi, kalau pelakunya atas dasar cinta, atau sebagai profesi mencari uang, asal jangan mesum lewat jalur peksaan alias perkosaan.

Di Aceh, mesum dipandang hina, tabu, terkutuk dan pelakunya sekarang bisa dihukum cambuk. Nah... itu pun kalau ketahuan, kalau tidak, maka si mesum bisa sebebasnya melenggang kangkung. Bagi yang ketahuan, bisa juga malu seumur hidup, puluhan gelar akan melekat bersamanya; Abang Cambuk, Si Cabul, Si Pajoh Mangat sampai Si Mesum. Kalau pejabat yang melakukannya maka akan digelar Pejabat Mesum, kalau masiswa dilabeli Mahasiswa Mesum.

Begitulah... kadang yang menggelarinya atau yang sibuk krasak-krusuk juga pernah melanggar larangan itu, hanya saja belum ketahuan. Kalau ketahuan, dia juga akan bernasib sama.

Liat saja ketika petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) yang punya tugas memantau soal hukum Syariat Islam di Aceh, terkena kasus ini medio April lalu. Pangkatnya langsung saja disandangkan, ‘Si WH Mesum’.

Soal ini, Belanda saat mencoba menaklukkan Aceh pernah melabeli orang-orang di negeri ini sebagai ‘orang yang bejat moral’. Nama ini terkait dengan tuduhan Belanda kepada orang Aceh yang sering melakukan mesum bahkan dengan anak di bawah umur, mengisap madat, dan memotong penis lawan-lawan mereka setelah mati.

Aneh tuduhan itu dilakukan oleh orang yang juga bejat, menyimpan gundik-gundik dan berperilaku seks bebas bahkan pemaksaan dengan wanita-wanita pribumi. Tenyata ada ‘udang di balik batu’, Belanda ingin memecah-belahkan kaum ulama dan pemimpin di Aceh. Satu lagi, ingin menyemangati prajurit mereka untuk melawan pejuang Aceh yang jago perang.

Naar Atchin, de kraton! Daar zetelt het kwaad.
Schuilt ontrouw, broeit zeeroof en smeude verraad.
Roeit uit dat gebroedsel, verneder die klant.
Met Nederlands driekleur ‘beschaving’ geplant.
(Ke Aceh, ke dalam, di sana bercokol kejahatan. Bersembunyi kemunafikan, bersarang perampokan dan pengkhianatan. Enyahkan komplotan, hancurkan perampokan. Tanamkan ‘peradaban’ dengan si tiga warna)

Nukilan sastra karangan Haagsma pada 1877, saat Belanda terus mencari cara mengumpulkan tentara yang mau diberangkatkan ke Aceh. Hasutan itu sebagai kampanye bahwa orang-orang Aceh bejat dan perlu diperangi.

Lama ‘bejat’ digelar dan dikampanyekan di benua lain. Sampai sebuah penelitian mendalam yang dilakukan Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya ‘De Atjehers’ (orang-orang Aceh). Saat itu, belanda baru menyadari, musuh mereka adalah lawan terhormat. Tuduhan mesum dan penghisap madat terhapus.

“Akan tetapi pada waktu itu, ia (Aceh) pun sudah hampir kalah, sedang kita (Belanda) belum lagi sampai sejauh itu,” Paul Van’t Veer menulis dalam bukunya, De Atjeh Oorlog (perang Belanda di Aceh).

Terlepas dari kisah itu, terlepas dari kepentingan apapun, kisah mesum di Aceh tak ada faktor X. Orang-orang Aceh diakui taat, memegang adat minimal dalam negerinya sendiri. Banyak kalangan mengakuinya, Aceh sebagai Serambi Mekkah, sebagai representasi Islam di Nusantara, sebagai nusantara yang telah lebih dulu mengenal peradaban Islam.

Kalau ada moral yang bejat, orang tak ragu untuk melihat keturunannya. “Jangan-jangan itu bukan orang Aceh.” Kalau juga asli Aceh, keturunannya masih diperdebatkan. Dikaji berulang kali untuk tetap membuat Aceh terhormat. Fanatik yang telah ada sejak lampau.

Seorang kawan pernah berkata tentang banyaknya pelaku hubungan terlarang ini di Aceh. “Ah... itu bukan orang Aceh, orang Aceh punya moral yang sangat tinggi, gak mungkin orang Aceh melakukan itu,” katanya. “Saya sendiri tidak berani mengaku orang Aceh,” sambungnya lagi. Aku sempat berpikir, ini sindiran atau kenyataan. Mari kita menilai...

Kita anggap saja kesilapan, dan pada taraf ini siapa yang tidak ingin pada surga dunia? Soal ini, tak pandang bulu: tua-muda, Aceh-non Aceh sama saja.

Banyak buktinya, ketika pejabat mesum bukan dengan pasangannya, bahkan mengikuti trend merekam adegan. Ketahuan mereka sewot bahkan keluar Aceh. Mahasiswa juga ada yang ikut-ikutan perilaku mesum ini, sesama mereka atas kata cinta. WH pun tak bisa menahan diri, ketularan bapak polisi yang juga tertangkap basah di pojok senja. Banyak lagi dan banyak lagi....

‘Serambi Kita Ternyata Mesum Juga’, tulis Azhari, sahabat sastrawan di Komunitas Tikar Pandan. Tak salah, hanya saja kita terlambat mengakuinya dan sibuk mencari cara memadamkan mesum di bara yang panas menyala.

Kuasa mesum memang terlampau kelewat, dan hanya satu rekomendasi tentang ini; kesalahan manusiawi. Sekarang, Aceh makin marak dengan kasus ini. Atau memang dulu yang terlalu disembunyikan, karena dianggap sebagai aib?

Lalu siapa yang salah dalam perilaku mesum di Aceh: hukum cambuk, anak muda, orang tua, arus globalisasi, pendidikan, pejabat, pemerintah, pengangguran atau agama yang kelewat dangkal. Mungkin juga tak ada yang salah, semuanya manusiawi, ketika sebuah generasi mengikuti generasi sebelumnya, soal mesum.

Soal hukum tunggu dulu, adakah orang tua yang berani memancung anaknya sendiri seperti Iskandar Muda? Kalau pun ternyata ada, pasti dia akan dihukum lagi bahkan dalam kerangkeng Rumah Sakit Jiwa.

Banda Aceh, Medio 2007 (acehkita.com)